Oleh : Fariha Adibah

Sungguh tragis, Kejadian dilarungnya empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal berbendera Cina dan adanya 14 ABK yang meminta bantuan hukum saat kapal berlabuh di Busan, Korea Selatan, sudah mengarah kepada perbudakan modern atau modern slavery.
Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta, menuturkan kasus yang mengarah kepada perbudakan modern seperti ini ibarat gunung es, yang terlihat hanya sebagian kecilnya.

Berdasar perkiraan lembaga The Walk Free Foundation dalam The Global Slavery Index, pada tahun 2017 ada 40 juta orang yang alami perbudakan modern. Dan data Taiwan Fisheries Agency, ABK yang paling banyak dipekerjakan oleh kapal pencari ikan milik Taiwan adalah orang Indonesia, jumlahnya mencapai 12.991 orang. Posisi kedua disusul Filipina sebanyak 6.016 orang.

Kasus ini bukanlah kasus sederhana dan diduga ada jaringan mafia perbudakan di balik kasus tersebut yang memiliki operator perusahaan pengerah tenaga kerja di berbagai negara.

Walau sudah ada kebijakan nasional untuk melindungi pekerja migran dan perjanjian internasional tentang pengelolaan perikanan, namun perbudakan modern masih berlangsung dalam industri perikanan, biasanya di sebut, broken system atau sistem yang rusak.

Bukti telah terjadi perbudakan modern didasarkan pada, adanya sebuah laporan yang berjudul, “Ketika Laut Menjerat: Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas.” Dan yang diperkuat oleh kesaksian 34 ABK, analisis dokumentasi, dan berbagai petunjuk lainnya yang menggambarkan bagaimana potret kondisi ABK, terutama asal Indonesia dan Filipina, yang dipekerjakan di 13 kapal penangkap ikan asing.

Pemerintah dianggap lalai dalam melindungi dan membela warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern di atas kapal penangkap ikan berbendera asing. Tidak berupaya membela rakyatnya, tapi justru menyalahkan mereka, akibat dari bekal kemampuan bekerja dari ABK yang dibutuhkan sangat minim. Tidak memberikan solusi nyata namun sebaliknya malah memperketat aturan bagi pekerja, padahal rakyat sangat butuh solusi atas persoalan ekonomi mereka yang semakin sulit.

Inilah bukti bahwa sistem kapitalis tidak mampu menjawab persoalan rakyat, negara hanya sebagai regulator tanpa ada kemampuan menyelesaikan apa yang dibutuhkan rakyat, peran negara sangat minim, bahkan tidak ada.

Maka harus ada sistem pengganti yang mampu membela dan mengatasi persoalan rakyatnya, dan solusi itu hanya ada pada islam, sebuah sistem paripurna yang datang dari yang Maha Baik yaitu Allah SWT.

Seperangkat Aturan Islam

Islam telah memberikan seperangkat aturan terkait hubungan antara majikan dengan buruh. yaitu akad ijarah, yang dilakukan antara majikan dengan buruh. Majikan berhak mendapatkan jasa dari buruh yang dikontraknya sesuai dengan jam dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam klausul (ketentuan awal) dalam perjanjian kerja. Sementara pihak buruh berhak mendapatkan gaji, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam klausul yang sama.

Dalam kasus ABK ini, majikan yaitu pemilik kapal telah mendapatkan jasa buruh (ABK), sementara upahnya diberikan hanya setahun sekali dengan jumlah yang sangat kecil, dengan durasi kerja yang panjang, dan istirahat yang sangat kurang, jelas telah terjadi terjadi tindakan kriminal (jarimah), karena upah yang sangat kecil selama 1 tahun bekerja hanya 1,8 juta, hampir bisa dikatakan tidak diberikan. Juga perlakuan yang tidak manusiawi, mulai dari intimidasi hingga teror fisik, juga merupakan tindakan kriminal (jarimah).

Dalam hal ini pelakunya jelas yaitu majikan, pemilik kapal bebendera Cina tersebut. Namun, majikan (pemilik kapal) tersebut karena ada dugaan mereka tidak melakukannya sendiri namun melibatkan jaringan mafia perbudakan, yang memiliki operator perusahaan pengerah tenaga kerja di berbagai negara. Maka mereka semua dimasukkan sebagai pelaku kriminal (mujrim).

Dengan demikian, masing-masing pelaku kejahatan tersebut bisa dijatuhi sanksi sebagai pelaku kejahatan kolektif yang dilakukan bersama-sama. Kejahatan tersebut bisa diklasifikasikan menjadi: Pertama, eksploitasi tenaga, waktu dan pikiran. Kedua, pengemplangan upah. Ketiga, intimidasi dan teror fisik, serta perlakuan tidak manusiawi.

Pertama, yaitu eksploitasi tenaga, waktu dan pikiran, maka Khilafah melalui ahli al-khibrah (ahli) yang ditunjuk akan menghitung berapa jasa yang seharusnya diberikan buruh, dan berapa yang tidak seharusnya diberikan sesuai dengan klausul perjanjian. Dengan demikian, ahli al-khibrah ini bisa menentukan berapa kelebihan jam, tenaga atau jasa yang diberikan oleh buruh, yang harus dibayar oleh pihak majikan. Karena dalam akad ijarah tidak ada yang gratis. Sebab, ijarah ini merupakan akad terhadap jasa (manfaat) disertai dengan kompensasi (‘iwadh).

Keputusan ahli al-khibrah dalam hal ini mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh majikan. Terlebih posisi ahli al-khibrah di sini diangkat oleh negara untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan majikan nakal seperti ini. Mengapa ahli al-khibrah harus diangkat oleh negara, karena tidak mungkin lagi majikan dan buruh tersebut menentukan ahli al-khibrah sendiri. Karena tidak mungkin, maka keputusan tentang pengangkatan ahli al-khibrah ini diserahkan kepada negara.

Kedua, yaitu pengemplangan upah, maka negara bisa memaksa majikan nakal tersebut untuk membayarkan upahnya. Kejahatan seperti ini sebenarnya tidak harus dibawa ke mahkamah khushumat, karena korban berada di bawah tekanan. Tetapi bisa langsung ditangani oleh hakim hisbah. Hanya saja, jika terjadi sengketa, antara kedua belah pihak, di mana satu pihak (majikan) mengklaim telah memberi upah, sementara pihak lain (buruh) menyatakan tidak pernah menerima upah, maka kasus seperti ini bisa diajukan ke mahkamah khushumat.

Namun, jika kejahatan tersebut dilakukan sepihak, dalam hal ini oleh pihak majikan nakal saja, maka kejahatan tersebut bisa langsung dihentikan dan ditindak oleh hakim hisbah. Terlebih jika sudah ada bukti-bukti sahih dan valid. Hakim hisbah di sini posisinya sebagai institusi yang mencegah kemungkaran, serta menindak pelaku kemunkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, hak buruh yang dikemplang oleh majikan itu bisa langsung diambil oleh hakim hisbah, dan diberikan kepada yang berhak (buruh). Keputusan hakim hisbah dalam hal ini pun mengikat.

Ketiga, yang melibatkan intimidasi dan teror fisik, harus dilihat terlebih dahulu. Jika menimbulkan luka atau cacat secara fisik, maka pelaku yang terlibat, baik majikan, oknum lainnya maupun eksekutor lapangan dikenai kewajiban membayar diyat. Besar kecilnya disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Rinciannya islam sudah menjelaskan secra detili. Namun, jika tidak sampai menimbulkan luka atau cacat fisik, maka sanksinya bisa berbentuk ta’zir. Besar dan kecilnya juga disesuaikan dengan tingkat kejahatannya.

Jenis kejahatan yang ketiga ini baru bisa dieksekusi oleh negara, setelah ditetapkan oleh mahkamah khushumat. Karena kedua jenis kejahatan ini melibatkan jinayat, dan atau mukhalafat, yang mengharuskan adanya pembuktian (bayyinah). Sementara proses pembuktian (bayyinah) hanya bisa diterima di mahkmah (persidangan).

Dengan demikian, maka masalah “perbudakan modern” ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Dengan cara yang sama, khilafah juga bisa mengakhiri kejahatan kolektif yang melibatkan majikan, aparat dan pihak lain yang terlibat. Hak-hak buruh yang disandera dan dirampas oleh sindikasi kejahatan itupun bisa dikembalikan sebagaimana mestinya.

Inilah jaminan dan solusi yang diberikan oleh Islam, dalam mengatasi problem “perbudakan” modern. Namun, jaminan dan solusi ini baru benar-benar bisa diwujudkan, jika Islam diterapkan oleh Negara Khilafah. Negara yang tidak kalah, ketika berhadapan dengan negara lain..

Wallahu a’lam.