Oleh : Maya A / Gresik

Jagat maya dihebohkan oleh kritik seorang Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara Sehan Salim Landjar terkait mekanisme pemberian BLT yang dinilai menyulitkan warga. Padahal warga tidak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terlebih untuk kebutuhan perut.

“BLT-nya kapan? masih mau buka-buka rekeninglah, inilah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan?” Demikian yang disampaikan oleh Sehan Salim dalam video yang dilansir oleh detikNews 26/4 tersebut.

Untuk diketahui, penyaluran dana BLT sebesar 600 ribu selama 3 bulan ini merupakan kebijakan penyesuaian untuk penanggulangan Covid 19 dari pengalihan dana Desa. Sebesar 22 Triliun atau sekitar 35% dana desa akan dialokasikan untuk kurang lebih 12 juta penduduk desa. Dan ya, jika merujuk pada menurut surat No 1261 Kemendes-PDT, prosedur pemberian BLT dari dana desa memang cukup panjang dan berbelit. Yakni tertib administrasi dan mempunyai rekening bank serta bukan penerima bansos dari kementerian lain.

Kondisi ini tak ayal membuat masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif. Berdasarkan hasil riset analisis yang diterbitkan Indef, ditemui pada 7 April 2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Pokok utama perbincangan di media sosial adalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran karena ketidakakurasian data.

Sejatinya, kebobrokan sistem kapitalis semacam ini sudah begitu lama terendus. Namun, merebaknya wabah Covid 19 yang bahkan tak kasat mata pada akhirnya berhasil menyingkap tabir yang selama ini berusaha ditutupi oleh para penguasa kapitalis. Hal ini tampak pada berbelitnya mekanisme yang harus ditempuh rakyat dalam mengakses bantuan. Juga masalah klasik terkait validasi data yang menyebabkan banyak rakyat miskin tak terjamah dalam.
Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin kecemburuan sosial dan aksi kejahatan berupa perampokan akan merebak. Dilansir oleh CNN Indonesia 25/4, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan banyak pelaku perampokan menargetkan minimarket atau toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Sungguh miris!

Tak hanya itu, dampak lain yang jauh lebih mengerikan adalah kematian karena kelaparan. Hal ini karena kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu. Terlebih lagi, jumlah atau besaran dana tersebut sungguhlah mengusik nurani publik. Bagaimana mungkin, dana sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan per keluarga per bulan selama masa pembatasan fisik sementara PHK merajalela dan akses ekonomi terbatasi?

Tapi mau bagaimana lagi. Rakyat tak bisa berkutik. Mengharap pelayanan membaik dan maksimal pun rasanya mimpi jika masih menyandarkan pada tata kelola kapitalis. Karena memang beginilah kinerja sistem ini dalam mengabdi. Ia selalu bertele tele dalam merespon kebutuhan rakyat, namun demikian tanggap memenuhi pesanan para konglomerat.

Semua kenyataan di atas sungguh bertolak belakang dengan solusi yang ditawarkan Islam dan khilafah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam Islam, negara memang ada untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan kewajiban tersebut terjamin realisasinya karena jalannya perekonomian disandarkan pada aturan Islam. Dimana negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola seluruh kekayaan milik umum untuk dikembalikan lagi manfaatnya kepada rakyat (tidak sedikitpun melibatkan swasta/asing). Sehingga ketika bencana alam/wabah/ krisis terjadi, negara tidak akan pusing memutar mutar anggaran yang justru berujung pada lamban dan ketidakmaksimalan negara dalam menjamin hak rakyat. Tak hanya mengoptimalkan pos pendapatan syari dari kekayaan alam, negara Islam juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pos dari fa’i dan kharaj.

Adapun terkait strategi pemenuhan kebutuhan pokoknya, maka untuk kebutuhan berupa jasa seperti kesehatan, keamanan dan pendidikan akan menjadi tanggung jawab negara secara langsung. Sementara untuk kebutuhan berupa barang seperti sandang, pangan dan papan, maka pemenuhannya dijamin negara dengan mekanisme tidak langsung dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Tak hanya itu, Islam juga mewajibkan tetangga dekat untuk saling tolong menolong khususnya kebutuhan pangan untuk menyambung hidup. Namun, bantuan tersebut hanya bersifat sementara, karena untuk jangka panjang negaralah yang berkewajiban untuk memenuhi nya.

Kesigapan dan totalitas menghadapi dan mengatasi dampak wabah/krisis ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selain tak segan memberi contoh terbaik dengan cara berhemat, beliau juga sigap dalam mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat terdampak. Beliau langsung turun tangan mengkomando didirikannya posko untuk para pengungsi, memastikan setiap petugas memahami pekerjaan yang dilimpahkan dengan benar, dan memastikan semua berjalan optimal. Sementara lembaga lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat, baik yang bergerak dalam bidang finansial atau yang lainnya, maka lembaga tersebut diminta untuk bergerak cepat.

Inilah sederet bukti sempurna dan nyatanya peran negara (red: Khalifah) dalam mengurus rakyat. Ini pula lah yang mestinya dirindu dan diperjuangkan kehadirannya kembali di tengah tengah umat setelah puluhan tahun terkurung dalam sistem rusak yang merusak, -kapitalisme. Namun yang terpenting dari kesemuanya itu, bahwa khilafah merupakan mahkota kewajiban. Yang dengannya hukum hukum Islam bisa diterapkan secara totalitas sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Sang Pemilik Kehidupan.