Oleh : Miftah Karimah Syahidah

Geger! Janji Kementrian Agama untuk memberikan diskon Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 10% kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mengatasi dampak covid-19 ternyata hanya isapan jempol belaka. Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) PTKIN di Indonesia menyayangkan keputusan Kemenag yang membatalkan diskon UKT ini. Secara umum mereka dengan tegas menolak surat edaran yang membatalkan diskon pembayaran UKT tersebut lantaran kuliah online tidak efektif serta tidak terpakainya sarana dan prasarana kampus. Dema PTKIN juga menyebutkan bahwa distribusi anggaran selama pandemi covid-19 ini hanya mengarah ke sektor perekonomian saja, minim yang mengarah ke sektor pendidikan. Pemerintah harusnya merawat pendidikan di tengah wabah COVID-19 ini, karena pendidikan merupakan media untuk generasi penerus. https://www.radarbangsa.com/news/24344/diskon-ukt-dibatalkan-dema-ptkin-se-indonesia-mengadu-ke-dpr
Sikap penguasa di atas tampak kental sekali dengan perhitungan-perhitungan ekonomi ketika dihadapkan pada kondisi harus melayani rakyatnya tanpa pamrih. Kehilangan nyawa rakyatnya atau mengedepankan pertimbangan ekonomi, rasanya pemerintah lebih rela kehilangan nyawa rakyat dibanding macetnya ekonomi. Situasi ini tentu membuat banyak orang merasa sangat frustrasi, negara yang harusnya ada untuk mengayomi masyarakat, nyatanya tak berada dipihak rakyat. Di tengah masyarakat harus #DiRumahAja, nyatanya tak ada kebijakan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pendidikan. UKT tetap saja mahal, jika pun ada bantuan kuota bagi mahasiswa, nyatanya tak berpengaruh signifikan terhadap proses kuliah online. Bantuan kuota yang diberikan sangat minim, sehingga mahasiswa tetap harus merogoh saku untuk mengorek recehan demi membeli kuota. Sudahlah kuliah tidak efektif dan efisien, UKT tetap mahal, mahasiswa harus membeli kuota untuk proses pembelajaran daring. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Kondisi ini memang tak mengherankan, mengingat negara ini menjalankan konsep reinventing goverment. Apa itu Reinventing Government? Kata Reinventing Government (pemerintahaan wirausaha) berasal dari kata “wirausaha dan pemerintah. Reinventing Government adalah “transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Sebagai pemerintahan wirausaha, posisi pemerintah bukan lagi sebagai pelayan rakyat, tapi pemeritah layaknya organisasi bisnis (perusahaan) yang selalu menghitung untung rugi. Hal ini diperkuat oleh salah satu prinsp “Reinventing Government” yang memposisikan pemerintah sebagai katalisator, Artinya adalah pemerintah lebih mengarahkan ketimbang mengayuh (steering rather than rowing). Pemerintah sebagai pengarah bukan pelaksana dalam melayani urusan rakyat. Adapun pelaksana pelayanan urusan rakyat diserahkan kepada swasta atau privatisasi dengan paradigma bisnis (untung-rugi). Maka wajar jika akhirnya, untuk mendapat pelayanan prima rakyat harus membayar mahal. Rakyat juga diminta mandiri, berdaya sendiri dalam mengurusi urusannya sendiri dan tidak bergantung kepada negara. Seperti realita hari ini, rakyat diminta untuk mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di tengah covid-19, termasuk biaya pendidikan. Sedangkan pada saat yang sama pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semakin menghimpit kehidupan rakyat. Sebut saja omnibus law. RUU Cipta kerja yang menitik beratkan pada kepentingan ekonomi pengusaha atau pemilik modal dan meminggirkan kepentingan masyarakat. (nasional.kompas.com)

Berbeda dengan konsep reinventing goverment, yang memosisikan peran negara sebatas regulator dan jaminan sosial diserahkan kepada swasta atau individu, sistem pemerintahan Khilafah memosisikan perannya sebagai pelayan bagi umat.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Dengan paradigmanya sebagai palayan rakyat, negara khilafah memberikan jaminan atas kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan pokok masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamaan menjadi tanggung jawab negara. Dalam praktiknya jaminan yang diberikan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua: jaminan kebutuhan pokok setiap individu dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan Kebutuhan pokok individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan individu tanpa melihat usia, waktu, maupun kondisi. Jaminan kebutuhan pokok masyarakat adalah kebutuhan yang mutlak harus disediakan oleh negara secara langsung. Dengan itu setiap anggota masyarakat tanpa kecuali berkesempatan untuk bisa merasakannya saat membutuhkan, seperti jaminan kesehatan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam bentuk sandang, pangan dan papan, negara memberikan jaminan dalam bentuk mekanisme tidak langsung. Artinya, negara berusaha mendorong dan memfasilitasi setiap individu untuk bekerja terlebih dulu secara mandiri sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian, mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok individu adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu. Keempat, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Jaminan pemenuhan tersebut diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat, baik Muslim maupun non muslim.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individual berupa barang (pangan, sandang dan papan) yang dijamin negara melalui mekanisme yang bertahap, maka jaminan pemenuhan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan ditempuh negara dengan mekanisme langsung (diberikan secara gratis), berlaku bagi seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim; baik kaya maupun miskin—mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama.
Inilah Islam yang memiliki aturan kompleks yang mengatur manusia dari bangun tidur hingga bangun negara. Dan ketika aturannya diterapkan secara menyeluruh, ia akan mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam.

Islam memiliki tatanan politik yang menjamin praktik perpolitikan pasti bebas dari kepentingan nafsu duniawi. Sehingga kepentingan rakyat akan diakomodasi karena fungsi penguasa dalam Khilafah adalah sebagai ri’ayatunnaas (pelayan rakyat), bukan sebatas regulor yang justru melayani para kapitalis.. Dan tentu ditengah kondisi pandemi covid-19 hari ini, rakyat semakin merindukan penguasa yang mendahukan kepentingan rakyat, dibandingkan yang lain. Rakyat merindukan negara yang dengan pengaturannya kesejahteraan rakyat terjamin, dan kebutuhan asasi rakyat terpenuhi tanpa kompensasi. Dan negara itu adalah Khilafah, penerap syariat Islam secara Kaffah.