Oleh: Andar Dwi (Pendidik Generasi)

Di tengah pandemi covid-19 dan larangan mudik bagi masyarakat muslim, beberapa media mengabarkan bahwa pemerintah pusat mengijinkan masuknya 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Tenggara, tentu saja berita ini sangat menyakitkan hati rakyat, bagaimana tidak, penduduk muslim dilarang mudik dengan alasan menghindari penyebaran covid-19 dari kota ke daerah, namun TKA asal Cina justeru dijinkan masuk. Sontak berita ini mendapat penentangan dari sejumlah pemerintah daerah dan anggota dewan. DPRD Sultra bahkan menggelar rapat paripurna untuk menolak kedatangan 500 TKA asal Cina tersebut. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirim DPRD Sultra kepada Presiden RI, Joko Widodo, sebagaimana pernyataan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh.
https://news.detik.com/berita/d-4999972/tolak-500-tka-china-dprd-sultra-bersurat-ke-jokowi
Namun demikian pemerintah pusat tampak kukuh tetap akan mendatangkan 500 TKA Asal Cina tersebut, meskipun mendapat penolakan keras dari masyarakat dan Pemerintah daerah. Ketidakadilan yang mungkin dirasakan masyarakat bisa memicu kecemburuan sosial yang semakin mengkristal. Pasalnya, ketika lebih dari 2 juta anak bangsa kehilangan pekerjaan, pemerintah justeru mendatangkan tenaga kerja asing begitu banyaknya. Derasnya penolakan dari pemerintah daerah, anggota parlemen daerah, dan masyarakat terhadap kedatangan 500 TKA asal Cina, alih-alih membatalkan, pemerintah Cuma sekedar menunda kedatangan 500 TKA tersebut pada bulan mendatang
https://news.detik.com/berita/d-5008656/perusahaan-beberkan-alasan-rencana-kedatangan-500-tka-asal-china-ke-sultra

Penolakan atas kedatangan TKA asal Cina juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI dari 32 Provinsi menandatangi pernyataan sikap menolak kebijakan Pemerintah mendatangkan TKA asal Cina.
https://news.detik.com/berita/d-5007999/seruan-mui-se-indonesia-desak-jokowi-tolak-tka-asal-china

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah terlihat begitu kukuh akan mendatangkan TKA asal Cina ditengah 2 juta lebih tenaga kerja Indonesia, yang notabene anak bangsa sendiri di PHK dan dirumahkan? Sepintas masyarakat awam seolah bisa melihat kepada siapa sebenarnya Pemerintah ini berpihak, kepada anak bangsa Indoneia, atau kepada asing?

Inilah buah sistem Kapitalis Demokrasi. Kontestasi politik dengan biaya sangat mahal, dengan intrik-intrik yang kasat mata namun tak tersentuh, akan menyeret siapapun Penguasanya kepada jebakan investasi politik para pemilik modal. Pada giliran berikutnya, akan mendekte para penguasa sesuai dengan kehendak para pemilik modal. Hal ini akan menjadikan Negara tergadai kepada para pemilik modal.

Sebagai bangsa yang besar, dan sebagai hamba Allah SWT, kita pasti merindukan sebuah tatanan yang bersumber dari Dzat Yang Maha Adil, Dzat Yang Maha Kuasa. Tatanan politik Negara yang akan menempatkan Penguasa sebagai pengemban amanah mengurusi urusan rakyatnya sesui tata kelola Negara yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Tatanan yang akan menjadikan Penguasa berwibawa dihadapan rakyatnya, dan menjadikan rakyat dari berbagai latar suku, budaya dan agama bisa hidup damai sejahtera sebagaimana dicontohkan Oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dan para Kholifah yang mampu memimpin dunia berabad-abad lamanya. itulah penerapan Islam secara Kaffah, itulah sistem Khilafah. Wallahu A’lam.