Oleh: Ade Irma

Seperti yang sudah kita ketahui. Berita yang lagi hangatnya diperbincangkan oleh publik. Yaitu kisah ABK (anak buah kapal) Indonesia, yang jenazahnya dilarung ke laut. Kisah miris mereka banyak diberitakan dimedia-media Korea. Mirisnya berita ini tak sampai di Indonesia. Alhasi kisah mereka diberitakan ulang oleh youtuber asal Korea Jang Hansol. ABK Indonesia menceritakan bahwa mereka merasa diperbudak oleh kapal berbendera Cina tersebut. Mereka bahkan hanya tidur tiga jam, bekerja sepanjang hari, makan dan minum dari hasil sulingan air laut dan umpan ikan. Sementara terhadap ABK asal Cina mereka diperlakukan istimewa.

Merekapun menceritakan gaji yang diberikan oleh pihak kapal dinilai tidak manusiawi. ABK Indonesia yang bekerja selama 13 bulan, lima ABK Indonesia hanya menerima gaji sekitar 140.000 won atau Rp1,7 juta. Jika dibagi per bulan, kru kapal tersebut hanya menerima gaji sekitar 11.000 won atau Rp135.350.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan kronologi meninggalnya 4 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia di kapal berbendera Cina. Ia mengatakan ada 46 anak buah kapal (ABK)warga negara Indonesia bekerja di empat kapal berbendera Cina tersebut. Retno mengaku mendapat informasi ada jenazah dua ABK WNI di kapal Long Xin 269 yang dilarung di perairan Samudera Pasifik pada Desember 2019. Keputusan pelarungan jenazah ini diambil oleh kapten kapal karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.

Atas kejadian itu, KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik meminta penjelasan atas kasus ini. Nota diplomatik KBRI Beijing telah dijawab oleh Kemlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan intern untuk menjaga kesehatan awak kapal sesuai ketentuan ILO. (detik.com, 7/5/2020).

Jika kita lihat. Pemerintah dalam hal ini seperti berusaha meredam permasalahan ini. Seolah tak mau ambil pusing. Hingga meluncurkan pernyataan bahwa pelarungan tersebut sudah melalui persetujuan awak kapal dan persetujuan orang tua dari ABK yang dilarung. Namun muncul kepermukaan bahwa orangtua mereka tidak mendapatkan persetujuan tersebut.

Kasus perbudakan ABK ini bukan sekali dua kali terjadi. Namun sering terjadi. Data dari Migrant Care menunjukkan mereka menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Abdi Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing.

Penyebab mendasar dari kekerasan ABK pun beragam. Yang paling mendasar mereka tidak dibekali pengetahuan dasar dan pembekalan dalam bekerja di kapal asing.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan kronologi meninggalnya 4 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia di kapal berbendera Cina. Ia mengatakan ada 46 anak buah kapal (ABK)warga negara Indonesia bekerja di empat kapal berbendera Cina tersebut. Retno mengaku mendapat informasi ada jenazah dua ABK WNI di kapal Long Xin 269 yang dilarung di perairan Samudera Pasifik pada Desember 2019. Keputusan pelarungan jenazah ini diambil oleh kapten kapal karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.

Atas kejadian itu, KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik meminta penjelasan atas kasus ini. Nota diplomatik KBRI Beijing telah dijawab oleh Kemlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan intern untuk menjaga kesehatan awak kapal sesuai ketentuan ILO. (detik.com, 7/5/2020)

Eksploitasi dan Perbudakan ABK
Kisah ABK yang jenazahnya dilarung ke laut menjadi perbincangan publik. Kisah miris mereka diberitakan ulang oleh youtuber Jang Hansol. Mereka merasa diperbudak oleh kapal berbendera Cina tersebut. Mereka bahkan hanya tidur tiga jam, bekerja sepanjang hari, makan dan minum dari hasil sulingan air laut dan umpan ikan. Sementara terhadap ABK asal Cina mereka diperlakukan istimewa.

Melansir dari laman bbcindonesia.com, 8/5/2020, Kementerian Tenaga Kerja melalui Plt Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi mengatakan akan melarang ABK yang tidak memenuhi standar kompetensi untuk bekerja di luar negeri. Dugaan kekerasan dan penahahan gaji oleh kapal ikan berbendera Cina, Long Xin 629 pun menyeruak ke permukaan.

Data dari Migrant Care menunjukkan mereka menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Abdi Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam hal ini setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan bidang laut seperti gambaran melaut, penggunaan alat pancing, jaring dan sebagainya. Selain itu kemampuan bahasa asing juga tak dibekali. Hal ini memicu kerentanan konflik di kapal. Bayangkan saja, melaut di kapal asing hanya berbekal KTP, ijazah, buku pelaut, dan paspor, tanpa kemampuan dasar tentu saja rentan terjadi eksploitasi tenaga buruh di laut. Merespons peristiwa ini, pemerintah akan memperketat aturan awak kapal yang bekerja di kapal asing.

Mirisnya ketika kejadian yang terjadi di kapal ikan berbendera Cina, Long Xin 629. Baru pemerintah seolah-olah berusaha melindungi mereka. Lalu selama perbudakan ini negara kemana?

Negara seolah lepas tangan terhadap mereka. Mereka tidak dibekali kompetensi yang mumpuni untuk bekerja di tempat asing. Dari skill hingga kemampuan dalam berbahasa. Alhasil perbudakan pun terjadi. Sebab mereka tak mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Miris sekali banyak pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, jadi bahan perbudakan.

Kita sering mendengar kekerasan demi kekerasan yang didapat oleh pekerja Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, penahanan gaji, hingga kekerasan seksual. Miris sekali padahal katanya mereka ini pejuang devisa negara. Namun mereka tidak mendapatkan payung hukum yang layak untuk mereka yang bekerja diluar negeri.

Inilah wajah sistem kapitalis. Dimana rakyat adalah sumber keuntungan bagi mereka yang berkuasa. Tak peduli mereka dalam keadaan tersakiti sekalipun. Memberikan solusi pragmatis. Yang tidak memberikan maslahat sama sekali. Alih-alih memberikan solusi. Justru malah menambah permasalah yang baru tak kunjung selesai.

Dalam Islam, kontrak kerja dikenal dengan ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Adapun ijarah yang berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya.

Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. (Sistem Ekonomi Islam, Taqiyuddin an-Nabhani, hlm. 106)
Ada kejelasan jenis pekerjaan, waktu, upah, serta tenaga yang dikeluarkan. Islam mengatur begitu rinci. Sehingga kezaliman terhadap pekerja dapat diminimalisasi. Dalam Islam pula kepala negara itu perisai. Sesungguhnya imam/kepala negara itu adalah perisai, orang berperang dibaliknya dan berlindung menggunakannya (HR. Muslim)
Indahnya Islam mampu menjaga rakyatnya secara terperinci. Ini akan terwujud tatkala Islam diterapkan. Maka kisah-kisah tragis ini tidak akan terjadi kembali. Wallahu a’lam