Oleh : Safinatun Najah
(Mahasiswi Kampus Jember)

Setelah permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan ditolak oleh pihak istana lantaran ingin memberlakukan karantina wilayah di Provinsi DKI Jakarta hingga akhirnya usulan PSBB lah yang kemudian disetujui oleh presiden RI.

Belum lama setelah kebijakan PSBB diterapkan di DKI Jakarta, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditengah meningkatnya kasus positif covid-19 berkomentar bahwa virus corona tak tahan panas, menurutnya indonesia memiliki posisi yang menguntungkan karena terletak di wilayah tropis.
Mirisnya hal ini di benarkan juga oleh kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Menurut pengkajian yang dilakukan oleh kepala BMKG bersama 11 doktor meteorologi, klimatologi, matematik beserta ilmuwan kedokteran, mikrobiologi, kesehatan dan pakar lainnya. Ia mengatakan bahwa, terdapat indikasi pengaruh cuaca dan iklim dalam mendukung penyebaran wabah Covid-19. (republika.co.id / 12-04-2020).

Padahal teori tersebut belum terbukti secara ilmiah dan kondisi cuaca yang katanya menguntungkan seperti sekarang ini tak lantas membuat Indonesia aman dari pandemi corona.

Justru pernyataan petinggi pemerintahan yang seperti itu makin memperkuat indikasi bahwa pemerintah ingin melepas tanggung jawab dalam penanganan wabah ini.

Dalam situasi seperti ini harusnya pemerintah berupaya keras dan tidak main main, karena ini berkaitan dengan nyawa seluruh rakyat. Tak hanya itu, dalih ini semakin mengkonfirmasi bahwa pemerintah seakan cenderung untuk mengambil kebijakan herd immunity (kekebalan komunitas) dengan berharap pada cuaca dan iklim di Indonesia tanpa memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

Jika wacana tentang kebijakan herd immunity ini benar akan diberlakukan, maka sudah pasti masalah baru akan muncul lagi dan lagi. Apalagi dengan ditetapkannya kebijakan herd immunty yang tidak didukung dengan upaya preventif dari pemerintah. Bisa kita lihat dari awal kasus Covid-19 ini muncul di Indonesia pemerintah tidak menunjukkan betapa seriusnya Covid-19 ini, bahkan pemerintah terkesan abai dan santai, maka dapat dipastikan bahwa angka kasus positif covid-19 kian bertambah.

Herd Immunity atau kekebalan kelompok merupakan Suatu kondisi dimana Wabah penyakit akibat infeksi virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal, dan individu berisiko terlindungi oleh populasi umum. Dengan begitu virus akan sulit menemukan host atau inang untuk menumpang hidup dan berkembang. Menurut pakar epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Panji Fortuna Hadisoemarto, secara teori kalau suatu penyakit menular sudah menginfeksi sejumlah tertentu di suatu kelompok masyarakat, otomatis herd immnunity terbentuk.
Jadi virus dibiarkan menginfeksi ke seluruh kelompok masyarakat sampai terbentuk herd immunity dengan sendirinya. Liputan6.com, Minggu (13/4/2020).

Panji menyebut, jika hal itu dilakukan di Indonesia dalam konteks wabah Covid-19 ini, maka 75% penduduk Indonesia terinfeksi virus Corona. Hal itu dengan catatan pemerintah tidak melakukan intervensi apa-apa, termasuk karantina wilayah dan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Panji mengasumsikan jika sebagian besar sudah terinfeksi, angka kematiannya berkisar antara 1 – 2 % dan jika dihitung ada sekitar 1,5 – 2,5 juta kematian. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil.

Kira kira apakah pemerintah rela mengorbankan nyawa rakyatnya sebanyak itu demi tercapainya konsep Herd Immunity.
Apalagi dengan diterapkannya PSBB di Provins DKI Jakarta sekarang ini yang dinilai terlambat, justru akan menyebabkan peningkatan pada prosentase angka terinfeksi disamping menurunnya angka kematian.

Apabila kita tengok lagi ke belakang, ketika awal virus ini muncul di Indonesia pemerintah malah lebih mementingkan sektor yang mendatangkan keuntungan bagi negara seperti sektor pariwisata dan sektor ekonomi yang meliputi ekspor masker ke China ketimbang melakukan upaya preventif supaya dapat menekan penyebaran virus corona.

Hal ini membuktikan bahwa paradigma kepemimpinan di era kapitalis tak pernah berpihak pada rakyat, alih alih dalam hal mengurusi dan memenuhi kebutuhan rakyat, keseriusan pemerintah dalam menangani wabah ini bisa diberi nilai merah saking terlalu santainya.

Belum lagi para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan harus siap menelan kenyataan pahit karena tak tersedianya APD yang memadai oleh pemerintah. Pun juga fasilitas pelayan kesehatan yang diterima oleh masyarakat tidak maksimal karena sistem kesehatan yang diterapkan adalah sistem kesehatan ala kapitalis yang mempertimbangkan untung rugi di setiap pelayanannya. Bahkan fasilitas yang diterima sesuai dengan kelas pembayarannya, sungguh miris sekali negeri ini.

Beginilah wajah kapitalisme, nyawa tak dipandang berharga ketimbang harta keuntungan yang diterima. Dalam sistem kapitalisme, rakyat tak lebih berharga daripada uang dan perubahan angka statistik. Anggapan mereka (para penguasa) biarlah rakyat memberikan kontribusinya untuk negara ini. Beginiliah yang dilontarkan para penguasa, sebuah pernyataan klasik namun mencekik idealisme rakyat.

Berbeda dengan paradigma kepemimpinan dan watak sistem Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Dia wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Seorang pemimpin pun dipandang seperti penggembala. Layaknya penggembala, dia akan memelihara dan melindungi seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang membahayakannya, dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan.

Seperti inilah islam dalam melindungi rakyatnya, jangankan jutaan nyawa melayang, nyawa seorang muslim saja begitu berharga. Lalu hal apa yang menggerakkan mereka hingga mereka (para khalifah) mau bertindak sedemikian rupa untuk melindungi rakyatnya?. Karena yang menjadi dorongan bagi mereka (seorang khalifah dan para ahli) adalah pahala, bukan hanya insentif belaka. Kepemimpinan yang seperti ini hanya dapat kita temukan pada sistem pemerintahan islam yakni Khilafah.