Oleh: Novianti Yanti
(Pemerhati dan Praktisi Pendidikan)

Publik dikekujutkan oleh berita penjulan daging babi yang disulap jadi daging sapi. Daging didatangkan dari Solo lalu dijual di Kabupaten Bandung. Para pelaku menggunakan boraks untuk menyamarkannya. Pelaku sudah menjalankan prakteknya selama setahun dan menjual 63 ton daging babi.

Tentunya ini sangat disesalkan karena terjadi di bulan Ramadhan, dimana umat Islam seyogyanya menjaga kebersihan dari segala yang Allah haramkan. Sebagai kabupaten berpenduduk mayoritas muslim, bisa jadi ada diantara mereka yang telah mengkonsumsi daging yang haram dikonsumsi.

Selain bentuk yang sudah tersamarkan, alasan lain masyarakat tertarik membelinya karena harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran yaitu Rp. 110.000 – 130.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi palsu dijual seharga Rp. 65.000 – 90.000 per kilogram. Di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit, masalah harga sering menjadi pertimbangan.

Kejadian ini bukanlah yang pertama, penjualan daging sapi oplosan (babi hutan) pernah terjadi di Surabaya tahun 2015. Tahun 2016, ditemukan penjualan daging babi dicampur daging sapi di Kulonprogo. Tahun 2017 Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuklinggau membekuk pengoplos daging sapi dengan daging celeng (babi liar). Tahun 2018, ditemukan 3 ton daging celeng yang siap kirim dari Bakahueni menuju pulau Jawa.

Bisa jadi banyak kasus-kasus yang tidak terlacak di kota/kabupaten lain di Indonesia. Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah melindungi hak konsumen di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Meski Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan konsumen yang telah mengkonsumsinya tidak berdosa karena mereka adalah korban. Namun, kejadiannya berulang setiap tahun, hingga terkesan pemerintah meremehkan proteksi terhadap rakyatnya dari makanan yang haram.

Halal, Harga Mati

Allah memerintahkan tidak hanya pada kaum muslimin untuk makan yang halal dan thoyyib, sebagaimana dalam QS Al Baqoroh ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Seruan ini pada seluruh manusia menunjukkan betapa pentingnya mengkonsumi yang halal dan thoyyib. Dalam setiap yang haram pasti tidak baik. Meski keharaman suatu jenis makanan dan minuman tidak didasarkan karena sebab tertentu.

Menjaga kehalallan adalah mutlak berdasarkan sabda Rasullah ,”Perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab.” Saat seorang muslim mengkonsumsi yang haram, doanya terhalang untuk dikabulkan.

Dalam ayat yang lain QS .Al Mu’minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam ayat ini penyandingan perintah makan yang halal dengan amal sholeh menunjukkan makanan halal pembangkit amal sholeh.

Mengkonsumsi yang halal sudah tak bisa ditawar. Ketika ada yang haram masuk ke dalam tubuh seorang muslim, doanya bisa terhalang, mencegah amal sholeh, dan yang jelas mendapatkan siksaan di akhirat.

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia (hajatul ‘uduwiyah) yang jika tidak dipenuhi mengakibatkan kematian. Karenanya ia merupakan kebutuhan dasar, maka negara wajib menjaminnya seperti halnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Negara wajib memastikan setiap warganya bisa mengakses untuk memperoleh makanan halal dan thoyyib. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban ini, islam memiliki strategi bahwa negara harus memiliki kedaulatan pangan bagi rakyatnya.

Negara membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mencegah peredaran makanan dan minuman yang diharamkan sekaligus strategi politik pertanian termasuk di dalamnya peternakan yang memungkinkan negara menjamin ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan negara dan seluruh warganya.

Begitu pun akan diatur masalah distribusi yang memberi jaminan setiap warga negara tercukupi kebutuhannya akan kosumsi pangan secara mudah dan merata. Di antaranya, melalui penerapan politik ekonomi yang berorientasi mewujudkan kesejahteraan orang per orang. Harga-harga kebutuhan pokok harus terjangkau agar warga bisa mencukupkan gizinya.

Dengan cara ini, warga mengkonsumsi makanan halal yang juga memiliki ketinggian kualitas. Dengan cara ini segala bentuk penyimpangan penjualan bahan oplosan sebagaimana marak sekarang bisa dicegah. Di saat yang sama ditegakkan aturan sanksi Islam yang tegas dan memberi efek jera. Negara menutup pintu bagi peredaran makanan minuman yang diharamkan seperti babi, khamr.

Indonesia sebagai negara yang dikaruniai tanah yang subur, kaya potensi sumber daya, SDM yang melimpah, ditambah potensi geopolitik dan geostrategisnya atas dunia, semestinya cukup menjadi modal membangun kemandirian bahkan kedaulatan di berbagai bidang, termasuk pangan.

Insya Allah, tak hanya kedaulatan pangan yang akan diwujudkan, tapi juga kedaulatan ekonomi dan politik yang mampu menyejahterakan sekaligus mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam dengan Islam. 

Secara rinci, Islam telah memiliki aturan-aturan lengkap dalam sistem politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan termasuk pertanian yang berhubungan dengan kedaulatan pangan. Persoalannya hanya tinggal kemauan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, untuk benar-benar menerapkannya dalam kehidupan.

Yakni mengubah paradigma kehidupan bernegara dengan landasan akidah dan penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah. Bukan semata karena kebutuhan tapi karena ini adalah kewajiban.

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.[]