Oleh: Ummu Fillah

Penyebaran virus Covid -19 kian masif, karena lalainya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus. Mengapa? Karena pemerintah masih membiarkan peluang masuk TKA China yang notabene negara yang awal mula virus itu berasal. Dengan begitu seperti membiarkan rakyatnya sendiri dalam kematian secara perlahan.
Terbukti kedatangan 500 TKA asal China di Sulawesi Tenggara untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dikabupaten Konawe.

Kementrian ketenaga kerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel di Indonesia. Terang saja peristiwa ini menjadi heboh, ancaman demonstrasi besar- besaran, dan menjadi sorotan anggota DPR RI Dapil Sultra ” Saat ini, harusnya pemerintah kita fokus penanganan pandemi covid -19, abaikan yang menimbulkan polemik” ujar Bpk Wa ode Rabia Al Adawia Ridwan Rabu(3/5/2020). Liputan6.com.

Menurutnya, 49 TKA China yang pernah datang saat pandemi Covid-19 di Sultra sudah sangat meresahkan, apalagi mau ditambah lagi dengan jumlah yang cukup banyak. Harusnya dukungan fasilitas kesehatan dan bantuan kebutuhan pokok lebih diutamakan dikarenakan Sultra terkategori Zona Merah Covid -19.

Terkait dukungan pemerintah pusat terhadap 500 TKA ini sangat tidak masuk akal, sebab PHK besar-besaran yang terjadi disana, sangat naif sekali jika TKA Asing masuk.

Sikap penolakan Bpk Rabia, mendapat dukungan serupa dari Gubernur, bahkan sejumlah kepala daerah. Sedangkan Walikota Kendari, Bapak Sulkarnain lebih keras lagi, terhadap rencana masuknya TKA ini. Dia memastikan, siap memasang palang penghalang jalan diantara pintu masuk perbatasan Kota Kendari dan Bandara Halu Oleo.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin TKA ini sangat aneh. Sangat inferior ketika dihadapkan dengan investor asal China, tidak berdaulat untuk menolak investor asing. Kompas.com.

Dari sinilah jelas, ada keterlibatan beberapa pejabat dalam kebijakan ini, yaitu Menkopulhukam dan Menaker. Kepentingan dan keselamatan rakyat diabaikan dan tunduk kepada kepentingan perusahaan Asing. Kedaulatan negara sudah tergadaikan dengan kepentingan korporasi. Demokrasi hanya menjadi alat kepentingan penguasa dan pengusaha. Rakyat menjadi tumbal dari sistem yang rusak ini.

Berbeda jauh sekali dengan sistem Islam dalam menyikapi wabah, dalam mengurus hubungan luar negeri, pun sistem ekonomi yang mementingkan kepentingan hajat asasi rakyat. Tidak akan pernah ada lagi kelaparan, tidak ada lagi hutang negara dengan riba.

Negeri kita yang kaya akan sumber daya alam, Gemah Ripah Loh Jinawi ini seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya baik muslim dan non muslim dimanapun berada.

Sayang, sumber daya alam kita dikuasai Asing dan Aseng. Hingga kelaparan banyak dirasakan rakyat, lapangan pekerjaan terasa sulit didapatkan. .

Masihkah kita diam dalam ketidak adilan, kezaliman dan kebijakan sistem yang rusak ini.

Saatnya kita kembali kepada hukum yang Allah turunkan melalui Al qur’an dan assunnah. Kembali kepada Islam sebagai jalan hidup untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup. Islam sudah paripurna mengatur setiap lini kehidupan. Jikalau kita kembali kepada hukum Allah niscaya Allah turunkan keberkahan dari langit dan Bumi. Allahu a’lam bish showab