Oleh: Nikmatus Sholiha Subekti, S.Kep., Ners

Pemerintah kembali mencatat adanya penambahan 399 kasus baru COVID-19 di Indonesia. Minggu (12/4/2020), Yuri mengatakan bahwa Indonesia telah mencatat secara total, terjadi 4.241 kasus positif COVID-19. Selain itu, mereka yang sembuh bertambah 73 orang sehingga secara total menjadi 359. Tercatat adanya 46 tambahan kasus meninggal dunia sehingga total terdapat 373 jiwa meninggal akibat infeksi virus corona. (liputan6.com).

Sebanyak 161 orang tenaga medis atau tenaga kesehatan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada Jumat (10/4/2020). Jumlah ini bertambah 11 orang dibanding Kamis (9/4/2020) yang sebanyak 150 orang tenaga kesehatan positif. Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, dua orang di antaranya meninggal dunia. (kompas.com).

Bagai terjun kemedan perang tanpa dibekali persenjataan. Begitulah kiranya fakta dilapangan sekarang yang dihadapi tenaga kesehatan di garda depan. Minimnya fasilitas alat pelindung diri (APD) yang dimiliki setiap Rumah Sakit, klinik maupun petugas puskesmas berdampak pada banyakya korban tenaga medis yang terkena covid 19. Jumlah kasus tenaga kesehatan positif covid 19 akan semakin meningkat jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tegas terkait pandemi covid 19.

Pemerintah seharusnya menindak tegas terkait fasilitas APD yang semakin langka dan mahal. Dalam pandemi covid 19 pemerintah memiliki kewajiban menjamin dan memastikan para tenaga kesehatan terpenuhi alat pelindung diri sebagai bentuk pencegahan terpapar covid 19 dari pasien yang dirawat.

Faktanya, rabu, 01 April 2020 Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan harga Alat Pelindung Diri (APD) di pasaran sudah tidak rasional dan sulit dipesan. RSUD Banten sebagai rumah sakit rujukan penanganan virus Corona memiliki APD terbatas dan hanya cukup untuk satu bulan ke depan. Kemenkes memang memberikan bantuan ke Dinkes Banten yang dikirim dalam dua tahapan. Totalnya ada sekitar 12.500 dan dikirim kembali oleh Dinkes ke seluruh rumah sakit di kabupaten dan kota. (detikNews.com)

Pemerintah memang memberikan bantuan APD namun hal ini jauh dari terpenuhinya kebutuhan APD di fasiltas kesehatan. Sebagai salah satu kasus contoh langkahnya APD di fasilitas kesehatan sebagai berikut Kelangkaan alat pelindung diri ( APD) masih terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai gantinya, petugas medis yang menangani pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif virus corona (Covid-19) dengan menggunakan jas hujan. “Saat ini yang kita ambil sebagai substitusi (pengganti) karena kelangkaan APD, akhirnya kita mensubstitusi dulu dengan jas hujan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, Yunia Wahdiyati di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (6/4/2020). (kompas.com)

Tak terpenuhinya alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan ini menyebakan akan semakin banyak gugurnya tenaga kesehatan yang berjatuhan. Hal ini dapat disimpulkan pemerintah tidak serius dalam memfasilitasi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penangan Covid 19 untuk menjamin kesehatan dari terpapar virus tersebut, ini menggambarkan bahwa sistem kesehatan sekarang diambang kehancuran. Sehingga tidak layak dipertahankan karena akan menimbulkan malapetaka didunia kesehatan dengan semakin bertambahnya para petugas kesehatan yang gugur dan mengancam nyawa ratusan juta penduduk indonesia. Oleh karena itu rusaknya sistem kesehatan sekarang mau tidak mau harus diganti dengan sistem kesehatan yang tahan banting dalam menghadapi problematika kesehatan termasuk dalam perang melawan wabah yaitu sistem kesehatan islam.

Dalam sejarahnya ada tiga wabah yang terjadi didunia islam yang bisa kita ambil ibrahnya. Pertama, adalah wabah di Amwas wilayah Syam (kini suriah) ditahun 639 M yang telah menyebabkan syahidnya dua sahabat Nabi yaitu Abu Ubayda bin Jarrah dan Muadz bin Jabal. Kedua, wabah ‘black death’ yang mengepung Granada benteng terakhir umat Andalusia di abad ke 14, dan terakhir wabah smallpox diabad 19 yang melanda Khilafah Utsmany.

Sistem kesehatan islam dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti, alat pelindung diri, obat – obatan, fasilitas atau alat kesehatan, dan jainan kesehatan gratis yang diberikan oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya, ditopang oleh dua supra sistem yakni sistem ekonomi islam dan sistem politik islam.

Kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi di indonesia kini menganut sistem ekonomi kapitalis dimana dana yang diperoleh negara bertumpu pada pendapatan devisa dan terbesar dari pajak yang dibayar oleh rakyatnya. Hal ini berbeda jauh dengan sistem ekonomi islam dana diperoleh dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yang ditampung di dalam baitul mal sebagai lembaga keuangan negara. Dalam baitul mal terdpat 3 pos pemasukan yaitu pos fai dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos shodaqoh. Dana yang dikeluarkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi bencana dan wabah penyakit adalah dari pos fai kharaj dan pos kepemilikan umum. Sedangkan dana yang dikeluarkan untuk membiayai fasilitas kesehatan, apd maupun alat medis, serta obat – obatan, atau vaksin dari pos kepemilikan umum. Bahkan dalam masa khilafah pos sodaqoh diperoleh dari waqof berkontribusi lebih dari 30% dari baitul mal. Dana tersebut dialokasikan untuk membuat layanan kesehatan beserta pemenuhan fasiltas kesehatan didalamnya dan memberikan jaminan kesehehatan gratis bagi tiap rakyat serta membiayai penelitian dalam bidang kesehatan secara gratis.

Ketika sistem kesehatan telah ditopang dengan sistem ekonomi yang mumpuni, maka perlu adanya kebijakan politik pemerintah untuk menjalankan sistem tersebut. Sistem politik islam mewajibkan negara sebagai perisai menjadi tulang punggung segala urusan umat sehingga bertanggungjawab penuh memberikan layanan kesehatan dan layanan umum lainnya secara gratis mudah dan aman.

Oleh karena itu negara dalam sistem islam mampu memenuhi kebutuhan APD petugas kesehatan sehingga mampu mencegah banyaknya korban dari tenaga kesehatan yang terinfeksi akibat terpapar dari pasien yang positip Covid 19 sebagai garda terdepan.