Oleh: Maman El Hakiem

Persoalan buruh tidak akan pernah tuntas selama solusinya berasal dari sistem kapitalisme. Peringatan hari buruh internasional, 1 Mei hanya sekedar alert atau getaran sesaat yang diberikan oleh kekuasaan, sebatas ruang buruh bersuara. Para pengambil kebijakan tidak pernah merasakan derita para buruh yang sering terdzalimi, semisal upah yang belum layak, out sourching, dan berbagai produk hukum yang hanya mewakili kepentingan pengusaha kapital global seperti RUU ciptaker, yang ogah disebut RUU cilaka.

Dasar pemikiran sistem ekonomi kapitalisme itu sederhana, mengekploitasi kekayaan alam,menggunakan SDM semurah dan minimal mungkin, lalu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Persoalan dampak lingkungan dan sosial ekonomi hanyalah bumbu yang tak sedap, apalagi curahan hati para buruh hanya angin semilir di saat makan siang para juragan. Kehidupan para buruh ibarat mesin yang dipakai siang dan malam, namun kurang diperhatikan dalam perawatannya.

Terlebih di saat pandemi sekarang ini, perusahaan besar banyak yang gulung tikar, PHK terjadi secara besar-besaran, tunjangan kesehatan yang harusnya menjadi tanggungjawab negara, menjadi beban berat perusahaan. Jasa asuransi yang dianggap sebagai “dewa penolong”, penyelamat kesehatan masyarakat, terbukti hanyalah “dewa penodong”, karena terlahir sebagai anak dari biangnya kapitalisme yang haram. Jadi, jangan berharap ada kemaslahatan dari setiap sesuatu yang telah diharamkan Allah SWT.

Jika kita mendengar suara para buruh itu, tidak lebih menuntut kecukupan pemenuhan hajatul udhawiyah(kebutuhan dasar hidup). Karena mereka beranggapan bahwa biaya hidupnya bergantung pada perusahaan tempatnya bekerja. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutannya, kemana lagi tempat mengadukan nasibnya? Inilah harusnya peran negara memenuhi segala kebutuhan dasar seluruh rakyatnya. Masalahnya, negara dalam kapitalisme hanyalah boneka dari para juragan perusahaan.

Sikap ambigu negara ini, tentu condong negara berpihak pada kepentingan perusahaan, bukan memperhatikan nasib para buruh yang turun aksi di lapangan. Sekedar pencitraan politik, mungkin mereka diterima di depan istana, tetapi kembali kepada permainan godok menggodok undang-undang yang berbiaya mahal, jadi para buruh wani piro?

Nah, jika kapitalisme tidak akan pernah mampu mengatasi secara tuntas persolan buruh ini, maka tidak mungkin mengambil kembali solusi yang buruk dari sosialisme dengan konsep “sama rata sama rasa”. Konsep ekonomi yang kelihatan adil, padahal kejam karena rakyat dianggap “barang” yang jika sudah tidak ada manfaatnya dibuang pada tong sampah.

Kapitalisme dan sosialisme jelas bukanlah solusi, maka di sinilah Islam hadir sebagai agama yang tidak hanya mengatur urusan pribadi, juga dimensi kehidupan dalam segala bidang, termasuk buruh. Namun, ajaran Islam dalam mengatasi persoalan yang menyangkut urusan publik ini, tidak bisa dieksekusi sendiri atau oleh kelompok,melainkan harus diterapkan oleh institusi negara. Dan negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah, tidak lain hanyalah khilafah.

Wallahu’alam bish Shawwab.***