Oleh : Umi Rizkyi ( Komunitas Setajam Pena)

Masih hangat terngiang di telinga kita, berita mengenai pelarungan jenazah ABK warga Indonesia yang dipekerjakan di kapal berbendera asing, yaitu Cina. Hal ini sangat menyayat perih hati rakyat Indonesia. Padahal setiap jenazah berhak menerima hak-haknya. Seperti dimandikan, disolatkan, dikafani dan akhirnya dimakamkan.

Kabar tersebut dipertegas dan terpublikasi dimedia, seperti yang dilansir oleh merdeka.com_ Keluarga ke dua ABK asal Sumatera Selatan yang meninggal dunia di kapal ikan berbendera Cina dan jenazahnya dilarung ke laut mengaku kaget karena tidak dilakukan pemakaman secara hukum Islam. Namun sebelumnya Menteri Luar Negeri ( Menlu ) RI Retno Marsudi menyampaikan perusahaan kapal memberi tahu pihak keluarga dan telah mendapatkan persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020.

Setelah dikonfirmasi ternyata informasi yang didapat oleh Menlu berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kapal yang dinyatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah.

” Yang disampaikan oleh ibu Menlu adalah pelarungan menurut pihak kapal sudah memenuhi kondisi bagi pelarungan yang dibenarkan oleh ILO ( Organisasi Buruh Internasional )” jelasnya Jumat 8/5/2020.

Pelarungan itu dilakukan dengan alasan, telah sesuai dengan praktik kelautan internasional. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan para awak kapal yang lainnya. Jenazah yang disimpan dalam waktu yang cukup lama dikhawatirkan akan menularkan penyakitnya bagi ABK lainnnya.

2 ABK meninggal yaitu Sepri (26) dan Ari (25) warga Dusun II, Desa Serdang Minang, kecamatan Sirah, Pulau Padang Ogan Komering Ilir (OKI ) Sumatera Selatan.” Pihak kapal telah memberi tahu pihak keluarga dari seorang ABK yang berinisial AR dan sudah mendapat surat persetujuan pelarungan laut tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat untuk menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8 ” Kata Retno dalam konferensi pers virtual.

AR adalah ABK di kapal Long Ying 629 yang sakit pada 26 Maret lalu dan dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 untuk dibawa berobat kepelabuhan. Namun kondisinya kritis kemudian meninggal 30 Maret 2020 pagi. Pelarungan dilakukan keesokkan harinya 31 Maret 2020.

Dari kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbudakan modern masih ada, bahkan rakyat Indonesia menjadi budak asing di tanah air sendiri. Semasa bekerja tenaganya diperas, bak seseorang memeras susu sapi perah. Selagi masih hiduo dan menjadi pekerja disitu. Bahkan istirahatpun dengan waktu yang sedikit berkisar 3 sampai 4 jam sehari. Kalau sudah meninggal haknya sebagai jenazahpun terabaikan dan tidak dipenuhi. Mulai dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan.

Hal yang bikin hati ini miris ialah tidak adanya pembelaan negara dari pihak asing. Sekalipun mendapat kecaman dari Internasional dari sikap tak manusiawi terhadap pelarungan, justru pemerintah Indonesia menunjukkan pembelaanya kepada asing. Dengan alasan bahwa pihak keluarga telah setuju akan kematian dan bersedia menerima kompensasi dari pihak asing.

Fakta buruknya pembelaan negara terhadap rakyat ini menunjukkan bobroknya sistem yang diterapkan di negara kita tercinta ini yaitu kapitalisme. Di mana segala sesuatu diukur dengan materi dan uang. Bahkan nyawa sekalipun dibelinya. Meskipun tidak mengindahkan lagi sikap tak manusiawi terhadap rakyatnya, yang penting mendapatkan manfaat dan uang sebanyak-banyaknya.

Demikianlah, tiada pantas kita tetap kukuh untuk mempertahankan demokrasi kapitalisme, kini saatnya kita terbangun dari tidur panjang kita. Tiada aturan dan sistem yang mulia serta memanusiakan manusia selain Islam. Diterapkan oleh sebuah negara, dalam bingkai khilafah. Memberikan hak-hak rakyat secara sempurna, karena kelalaiannya untuk melayani dan mengurus rakyatnya adalah misi dan visinya. Dengan didorong keimanan kepada Allah SWT, karena apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat nanti. Sekalipun telah menjadi jenazah, harus dipenuhi hak-haknya yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Allahuaklam bisowab.