Oleh: Desi Wulan Sari
(Revowriter Bogor)

Lagi-lagi masyarakat dibuat tak berdaya. Ketika melihat pemandangan yang dapat membelalakkan mata. Saat melihat kerumuman orang-orang yang sibuk ingin mempersiapkan hari raya idul fitri. Yang menjadi persoalan adalah, kondisi kerumuman ramainya orang di pasar saat keadaan tidak normal, yaitu kala wabah pandemi virus Corona sedang mengintai.

Pemandanagan ini tertangkap di berbagai media, salah satunya diberitakan media Radar Bogor dimana masyarakat semua tumplek di pasar. Seolah tak ada Pandemi Covid-19 yang melanda Kota Bogor. Perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak Rabu (13/5/2020) hingga Selasa (26/5/2020) nampak sia-sia. Sanksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor tak membuat masyarakat jera. Tengok saja Pasar Anyar, Kota Bogor. Sejak Minggu (17/5/2020) pagi hingga sore dipadati warga. Tidak tanggung-tanggung ratusan orang berlalu lalang di pasar tetsebut hanya untuk berbelanja baju lebaran.

Kondisi ini menyiratkan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran ataupun rasa takut masyarakat kepada wabah Corona. Terlebih pelonggaran PSBB banyak dilakukan di berbagai bidang. Seperti halnya, akan dibuka kembali sekolah 15 Juni, pasar dan mal 8 Juni, transportasi mudik mulai dibolehkan, kembali dibolehkan bekerja bagi yang berusia 45 tahun kebawah, dan masih banyak lagi pelonggaran yang dilakukan sehingga membuat rakyat semakin yakin, jikalau pemerintah saja membuat kelonggaran kebijakan pasti masyarakat berpikir bahwa virus Corona itu tidak berbahaya, tidak ada, atau bahkan pasrah pada herd immunity yang semakin digaung-gaungkan penguasa.

Innalilahi, mau dibawa kemana rakyat ini saat pandemi. Apakah akan selalu menjadi kelinci percobaan dari berbagai test water kebijakan pemerintah? Ataukah, hanya sebatas memikirkan untung rugi saja pada situasi seperti ini?

Masyarakat sangat menyayangkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang semestinya dilakukan saat karantina berlaku. Jangan biarkan negeri ini kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. Jangan biarkan kematian massal menghampiri saat pemimpin abai kala wabah melanda, karena saat ini Rumah Sakit telah banyak menampung para penderita karena tidak terjaga. Dimanakah fungsi negara? Mengapa kebijakan yang dikeluarkan bukannya membuat rakyat terlindungi, tetapi justru malah membuat kondisi rakyat semakin ambyar tak terurus.

Pemimpin dalam Islam Adalah Pelindung Rakyat

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW telah menggariskan, tugas seorang imam secara umum adalah memelihara seluruh kemaslahatan rakyat dengan petunjuk Allah SWT dan contoh Rasul SAW semasa menjadi kepala negara di Madinah.

Al-Imam Hasan Al-Bashri ketika menjawab pertanyaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang jabatan seorang imam berkata:

“Sesungguhnya Allah SWT menjadikan imam yang adil itu untuk meluruskan yang bengkok, membimbing yang zalim, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, dan pelindung yang teraniaya.

Dia (seorang imam) seumpama seorang budak yang dipercaya oleh Tuannya (Allah) untuk menjaga dan memelihara harta dan keluarganya, dia tidak akan menghukum dengan hukum jahiliyah, tidak mengikuti orang yang zalim, tidak akan membiarkan orang yang zalim itu berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, pemegang wasiat anak yatim dan amanat orang miskin, mendidik yang kecil dan mengawasi yang besar.”

Oleh karenanya, tidak wajar kalau seorang pemimpin membiarkan rakyatnya terlilit berbagai kesulitan, baik dalam bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun keamanan. Penguasa tidak boleh membiarkan rakyat miskin dan lapar.

Penguasa tidak boleh membiarkan tindak kriminal terjadi. Penguasa harus mewujudkan tertib dan sehat lingkungan kemasyarakatan. Penguasa tidak boleh membiarkan eksploitasi para pemilik modal terhadap para buruh. Penguasa juga tidak boleh membiarkan para cukong melakukan eksploitasi atas rakyat.

Penguasa pun harus melindungi rakyat dan agamanya dari berbagai pencemaran nama baik dan disinformasi. Itulah penguasa hakiki, harus laksana perisai yang melindungi dan mengayomi dalam segala aspek kehidupan.

Sebagai pelindung rakyat, seorang pemimpin umat adalah penyambung amanah diantara keduanya. Sebagaimana disebutkan “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Nabi Muhammad Saw bersabda:
”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Maka jelas, bahwa pemimpin sebagai pengurus rakyat, sejatinya memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Bentuk kebijakan penguasa merupakan cerminan negara yang diatur dengan baik dan amanah. Lihatlah, bagaimana saat itu Daulah Khilafah memberlakukan suatu kebijakan dengan tepat, tegas, dan menyeluruh. Dengan melihat aspek-aspek kehidupan rakyat selama masa karantina.

Saat Khalifah bertindak atas nama sang Maha Pencipta, hukum Allah dijalankan dengan kaffah, maka tak dapat dipungkiri inilah sistem pemerintahan yang menjadi solusi atas problematika umat.

PSBB yang mulai dilonggarkan aturannya, hal ini bisa terjadi akibat desakan kepentingan para penguasa oligarki. Abai terhadap tanggung jawab, lepas tangan dalam memenuhi kewajiban dalam perannya menjadi hal biasa. Inilah rupa sistem pemerintahan kapitalis, sosok ciri pemerintahan demokrasi yang kita temui hingga hari ini. Akankah terus kita gunakan sistem rusak ini? Jawabannya mudah ditebak, dan tentu dengan meninggalkan sistem rusak ini, otomatis akan merubah kehidupan umat menuju kesejahteraan dan kemakmuran dibawah naungan Daulah Islam. Wallahu’alam bishawab.[]