Oleh : Yurfiah Imamah

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semakin hari semakin menjadikan kondisi penguasa dan rakyat negeri ini tak lagi bersahabat. Mengapa tidak, kebijakan yang diberlakukan sangat jauh dari yang diharapkan oleh rakyat. Hingga saat ini rakyat membutuhkan bantuan serta perlindungan yang “lebih” dari para penguasa.
yang seharusnya memberikan perhatian dan bantuan terhadap rakyatnya dan melindungi rakyatnya amat sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Namun hal itu seakan-akan menjadi sebuah mimpi bagi rakyat, peran pemerintah tak lagi menjadi pelindung bagi rakyatnya. Justru rakyat semakin tercekik dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan penguasa.

Dengan keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS bukan hanya menjadi bukti lepas tangannya pemerintah terhadap rakyat, apalagi ketidakpedulian terhadap rakyat. Namun lebih dari itu, rakyat semakin tercekik dan seolah-olah diharapkan mati perlahan-lahan. Tanpa kenaikan BPJS pun rakyat sudah dibuat tercekik dengan kenaikan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya, ditambah ditengah pandemi Covid-19 saat ini yang menjadikan perekonomian masyarakat benar-benar terpuruk dan jatuh.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono / AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. “Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” tulis AHY melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5/2020).

Pemerintah merupakan entitas yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menghilangkan kesusahan setiap rakyatnya. Pemerintah juga wajib menjamin pemenuhan kebutuhan termasuk didalamnya pelayanan kesehatan. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw, yang artinya, “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya).” (HR Bukhari).
Bukan janji atau puisi yang rakyat butuhkan, tapi kepastian yang terealisasi dalam menyikapi persoalan yang melanda suatu negeri saat ini. Kepastian dalam melindungi masyarakat diharapkan dapat menjamin kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan pelayanan kesehatan secara gratis, bukan dengan membebani masyarakat dengan iuran BPJS yang semakin menjadikan rakyat terus menjerit.

Di saat yang bersamaan dengan wabah yang menimpa negeri ini, justru menjadi peringatan tersendiri akan peran pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya, memberikan perhatian yang lebih untuk melindungi rakyatnya. Bukan mencari keuntungan ditengah pandemi.

Miris, ditengah dampak pandemi Covid-19 saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hingga menjadikan angka kemiskinan semakin bertambah. Namun pemerintah justru menaikkan BPJS dikondisi pandemi. Terlihat kebijakan yang semena-mena tanpa memperhatikan nasib rakyatnya. Begitulah jika kebijakan yang diberlakukan bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya, kebijakan yang diberlakukan hanyalah untuk kepentingan segelintir para pemilik modal yang enggan memikirkan nasib masyarakat banyak.

Saat BPJS dinaikkan, bagaimana rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya yang semakin hari semua kebutuhan dinaikkan tanpa berfikir dampak buruk yang akan dihadapi masyarakat. Rakyat berada didalam rumah bukan merasakan ketenangan, namun merasakan kebingungan karena beban biaya ini dan itu hingga ada yang berujung tindak kriminal.

Sungguh ironis jika hal ini terus dibiarkan, rakyat akan terus tertindas dan menjadi korban kerakusan kekuasaan. Tak ada kepedulian ataupun perlindungan yang diberikan, dengan mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat bukanlah bentuk pengayoman antara penguasa terhadap rakyatnya.

Kondisi ini sangat jauh berbeda jika para penguasa dinegeri ini tak lagi mengedepankan kepentingan atau takut akan kehilangan kekuasaan, namun yang harus dikedepankan adalah ketaatan kepada pemilik kekuasaan tertinggi di Jagad Raya ialah Allah SWT. Telah ditetapkan aturan yang sempurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali dalam aspek politik.

Allah SWT mewajibkan Syari’at islam diterapkan dalam bingkai Khilafah, yang telah terukir dalam sejarah peradaban dunia. Khilafah akan menjamin dan memastikan masyarakatnya akan terurus dan terjaga. Karena menjadikan rasa takut hanya kepada Allah SWT, dan menyadari betul bahwa kepemimpinan terhadap rakyat adalah bentuk pertanggungjawaban yang besar yang harus dijalankan dengan mewujudkan kesejahteraan, khususnya penanganan yang serius saat wabah melanda suatu negeri.

Termasuk didalamnya pelayanan kesehatan yang begitu mudah diakses, mulai dari Rumah Sakit, tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan yang indah dan asri juga di lengkapi peralatan kedokteran dan obat-obatan tersedia tanpa pungutan sepeserpun. Inilah bukti penerapan Syariat Islam secara sistemik dalam bingkai Khilafah islamiyah, dengan model pembiayaan dari Baitul Maal dan anggaran yang bersifat mutlak. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan pelaksanaan yang benar yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT pemilik Kekuasaan langit dan bumi. Termasuk didalamnya menangani wabah yang terjadi bisa diatasi karena adanya peran aktif dan keseriusan dari negara. Wallahua’lam bi ash showab.