Oleh: Maryam
(Komunitas Pena Ideologis Maros)

Di tengah semakin merebaknya penyebaran virus corona, publik pun semakin mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam mengendalikan penyebaran virus. Berbagai kritikan pun muncul agar pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah. Namun, hingga saat ini karantina wilayah belum juga diberlakukan. Kemudian muncul pernyataan dari salah satu menteri Negara yang menyatakan corona akan mereda saat kemarau tiba.

Sebagaimana dilansir dalam kompas.com (kamis, 2/4). Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal cuaca panas membunuh virus corona menuai tanda tanya. Pasalnya, sampai sekarang belum ada bukti ilmiah soal kebenaran teori ini. “Dari hasil modelling kami, cuaca Indonesia, (di) ekuator yang panas dan kelembaban udara tinggi membuat Covid-19 tidak kuat (hidup).
Namun, hingga saat ini teori tersebut belum terbukti secara ilmiah. Situs BBCIndonesia.com menyebut teori soal pengaruh cuaca terhadap ketahanan hidup virus corona belum benar-benar terbukti. Para pakar sudah mewanti-wanti jangan terlalu berharap virus ini akan musnah pada musim Kemarau. Australia saat ini masuk musim panas dengan suhu yang lebih hangat, juga menghadapi penyakit COVID-19.

Pernyataan tersebut justru memperkuat indikasi bahwa pemerintah sebenarnya ingin berlepas tangan dalam mengurusi rakyatnya. Menghadapi kondisi yang darurat seperti saat ini membutuhkan kecepatan dan akurasi pemerintah dalam membuat kebijakan, dan inilah yang menjadi poin penting dalam menghambat persebaran Covid-19 di Indonesia, bukan dengan membuat pernyataan yang justru belum bisa dibuktikan secara ilmiah.

Sejak awal merebaknya virus ini, pemerintah dianggap lamban dalam menangani penyebaran covid-19. Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan pemerintah yang sejak awal diumumkan dua WNI positif terinfeksi covid-19 yang sampai saat ini telah menelan ribuan korban, pemerintah tidak berani mengambil langkah lockdown sebagai solusi untuk memutus rantai penularan wabah ini.

Selain itu buruknya manajemen pemerintah dalam mengatasi wabah serta keengganan mengurusi rakyatnya merupakan gambaran kualitas pemimpin sistem kapitalis yang tersemat didalamnya sistem perhitungan untung rugi. Sistem yang bertumpu pada kepentingan ekonomi, investasi dan materialistis belaka disamping kepentingan dan kesehatan rakyat. Karena jika sistem karantina wilayah atau lockdown diberlakukan, maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tentu hal ini akan menimbulkan kerugian negara dalam sistem kapitalis.
Sungguh sangat berbeda dengan kualitas kepemimpinan dalam islam yaitu sistem khilafah. Sistem yang dibangun berdasarkan wahyu Allah yang menggerakkan khalifah mengambil kebijakan dan menerapkan peraturan berdasarkan Al-Qur’an dan Assunnah. Sehingga mereka akan mengedepankan kepentingan jiwa dan hak rakyat diatas kepentingan ekonomi.

Terbukti saat khilafah mampu mengatasi setidaknya tiga wabah yang pernah terjadi di dunia. Diantaranya wabah di Amwas wilayah syam (639 M), wabah black death di Granada (abad 14) dan wabah smallpox di khilafah Ustmani (Abad 19) sekaligus cikal bakal pembuatan vaksin.
Keberhasilan khalifah (pemimpin) dalam mengatasi wabah ini tidak lepas dari kebijakan efektif yang dari khilafah yaitu pertama menerapkan lockdown wilayah wabah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah terdahulu. Upaya yang efektif ini guna untuk mengisolasi agar penyebaran wabah tidak meluas sehingga roda perekonomian masyarakat yang sehat bisa tetap berjalan. Sementara peralatan logistik dan kesehatan bagi wilayah yang terkena wabah merupakan tanggungjawab penuh khalifah.

Kedua, mencaritahu mekanisme penyakit, dan ketiga pengembangan dan produksi vaksin. Pengobatan ini pertamakali dikembangkan dan digunakan ketika khilafah Utsmani dilanda wabah smallpox (Cacar). Kebijakan ini terealisasi dan diraskan oleh masyarakat yang didukung pendanaan dari baitul mall sebagai lembaga keuangan Negara yang terbagi dalam tiga pos pemasukan. Yaitu pos Fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos shadaqah.

Saat negara khilafah dilanda bencana dan wabah, kebutuhan masyarakat dibiayai oleh pos fa’i dan kharaj serta pos kepemilikan umum. Adapun pembiayayaan penelitian dan kesehatan serti vaksin akan dibiayai dari pos kepemilikan umum. Bahkan dalam kekhilafahan Islam terdapat dana waqaf dari pos shadaqah yang hampir 30% dari pemasukan baitul mal yang dimana sebagian besar dana ini digunakan untuk penelitian dan kesehatan. Jadi wajar jika khilafah mampu mengatasi wabah. Wallahu’Alam