Oleh: Rina Yulistina

Dunia takhluk dengan virus yang berasal dari Wuhan, tak terkecuali negara adidaya seperti AS dan China luluh lantak diterjang virus tak terlihat. Virus ini menyebabkan ekonomi lumpuh, resesi ekonomi global menerjang memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi seluruh lapisan masyarakat dunia. Gelombang PHK tak terbendung, angka kemiskinan melambung tak terkendali.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tak ubahnya seperti negara lain. Kehidupan rakyat semakin tak menentu, rakyat miskin semakin termiskinkan mereka harus rela menahan lapar berhari-hari.

Anjuran di rumah saja tak berlaku bagi sebagian besar rakyat Indonesia, karena mereka dengan sangat terpaksa harus tetap keluar rumah untuk menyambung hidup. Jika mereka tak keluar siapa yang akan mengisi perut anak-anak mereka? Virus yang menakutkan bukan korona tapi kelaparan.

Jika virus menyebar kemana-mana bukan salah rakyat yang bandel, apalagi seperti tuduhan Menkes rakyat miskin yang menyebarkan virus, tapi pemerintah yang sangat teramat bandel yang tak mau memberlakukan karantina wilayah. Karantina wilayah sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, namun langkah ini tak akan diambil oleh pemerintah karena akan membebani uang negara. Negara tak akan sudi menanggung biaya hidup rakyatnya selama karantina. Oleh karena itu pemerintah memilih jalan PSBB.

PSBB merupakan bukti nyata pelepasan tanggungjawab penguasa terhadap rakyatnya, rakyat dibiarkan mencari sesuap nasi ditengah wabah. Bukannya kasihan dengan nyawa rakyat malah PSBB ini dibuat ajang supaya perekonomian nasional tetap berjalan.

Ketika pemerintah tak terima dituduh lepas tanggungjawab kepada rakyatnya, diberikanlah bantuan pelipur lara. Namun sayang beribu-ribu sayang bantuan itu tidak diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat, padahal yang terkena dampak korona seluruh lapisan masyarakat. Sudah menjadi lagu lama jika pendataan bansos seringnya tak tepat sasaran, sistem birokrasi berbelit dan tumpang tindih membuat semakin carut marut. Sangat banyak rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan bansos malah tak mendapatkan dengan dalih mereka telah mendapatkan bantuan lain sebelumnya, contoh kecilnya yang terjadi di Ponorogo yang dilansir dilaman kompas.com, Sukardi seorang kakek yang terdaftar sebagai keluarga tak mampu yang harus merawat istrinya yang menderita sakit komplikasi malah tak mendapatkan bansos, padahal dalam keseharian si kakek hanya sebagai pencari kayu bakar jangankan untuk berobat untuk makan sehari-hari saja sangat kerepotan. Kasus ini bukan hanya satu dua kasus tapi puluhan bahkan ratusan kasus di seluruh Indonesia.

Isi bansos pun disoal oleh rakyat, video ibu-ibu protes karena isi bansos tak sebagus kardusnya viral di sosmed. Dana bansos yang katanya miliaran rupiah menghasilkan isi bansos yang membuat meringis rakyat, beras beberapa kilo dengan kualitas buruk, minyak curah berplastik, beberapa bungkus mie instan, dan beberapa kaleng kecil sarden, apakah cukup untuk makan sebulan? Seminggu dua minggu juga habis, setelah itu rakyat pusing kembali mencari sesuap nasi. Sudah tak menyentuh seluruh rakyat, isi bansos juga tragis masih saja bansos dijadikan kendaraan pecitraan. Bukankah ini teramat sangat keterlaluan?

Sudah terlalu banyak bukti-bukti bahwa pemerintah abai terhadap rakyatnya, pemerintah hanya membantu rakyatnya sekedarnya lalu diboomingkan seolah-olah telah melakukan banyak hal untuk rakyatnya. Inilah watak asli pemerintah yang dihasilkan kapitalis demokrasi yang selalu menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk rakyatnya. Pemerintah seperti pedagang tak ingin rugi. Rakyat yang hatus berkorban demi perut penguasa bukan sebaliknya.

Watak seperti ini sangat bertolak belakang dengan pemerintahan di dalam Islam. Seorang khalifah tidak akan bisa tidur nyenyak melihat rakyatnya kelaparan karena ka sadar bahwa satu nyawa rakyat bisa menggeretnya ke neraka bila tak meriayah mereka dengan benar. Seorang Khalifah Umar bin Khathtab rela memanggul gandum bagi seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Padahal Umar seorang Khalifah bisa saja Ia menyeruh bawahannya untuk mengantarkan gandum tersebut. Namun tidak, Umar tak melakukannya Ia memilih untuk memanggul dna mengantarkannya sendiri ke wanita tersebut karena Ia tau benar bahwa ini adalah tanggungjawabnya yang akan dihisab dihadapan Allah.

Jika saat ini pemerintah dicitrakan sebagai seorang Umar maka dia harus melakukan apa hang pernah dilakukan Umar. Namun hal ini tak akan terwujud, bagaikan mimpi disiang bolong. Karena seorang Umar tercipta bukan dari sistem demokrasi kapitalis namun sistem Islam. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk menghasilkan pemimpin amanah harus menerapkan sistem islam dalam bingkai Khilafah.