Oleh: Maman El Hakiem

Dalam sebuah perbincangan di “satu meja” televisi swasta, menarik untuk disimak tentang ada apa sebenarnya di balik kartu pra kerja? Untuk para korban PHK akibat pandemi corona? Dalam perbincangan tersebut terjadi pengutaraan fakta dari seorang wiraswasta (bukan korban PHK) tetapi bisa diterima sebagai peserta paket pelatihan yang dijadikan syarat untuk layak mendapatkan kartu, tentu isinya uang tunai yang bisa dijadikan modal usaha.

Tentang paket pelatihan yang dimaksud tentu tidak gratis, peserta yang sudah diverifikasi bisa ikut pelatihan harus membeli paket latihan sesuai bidang keahlian pekerjaannya, semisal dunia perhotelan dan lainnya. Siapa yang menyelenggarakan pelatihan? Ternyata mitra kerja pemerintah yang telah meneken kontrak untuk bisa menyalurkan anggaran negara sebesar lebih dari lima triliun tersebut, yang notabene bantuan sosial. Tanda tanya besar lagi,kenapa mereka para unicorn alias pengusaha yang selama ini hidup di sektor non riil, yang justru meraup keuntungan dengan proyek kartu pra kerja ini? Usaha rintisan berbasis teknologi digital bagi pemerintah dinilai cocok untuk iklim usaha kekinian.

Sejak pertama muncul ke permukaan bumi, usaha rintisan (start up) yang berbasis digital ini seakan menjadi acuan kesuksesan usaha di zaman kiwari, mereka berinovasi menemukan peluang meraih untung dari pelayanan berbasis data via aplikasi internet. Satu sisi seolah menjadi solusi dalam beradaftasi dengan perkembangan zaman, namun pada sisi lain telah mereduksi iklim berusaha yang benar dan sehat. Contohnya maraknya market place memicu rontoknya transaksi usaha riil di masyarakat.

Dalam kaca mata Islam, sains dan teknologi sekedar sarana yang hukumnya boleh, namun bisa dihukumi haram jika di dalamnya ada unsur transaksi yang gharar(samar) dan dharar(bahaya). Terlebih jika teknologi itu hanya menguntungkan para pemilik modal besar, mematikan usaha menengah dan kecil. Fenomena pinjaman online dan dompet uang digital adalah salah satu contoh produk teknologi kapitalisme yang telah menjadikan negeri ini tidak berkah.

Dengan adanya pandemi corona ini, jika mau berintrosfeksi dalam bidang muamalah, harusnya pemerintah segera menutup kran pintu judi dan riba di dunia maya, dengan mengembalikan dunia usaha di sektor riil yang terbukti membumi dan tahan krisis di tengah pandemi saat ini. Lihat saja geliatnya usaha-usaha rumahan, para penjual sayur di pasar, tukang kue keliling yang masih tetap eksis di tengah krisis ekonomi melawan covid-19. Harusnya merekalah yang mendapat bantuan modal usaha tanpa riba, selain para korban PHK yang diarahkan untuk mandiri dengan bantuan sarana usaha yang memadai.Bukan malah mengakali kartu pra kerja,yang tidak lain berupa dana sosial untuk covid-19, bagi konco-konco pengusaha di lingkungan penguasa yang dinilainya korban pandemi. Gak salah tuh?

Wallahu’alam bish Shawwab.[]