oleh : Maya A / Gresik

Tampaknya pandemi covid 19 beserta sejumlah kebijakan yang diambil negara masih menjadi sorotan utama masyarakat. Dan kali ini tengah menyasar Mahfud MD. Dilansir oleh CNBC 4/5, Menkopolhukam mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut merespon kesulitan masyarakat untuk mencari nafkah dan berbelanja, juga untuk menyelaraskan antara tuntutan pelayanan kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat agar berjalan lebih baik.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah menyadari PSSB bersiat mengekang dan bisa menimbulkan stress yang dampaknya buruk terhadap imunitas seseorang. Karena itu, pemerintah tengah memikirkan detil bentuk relaksasi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengkritik rencana Mahfud karena menurutnya PSBB saat ini terbilang longgar dan tidak tegas. Bahkan di awal sebelum kasus merebak, negara justru meremehkan wabah dengan menggenjot kunjungan wisata dengan subsidi APBN 2020. Kemudian saat di awal Maret ditemukan kasus positif dan meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah alias lockdown. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa stres nya masyarakat bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya tidak dijamin oleh negara selama pembatasan.

Tak cukup sampai disitu, kebijakan pelonggaran PSBB tersebut kemudian dilanjut dengan kebijakan baru dimana Menteri Perhubungan secara resmi mengijinkan semua moda transportasi kembali beroperasi per 7 Mei. Dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR, Budi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Termutakhir, dilansir oleh detikFinance 12/5, pemerintah mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membolehkan warga 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas lagi. Berbagai skenario pembukaan pusat bisnis dan industri juga sudah beredar dan dijadwalkan buka dalam waktu dekat.

Menanggapi hal ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai pemerintah tidak mampu untuk membantu semua masyarakat jika terjadi lonjakan PHK mengingat kekuatan APBN untuk penanganan Corona dinilai terbatas. Oleh karena itu pemerintah tidak melakukan PSBB secara ketat dan membiarkan sebagian kegiatan ekonomi berjalan.

Hadirnya regulasi yang tumpang tindih, juga sering berubah ubah seiring berjalannya waktu memang membuat rakyat kebingungan. Dampak yang lebih parah tentu pemutusan mata rantai virus semakin sulit dilakukan, ekonomi makin lama terpuruk, nyawa makin banyak melayang. Tak heran jika kemudian kebijakan pelonggaran PSBB dan dibukanya moda transportasi menimbulkan banyak tanda tanya : sebenarnya untuk kepentingan siapakah kebijakan itu?

Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini memang melibas habis roda ekonomi. Di level rumah tangga dan UMKM, aturan PSBB semakin mempersempit ruang gerak masyarakat yang menyebabkan mereka terancam kehilangan pendapatan dan mengganggu kegiatan usaha. Di saat yang sama – bagi sebagian masyarakat – mengharapkan bantuan dari pemerintah pun rasanya sia sia mengingat fakta termutakhir tentang bantuan yang tak tepat sasaran dan mekanisme yang berbelit. Akibatnya tak sedikit dari mereka stress/tertekan dengan kondisi ini. Bahkan nekat melakukan tindak kriminal hingga aksi bunuh diri karena terdampak PHK.

Sementara itu, macetnya aktivitas ekonomi pada level yang lebih tinggi seperti korporasi industri, moda transportasi, pariwisata dll, maka kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada berkurangnya pemasukan yang diperoleh negara. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani, bahwa penerapan PSBB akan memberikan tekanan pada penerimaan pajak. Padahal di saat yang sama, negara masih harus mengeluarkan anggaran untuk menangani dampak pandemi, baik untuk medis maupun bantuan sosial.

Tak hanya berdampak pada pemasukan negara, para pelaku bisnis raksasa juga mengalami pukulan telak. Bahkan bisa dikatakan pihak yang paling merugi karena anjlok nya omset. Tak heran jika banyak kalangan pengusaha yang meminta kebijakan PSBB dilonggarkan agar dunia usaha tidak makin tertekan di masa pandemi. (Tempo 12/5)

Dari sini semakin nyata dimana letak keberpihakan negara dan untuk siapa kebijakan pelonggaran PSBB tersebut dikeluarkan. Dan lagi lagi, keselamatan rakyat dijadikan taruhan demi kepentingan ekonomi para kapitalis. Kebobrokan inilah yang mestinya harus disadari dan segera diakhiri untuk kemudian diganti dengan sistem terbaik yang menjadikan islam sebagai rujukan/dasar dalam mengelola negara.

Dalam Islam, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya suluruh kebutuhan pokok rakyat hingga sekunder, baik dalam kondisi aman maupun kondisi krisis akibat bencana/wabah. Adapun terkait pembiayaan, perlu diketahui bahwa negara memiliki kas yang besar yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat sekalipun dalam kondisi krisis. Kalau lah kurang, negara akan mengambilkan dari harta kharaj, jizyah, dan ghanimah.

Totalitas dalam memberikan pelayanan inilah yang menjadikan rakyat tenang. Sehingga ketika negara menerapkan karantina wilayah dan meminta warganya mengurangi aktivitas di luar rumah, maka rakyat secara sukarela akan taat pada protokol tersebut secara totalitas tanpa khawatir akan urusan kebutuhan karena negara telah menjamin nya.

Sinergitas yang baik antara rakyat dan negara inilah yang bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan cepat. Dan hubungan ini hanya akan terjalin ketika sistem agung warisan Rasulullah diterapkan secara kaffah dalam bingkai daulah yang bernama khilafah. Karena hanya khilafah yang mampu menghadirkan pemerintahan yang tak sekedar obral janji, tapi juga bukti.