Oleh: Yunita Sari, S.Pd( Pemerhati Masalah Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara)

Kondisi masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 semakin hari kian kritis. Pasalnya penyebarannya yang begitu cepat membuat masyarakat dibatasi ruang geraknya. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya, Salah satunya pemerintah hendak memberikan bantuan sosial.

Sebagaimana yang diatur dalam surat No 1261 kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa. Namun, prosedurnya dinilai cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Ditambah lagi syarat utama penerima BLT bukan penerima bansos dari kementrian lain. Sehingga, penyaluran bantuan ini terkesan tidak terarah dan tumpang tindih.

Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif. Ditambah kebijakan pemerintah yang menggiring bergesernya persepsi publik tentu menjadi kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik pada pemerintah (www.vivanews.com,26/04/2020).

Maka sangat wajar jika kebijakan ini menuai banyak protes dari kalangan masyarakat. Seperti yang dilansir detiknews.com, 26/04/2020 Bupati Boolang Mongondov Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengatakan bahwa mekanisme pemberian BLT dari pemerintah pusat terbilang menyulitkan warga. Menurutnya warga tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu. Sebab, mereka butuh makan hari ini bukan disuruh menunggu besok atau sampai administrasi tentang BLT selesai.

Padahal dalam menangani wabah harus ada kerja sama antara pemerintah dengan rakyat sehingga wabah segera dapat diselesaikan.

Inilah potret tatanan kapitalisme yang diadopsi penguasa saat ini, negara tidak mewajibkan menanggung kebutuhan hidup masyarakatnya, bahkan pada masa krisis sekalipun. Rakyat harus melewati serangkaian prosedur untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan bantuan serta jaminan yang itupun sifatnya hanya sementara.

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang melahirkan para pemimpin yang berfokus pada kemaslahatan umat. Sehingga kebijakan yang lahir mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Pun didalam Islam baik pada saat wabah atau tidak pemerintah wajib menjamin kebutuhan pokok maupun publik rakyat. Sebab, Negara merupakan penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Dan apabila terjadi suatu wabah maka mekanisme lockdown akan ditetapkan, dimana masyarakat yang ada didalamnya dilarang keluar wilayah dan yang ada diluar wilayah dilarang masuk ke wilayah yang terkena wabah. Sehingga masyarakat diluar wabah tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya, serta dapat membantu mensuplai kebutuhan pangan wilayah yang terdampak wabah.

Negara akan berfokus penuh kepada penyelamatan pasien dan kebutuhan setiap individu yang terdampak wabah. Tak hanya itu masyarakat pun akan mendapatkan edukasi penanganan dan pencegahan wabah untuk meminimalisir penularan didaerah wabah.

Pemimpin pun tak akan pilih kasih dalam memberikan bantuan baik kaya atau miskin, muslim atau non muslim. Dengan demikian masyarakat akan merasa aman dan yakin kepada pemerintah.

Wallahu a’lam bishshawab