Oleh: Sunarti

“Dari Ibnu Abbas, RA berkata sungguh Nabi melihat bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; udara, rumput, api (bahan bakar), dan harga haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir” (HR Ibnu Majah).

Secara nyata teladan dari Rasulullah Saw, belum bisa diterapkan di bumi Zamrud Khatulistiwa. Negeri yang kaya raya dengan sebagian besar wilayah terdiri dari kepulauan. Secara otomatis, produksi air berlimpah ruah.

Alih-alih kekayaan alam disalurkan untuk rakyat, justru banyak kekayaan alam yang disiapkan untuk dikelola asing. Hal ini tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, namun sudah merata hingga daerah. Sebut saja daerah Ponorogo. Baru-baru ini pemerintah daerah telah mengajukan payung hukum soal pengelolaan limbah domestik, soal Perusahaan Daerah Air Minum dan soal Perusahaan Daerah (Perusda) Sari Gunung.

Sebagaimana disampaikan dalam ponorogo.go.id pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni saat Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif terkait raperda pengelolaan limbah domestik, raperda Perusahaan Daerah Air Minum dan raperda Perusahaan Daerah Sari Gunung di Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah daerah berharap adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat. Dengan pengelolaan dari pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Sari Gunung. Dan untuk itu, pemerintah daerah berharap adanya peningkatan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kita ingin perusda yang kita miliki ini bisa untung. Masak perusda kok selama ini untungnya hanya Rp35 juta, Rp50 juta (setahun), bahkan 2019 kemarin malah lebih kecil lagi. Dengan adanya perubahan peraturan melalui raperda ini kita berharap Sari Gunung bisa menjadi perusahaan daerah yang menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Ponorogo ini,” kata Bupati Ipong.

Jika berkaca dari pendapatan asli daerah, bukankah itu adalah ada unsur untung dan rugi? Lantas bagaimana pelayanan pemerintah daerah terhadap rakyatnya?

Ditilik dari PAD yang kecil, bisa disebabkan oleh bermacam-macam persoalan, seperti buruknya kualitas air dan buruknya pelayanan. Tentu saja akan menyebabkan minimnya konsumen. Maka akan sangat dibutuhkan tangan-tangan investor dalam rangka meningkatkan profesionalisme, mulai perbaikan kwalitas air dan pelayanan.

Dengan demikian payung hukum ini akan sangat mungkin untuk disahkan. Pasalnya, hal ini terlihat sangat menguntungkan rakyat. Selain terkesan melayani rakyatnya juga meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tidak disadari akan membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Untuk meningkatkan kwalitas dan pelayanan, membutuhkan uang modal yang besar. Jika kwalitas bagus akan diikuti dengan harga yang mahal. Ini juga akan berpengaruh terhadap harga jual air bersih di tengah-tengah masyarakat. Efeknya, sebagai konsumen, masyarakat akan mendapatkan harga yang tinggi.

Privatisasi semacam ini tidak hanya terjadi di daerah Ponorogo saja. Bahkan banyak sekali sumber-sumber daya alam yang telah dikelola oleh swasta dan asing. Dari sini jelas menunjukkan sifat asli dari sistem kapitalis-sekuleris.

Jika saja, pengelolaan sumber air tidak berdasarkan pada untung dan rugi, maka akan menjadi nilai tersendiri bagi daerah tersebut. Karena, upaya pengelolaan air bersih juga merupakan salah satu bentuk kepengurusan negara untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Pemerintah merupakan bagian dari pelayan masyarakat tidak akan memberikan fasilitas bagi para investor untuk menguasai sumber hajat hidup rakyat (air). Karena itulah salah satu kewajibannya. Sesungguhnya ini juga membuktikan jika sistem demokrasi yang dipilih oleh rakyat tidak menjamin ketika menjabat akan pro kepada rakyat.

Persoalan pengelolaan air sangat bertolak belakang dengan pengelolaan dalam sistem Islam. Islam melihat bahwa air merupakan hajat hidup rakyat yang tidak boleh di privatisasi dan di jual belikan. Tiga hal hak rakyat adalah air, Padang rumput dan api, ini merupakan hak rakyat sepenuhnya untuk memanfaatkan.

Negara sebagai pengelola saja. Sementara penyaluran seluruhnya kepada rakyat. Untuk kebutuhan kwalitas dan pelayanan, tentu saja berdasarkan pada asas pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian sumber dari dana pengelolaan bisa diambil dari kas negara atau dari sumber daya alam tersebut. Yaitu, digunakan untuk beaya proses/produksi, gaji karyawan dan selebihnya disalurkan kembali kepay rakyat dengan cuma-cuma.

Wallahu alam bisawab.