Oleh: Veve Al-Fatih

Hingga detik ini, pandemi covid-19 belum usai. Sedangkan pemerintah terus menghimbau agar rakyatnya tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Alih-alih tenaga kerja pun turut dirumahkan, dan tidak sedikit pula terkena PHK. Selain itu, kartu pra-kerja menuai banyak jeritan dari rakyat. Pasalnya, diantara mereka tidak sedikit yang masih belum mendapatkannya dan yang mendapatkannya pun masih ada yang protes bahwa pelatihan dalam bentuk tutorial yang diberikan harganya luar biasa mahal, yang mana hal ini juga jauh lebih baik dan mudah dimengerti tatkala melihat di YouTube, bantuan dalam kartu ini dengan harga yang mahal juga tidak dapat diuangkan karena hanya sekedar lewat untuk dibayarkan sebagai syarat mengikuti pelatihan, dan masih banyak masalah lainnya.

Melihat hal di atas, membuat rakyat berpikir keras untuk mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mereka hanya punya dua pilihan yakni di rumah dengan kebutuhan sehari-hari yang kurang terpenuhi dan bahkan bisa jadi membuatnya mati kelaparan atau mencari kerja di luar rumah walaupun harus melawan pandemi ini demi mencukupi kebutuhan keluarganya di rumah.

Namun, akhir-akhir ini rakyat makin dikagetkan lagi dengan dibiarkannya izin 500 TKA China akan masuk di Indonesia (Konawe, Sulawesi Utara) untuk dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Rencana ini turut menuai pertanyaan di kalangan DPR, Pemprov Sultra, hingga bahkan masyarakat sekitar. Dimana saat ini rakyat tengah dirundung wabah dan disuruh untuk dirumahkan, serta pemerintah ingin fokus untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini. Akan tetapi, bagaimana bisa malah mendatangkan TKA dari negeri tirai bambu ini yang notabene awal adanya virus covid-19?. Tidakkah mereka khawatir akan keselamatan rakyatnya?, yang mana sampai saat ini orang-orang yang terkena covid-19 kian bertambah.

Dengan adanya hal ini, tentu sangat beralasan sekali dengan adanya demonstrasi besar-besaran warga yang siap dipimpin oleh ketua DPRD Sultra yakni Abdurrahman Shaleh jika diketahui datangnya TKA China. Dimana wabah ini juga merupakan wabah yang mencapai skala nasional. Apalagi ada dugaan adanya menteri yang turut pro akan adanya hal semacam ini. Bagaimana tidak?. Bupati Konawe yakni Kery Saiful Konggoasa mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menerima surat resmi akan datangnya TKA China ke Sultra. Namun, dia hanya menyinggung janji yang pernah diberikan Luhut padanya tentang bantuan terkait datangnya TKA China ini, yang mana hingga saat ini kompensasi yang dijanjikan tersebut masih belum dipenuhi.

Akhirnya, Kemenaker yang memberi izin akan datangnya TKA China angkat bicara dengan tujuan untuk menenangkan Pemprov Sultra ini dan menurut komisi IX DPR RI, dia terlalu “lembek” tatkala berhadapan dengan cukong asal China ini.

Dengan alasan di Indonesia baru saja menerapkan PSBB, Plt (Pelaksanaan tugas) Binapeta dan PKK Kemenaker (Ariz Wahyudi) menyatakan bahwa 500 TKA China tidak datang dalam waktu dekat ini alias ditunda. Hal ini dalam tanda kutip berarti bahwa belum sepenuhnya batal, hanya saja ditunda hingga kondisi normal dan aman.

Walaupun demikian, sudah sepatutnya akan datangnya 500 TKA China ini ditolak baik ada dan tiadanya pandemi covid-19, sebab rakyat banyak tertimpa masalah di negeri ini. Namun, yang diistimewakan malah para cukong dengan diberikannya pekerjaan bukan anak bangsa di negeri sendiri. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, rakyat dirumahkan, giliran TKA China masuk malah dibiarkan. Sungguh ironi sekali menatap negeri ini.

Melihat kondisi ini, tampak sangat jelas bahwa ini adalah buah dari bobroknya sistem demokrasi. Dimana katanya dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Tapi nyatanya, rakyatlah yang malah dijadikan korban kekuasaan dan kekuasaan ada hanya bagi mereka para kapitalis.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem Islam, yang mana Daulah (negara) Khilafah dalam kebijakannya hadir sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dimana Khalifah (pemimpin di negara Khilafah) bertugas penuh untuk mengurus urusan rakyatnya. Hal ini dia lakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat terealisasikan dengan baik atas dasar kesadaran penuh akan hubungan dirinya dengan Allah, yang mana juga amanah yang ditanggungnya amatlah berat yang nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Di dalam negara Khilafah ini, semua kebutuhan rakyatnya dapat terpenuhi mulai dari sandang, pangan, dan papan. Cara kerjanya pun diperintahkan atas laki-laki untuk bekerja, yang mana lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya. Bagi laki-laki yang cacat, sakit, dan sebagainya nafkah ditanggung oleh kerabatnya. Namun, jika kerabatnya tidak mampu menanggungnya maka khilafah yang langsung menanggungnya. Dalam bidang birokrasi, jalannya dipermudah dan para pejabat yang amanahlah yang membantu Khalifah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Di bidang administratif, seluruh unsur pemerintah mengupayakan untuk memberikan kemaslahatan terhadap rakyatnya dengan dibuat mudah, dan segera selesai. Dalam hal ini, cara kerja cepat dan tepat juga perlu agar tidak simpang siur atau satu komandonya antara pusat dengan wilayah-wilayah di bawahnya. Semuanya yang dilakukan oleh para pejabat khilafah didasarkan atas keimanan kepada Allah, sehingga tidak terlintas dibenak mereka untuk berbuat curang sebab tidak dibenarkan dalam syariat.

Akan tetapi, jika ada kelalain yang dilakukan oleh pajabat Khilafah dalam hal preventif dan kuratif, khilafah menyediakan penanganan khusus peradilan yakni adanya qadhi (hakim) yang khusus yakni qadhi madzalim. Qadhi madzalim ini merupakan hakim yang diangkat untuk menghapuskan segala kezaliman yang dilakukan oleh negara kepada rakyat di wilayah naungannya (baik berstatus warga negara atau bukan) baik itu yang melakukan Khalifah sendiri, pejabat selain Khalifah, pegawai negeri, dan lain sebagainya.

Sehingga, masihkah kita mau berkutat dengan sistem yang rusak ini?. Dimana sistem ini hanya bisa mengatasi masalah dengan masalah. Sistem yang penuh dengan janji berbuah ilusi. Sungguh, semua permasalahan dapat teratasi jika diterapkannya Islam secara Kaaffah dalam naungan Khilafah.

Wallahu ‘alam bisshowab