Oleh: Desi Wulan Sari
(Revowriter Bogor)

Siapa menyangka momen dinanti yaitu hari kemenangan umat muslim di hari raya idul fitri yang sebentar lagi tiba harus bersiap dijalani dengan perasaan kecewa masyarakat. Khususnya para ASN di tanah air, betapa tidak dengan dikeluarkan kebijakan peniadaan serta pengurangan THR bagi sebagian ASN semakin menambah daftar pengabaian di negeri ini.

Namun, malang tak dapat dihindari, semenjak pandemik hadir di berbagai belahan dunia, suasana aktifitas berubah drastis, dari segi aktifitas sosial, rutinitas bahkan ekonomi. Ramadan kali inipun terasa sangat berbeda, dan khususnya perekonomian pun berdampak besar bagi rakyat. Bayangkan jika kondisi sulit seperti ini tiba-tiba keluar kebijakan yang membuat miris, yaitu peniadaan THR bagi ASN dengan alasan dana yang tersedia untuk THR telah dialokasikan untuk penanggualangan covid-19. Bagai disambar petir, tentu perasaan kecewa dan sedih yang mereka rasakan.

Salah satunya peristiwa peniadaan THR ASN di wilayah Makasar harus menerima nasib miris tersebut.Tunjangan Hari Raya (THR). Diketahui, penghapusan THR bagi ASN pada lebaran tahun ini dikarenakan sebagian anggaran telah dialihkan untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Apalagi Kota Makassar kini sedang melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Fajar.co.id, 1/4/2020).
Hal senada juga terjadi, dimana pemerintah memastikan pegawai negeri sipil (PNS) eselon III ke bawah akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun jumlahnya berkurangnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk eselon III ke atas, termasuk pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR. Keputusan ini diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghemat anggaran karena harus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang membutuhkan dana besar (halloriau.com, 18/4/2020).
Melihat kondisi ini tentu diluar prediksi para ASN tersebut. Sudahlah berada pada masa sulit pandemi ternyata juga harus menelan pil pahit dengan peniadaan THR bagi mereka. Sudah tepatkah usaha pemerintah dengan nengambil dana penangggulangan covid-19 dari THR para ASN? Apakah dengan jalan tersebut mampu mengatasi semua permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara?

Masyarakat banyak yang menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait ketiadaan THR ASN. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat justru sangat membutuhkan income lebih diluar gaji bulanan. Dengan adanya THR akan membantu menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Justru peran pemerintah dalam penanganan wabah tidak maksimal, selain peniadaan THR bagi ASN contoh lainnya juga terjadi pada APD tenaga medis yang juga diperoleh dari donasi rakyat.

Peniadaan THR yang terjadi di Makasar dan pengurangan THR bagi beberapa golongan pada ASN di pemerintahan negara menjadi bukti nyata bahwa rakyat harus terus menjadi korban sistem kapitalis yang selalu menghitung untung rugi saja. Sebisa mungkin berbagai sumber dana yang bisa digunakan tanpa melihat dari mana asalnya kapitalis akan senang memanfaatkannya walau sekalipun di atas penderitaan rakyatnya sendiri.

Semestinya seorang pemimpin mampu mengatur dan mengeluarkan kebijakan untuk dapat menyelamatkan rakyatnya. Bukan malah memanfaatkan mereka demi menyelamatkan dana lain untuk tidak digunakan. Padahal indonesia dengan cadangan Sumber daya alamnya yang begitu luas dan melimpah mampu mengatasi krisis ini dengan lebih bijak.
Jika berpikir bijak, pasti ada banyak sumber keuangan negara yang belum urgent untuk dipakai seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk kepentingan rakyat di masa pandemik ini. Pengalihan sumber-sumber dana atau proyek besar negara bisa digunakan tanpa harus nrngurangi pendapatan rakyat khususnya para ASN yang tidak mendapat THR di saat sulit seperti ini.

Itulah solusi bijak yang diharapkan dari penguasa hari ini. Namun mampukah kondisi ini teratasi jika sistem kufur kapitalis masih mengatur negara ini?

Islam Mengatur Hak Upah Pekerja

Sebagaimana individu dalam bekerja tentu mengharapkan upah/ gaji ataupun bonus-bonus tertentu dari hasil jerih payahnya guna menghidupi sanak keluarga. Hal tersebut merupakan hak yang wajib diterima oleh dirinya sebagai karyawan/pekerja. Maka Islam memiliki prinsip prinsip tentang upah, diantaranya terdapat tiga hal yaitu:

Pertama, Adil: yaitu meratakan upah pekerja sesuai dengan kedudukan atapun jabatan dan sesuai dengan tingkatan pekerjaan nya.

Kedua, Mencukupi: maksudnya adalah sebagai pengusaha tentunya harus memberikan gaji kepada karyawan jangan terlalu berpelit pelit dan usahakan dalam pemberian gaji, tambahkanlah agar karyawan kita mampu meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya.

Ketiga, cepat: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah). Didalam hadist ini dijelaskan bahwa kita seharusnya cepat dan tepat dalam melakukan pemberian gaji karyawan karena jika kita menunda-nunda adalah suatu kezaliman terdapat hadistnya yaitu Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Dan sejatinya seorang pemimpin amanah akan selalu berpegang teguh pada Alquran dan Asunah dalam menjalankan kepemimpinannya. Bertanggung jawab dalam mengurus rakyatnya dan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, khususnya dimasa pandemik saat ini. Jika Islam mampu mewujudkan cara itu dengan sistem pemerintahan Daulah khilafah nya maka bukan suatu hal yang mustahil kesejahteraan rakyat akan terwujud.

Tak akan ada lagi ASN yang tidak mendapat THR sebagai hak pekerjanya. Karena persoalan besar layaknya wabah pandemik virus Corona seperti ini merupakan tanggung jawab negara, totalitas pemimpin dan kas negara untuk mengatasi persoalan sebuah negeri. Semoga akan hadir pemimpin dambaan umat yang membawa Islam sebagai hukumnya dalam memimpin dunia. Wallahu’alam bishawab.[]