Oleh: Widhy Lutfiah Marha
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Sulit rasanya untuk menyambut optimis atas kebijakan pemerintah membuka sekolah lagi pada pertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini. Meski diberlakukan PSBB, jumlah rakyat yang terpapar virus masih terus bertambah. Bahkan hal ini juga mengundang kebingungan kepala negara menghadapinya.

Belum usai drama mudik dan pulang kampung yang dilematis, antara dilarang dan diperbolehkan, kini muncul lagi wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi. Sontak mengundang keraguan dari berbagai pihak. Terutama para orang tua siswa yang mengkhawatirkan keamanan kesehatan anak-anak mereka.

Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Mulai dari membebaskan para napi yang mengakibatkan kriminalitas meningkat, mempercepat disahkannya UU Omnibus Law di tengah PHK massal dampak dari PSBB, tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi, hingga politisasi bansos di tengah kelaparan rakyatnya.

Lagi-lagi kekhawatiran muncul pasca diumumkannya ide sekolah dibuka lagi pada pertengahan Juli 2020. “Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli,” ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (9/5).

Kebijakan ini diambil seiring dengan klaim dari pemerintah yang menyatakan jika pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Klaim itu didasarkan pada kurva penambahan kasus baru yang terus menurun dalam beberapa hari. Pemerintah bahkan sudah bicara soal prediksi waktu kehidupan akan kembali normal.

“Per 7 Mei, ada kecenderungan angka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan,” kata Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi video lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/5).

Namun, pakar epidemiologi menilai klaim itu didasarkan pada kurva dan cara membaca data yang keliru. Justru nyawa masyarakat berpotensi terancam karenanya. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani berkata, kesimpulan bahwa kurva penularan Covid-19 telah menurun tak bisa didasari hanya pada penambahan kasus di 2-3 hari terakhir.

Kurva penularan Covid-19 turun harus dilihat dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan. “Jika terburu-buru relaksasi PSBB, maka hasilnya nanti tidak efektif dan bisa menyebabkan pelonjakan kasus kembali,” kata Laura, Minggu (10/5)

Kebijakan Yang Membingungkan

Inilah kenyataan tinggal di Indonesia. Gonta-ganti kebijakan dalam waktu yang sangat cepat, membuat masyarakatpun jadi kebingungan. Apalagi nampak jelas jika kebijakan yang ada tidak dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, diawal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), transportasi umum yang dipakai kebanyakan masyarakat sangat dibatasi penggunaannya. Bahkan, di beberapa kota jika ketahuan membonceng orang yang tidak tinggal serumah, maka akan dikenakan sanksi. Namun yang membuat heran, mengapa untuk pergerakan manusia melewati transportasi udara (bandara) masih diberi kelonggaran?.

Wacana larangan mudik pun sangat terasa janggal. Mengapa yang dipersulit adalah warga yang ingin mudik antar kota tetapi masih di wilayah Indonesia. Bahkan warga sampai kucing-kucingan dengan pihak terkait, entah dengan cara sembunyi di bagasi bis ataupun sembunyi di bak truk dan ditutupi kain terpal. Sedangkan WNI yang dari luar negeri (entah karena alasan pendidikan ataupun bekerja) sangat dimudahkan untuk pulang ke Indonesia.

Jika virus corona memang belum bisa ditaklukkan sampai saat ini, seharusnya pemerintah sebagai pelindung umat menerapkan kebijakan yang memang benar-benar bisa melindungi semua lapisan masyarakat. Dan kebijakan inipun seharusnya diterapkan secara merata dan adil bagi seluruh penduduk tanpa kecuali.

Apalagi sudah ada peringatan dari banyak pakar terkait klaim dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Namun terlihat jelas jika pemerintah maju terus pantang mundur meng-golkan “keinginan” untuk segera mengaktifkan lagi kondisi perekonomian di negeri ini.

Karena alasan ekonomi inilah seiring dengan rencana dibukanya kembali sekolah, kebijakan tersebut senada dengan adanya kebijakan pelonggaran PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Dikutip dari iNews.id, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut anjloknya kondisi ekonomi saat ini dikarenakan diamnya masyarakat. Sehingga kebijakan pelonggaran PSBB dilakukan dengan alasan agar kondisi ekonomi bisa kembali menggeliat. Pertanyaannya, kondisi ekonomi siapa yang ingin diselamatkan? Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi lebih penting dibandingkan kepentingan menyelamatkan nyawa rakyat.

Sejak diungkapnya kebijakan pemerintah melonggarkan PSBB, sejumlah tokoh masyarakat sudah curiga bahwa relaksasi PSBB ini hanya untuk melonggarkan sejumlah pebisnis. Mereka hamprir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PSBB. Sangat nampak pemerintah menggunakan segala cara untuk memenangkan segelintir kapitalis tanpa peduli dengan keselamatan rakyat. Termasuk kebijakan membuka kembali sekolah meskipun masih menjadi rencana.

Itulah watak pemerintah dalam sistem demokrasi kapitalis. Mereka membuat kebijakan yang sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan para pemilik modal. Berbeda dengan Islam. Dalam Islam setiap kebijakan yang dibuat hanyalah untuk kemaslahatan umat. Kebijakan tersebut lahir dari hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT dan diterapkan oleh Khalifah sebagai pemimpin negara. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagi setiap rakyat yang dipimpinnya.

Pemahaman inilah yang menjadikan Khalifah dalam sistem Islam yaitu Khilafah sangat serius dalam mengurusi urusan rakyatnya. Menjaga keselamatan rakyatnya terutama saat terjadi wabah penyakit.

Islam membuat kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah, yakni menghentikan penularan sehingga pemulihan kondisi bisa dilakukan setelah situasi terkendali. Di masa Rasulullah ﷺ, wabah penyakit menular juga pernah terjadi. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya.

Nah, untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah ﷺ, dalam menanganinya adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar tidak dekat dengan penderita kusta sampai kepada tidak perlu melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda: Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta (HR al-Bukhari).

Jadi metode karantina sudah diterapkan sejak masa Rasulullah ﷺ guna mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Demi memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul ﷺ membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah ﷺ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Jauhilah orang yang terkena kusta, seperti kamu menjauhi singa.” (HR al-Bukhari).

Rasulullah ﷺ juga turut memperingatkan umatnya agar tidak mendekati wilayah yang terkena wabah penyakit menular. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, maka mereka pun dilarang untuk keluar. Rasulullah bersabda:

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR al-Bukhari).

Pada masa Rasulullah ﷺ, jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha’un, beliau memerintahkan untuk mengisolasi atau mengarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Para penderita baru boleh meninggalkan ruang isolasi ketika dinyatakan sudah sembuh secara total.

Itulah teladan dari Rosulullah, pemerintah akan serta merta melakukan kebijakan lockdown sebagaimana syari’at memerintahkannya tanpa pikir panjang. Keputusan lockdown ini pun akan dibarengi dengan upaya pemenuhan kebutuhan rakyat terdampak wabah. Tak hanya itu, Khalifah akan mengupayakan meminimalisir korban dan masyarakat yang terkena wabah. Khalifah akan mencari dengan serius tentang bagaimana memutus mata rantai penularan wabah. Serta mencari berbagai upaya antisipasi penularan wabah yang berbasis bukti saintis dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pemimpin dalam sistem Islam tersebut telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat dahulu ketika negeri Islam mengalami wabah. Pengambilan kebijakan isolasi dan karantina langsung diambil oleh Khalifah kala itu. Disamping itu, kewajiban pemenuhan kebutuhan rakyat terdampak wabah langsung diambil alih oleh Khalifah. Demikianlah, hingga tinta emas sejarah mencatat wabah yang pernah terjadi pada masa tersebut yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab bisa diselesaikan hanya dalam waktu tiga hari.

Begitulah Islam dalam menyelesaikan permasalahan, begitu cepat dan tepat, apalagi dalam menangani wabah. Penguasa dalam Islam tidak menunggu korban berjatuhan tanpa henti, tetapi memutus rantai untuk mencegah tanpa mengorbankan jiwa rakyat apalagi kepentingan pribadi. Maka dari itu sudah saatnya kita meninggalkan sistem yang batil ini dan kembali pada sistem yang diridhoi Allah Swt. Sistem yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan melindungi rakyat tanpa syarat. Wallahu a’lam bishshawab.