Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Laksana‘perih teriris sembilu’ hati rakyat Indonesia saat ini. Tatkala mereka sedang menderita dan tak berdaya menanggung himpitan ekonomi dan ancaman pandemi virus Corona (Covid-19), lagi-lagi pemerintah menambah penderitaan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPD RI, HM Fadhil Rahmi Lc atau Syekh Fadhil, sapaan akrabnya kepada Serambinews.com, Minggu (17/5/2020).

“Kebijakan ini melukai hati masyarakat. Di tengah wabah Corona seperti sekarang, banyak masyarakat kesusahan di bidang ekonomi serta PHK terjadi dimana-mana,” ungkapnya.

Menurutnya juga, banyak UMKM serta perusahaan terancam bangkrut, namun Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) justru kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020, serta memutuskan bahwa iuran BPJS Kesehatan kelas II dan kelas I naik 100 persen. Keputusan tersebut kemudian diumumkan pada 14 Mei 2020 dan membuat semua pihak tersentak, termasuk DPD RI. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dinilai mengabaikan Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan(http://aceh.tribunnews.com, 18/5/2020).

Iuran BPJS, Tanggungjawab Negara Dipertanyakan

Di tengah ganasnya pandemi Covid-19, pemerintah kembali menyuguhkan kebijakan yang mengejutkan publik dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dikutip dari Kompas.com (14/5/2020), kenaikan iuran ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran untuk peserta mandiri segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 dan kenaikkan tarif mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020 mendatang. Adapun rincian kenaikannya yaitu iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp.150.000, dari saat ini Rp.80.000, untuk iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp.100.000 dari Rp.51.000 dan iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp.16.500 untuk kelas III sehingga yang bayarkan tetap Rp.25.500.

Praktis, keputusan tersebut membuat pemerintah ‘digulung’ gelombang kritik dari berbagai pihak. Politisi Demokrat Didik Mukrianto, mengatakan bahwa kenaikkan BPJS tersebut memperlihatkan negara tidak hadir untuk rakyat.

“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat rakyat kesulitan dan menderita karena Covid-19 adalah kebijakan yang sangat jauh dari spirit hadirnya negara dalam melindungi segenap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, juga putusan MA No.7/P/HUM/2020,” tulis @DidikMukrianto.

Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga mengkritik langkah teranyar Jokowi ini. Fadli menilai masyarakat seperti terkena musibah berlipat ganda setelah Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi.

“Pak Jokowi, kenaikkan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd,” cuit Fadli Zon di akun Twittermiliknya @fadlizon, Kamis (14/5).

Demikian pula, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II tanda pemerintah tidak peka dengan kondisi rakyat di tengah pandemi virus Covid-19.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta kelas 1 naik lagi jadi Rp.150.000 per orang per bulan dan kelas 2 menjadi Rp.100.000,” ujar Timboel.

Dia mengatakan, peserta mandiri adalah kelompok masyarakat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19, tetapi pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran kelas I dan kelas II, dimana denda akan naik menjadi 5 persen di tahun 2021 yang awalnya 2,5 persen. Dia menambahkan pula bahwa pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah berdalih, kenaikan tersebut terpaksa dilakukan demi keberlangsungan BPJS Kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan ini sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan agar tetap berjalan dengan sehat dan berkesinambungan.

Ironinya, kenaikkan iuran ini tak sejalan dengan kualitas layanan BPJS Kesehatan yang justru menurun di tengah pandemi. “Kalau berbicara pelayanan BPJS malah cenderung menurun,” ujar Timboel kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (13/5).

Timboel mencontohkan, seorang pasien JKN ketika harus dirawat inap dan melakukan test Covid-19, pasien diminta membayar Rp.750.000 untuk test Covid-19 tersebut. Padahal dengan sangat jelas di pasal 86 Perpres Nomor 82 tahun 2018 disebutkan bahwa pasien JKN tidak boleh diminta tambahan biaya lagi.

“Ada pasien yang karena tidak mampu bayar Rp.750.000 jadi pulang, yang seharusnya dirawat di rumah sakit. Si pasien meninggal di rumah. Masih banyak kasus lainnya yang tidak bisa dijabarkan satu per satu,” jelasnya (http://m.merdeka.com, 15/5/2020).

Secara logis, hujan kritik yang disampaikan oleh berbagai kalangan tersebut kepada penguasa negeri ini memang sangat berdasar. Melihat dampak dari pandemi yang menyebabkan lumpuhnya pendapatan rakyat karena tidak adanya pekerjaan serta merosotnya perekonomian, yang berakibat pula pada kemiskinan dan kelaparan semakin merajalela. Namun, di tengah kondisi yang memprihatinkan itu, masih saja mereka menambah beban hidup bagi rakyat yakni menaikkan iuran BPJS dengan dalih untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dan sebagainya. Faktanya pun, tidak memperbaiki fasilitas kesehatan berupa pelayanan maksimal yang didapatkan oleh rakyat ketika berobat. Entah apa yang merasuki hingga tega berbuat demikian tatkala rakyat sedang merintih menahan lapar. Seharusnya dalam situasi seperti ini negara hadir melayani mereka dengan baik dan gratis, sebab itulah tanggungjawab negara.

Miris melihat nasib rakyat di negeri ini ketika banyak yang kelaparan dan menantang maut demi memenuhi hajat hidup yang dilupakan negara di tengah wabah yang semakin tak terkendali. Semakin sesak dan berat dirasakan oleh rakyat yang terdampak ketika negara justru asyik bermain-main dengan beragam jurus kebijakan yang disuguhkan, kebijakan yang tidak sinkron dan terus berubah-ubah dari satu waktu ke waktu berikutnya yang berujung pada pencarian manfaat finansial semata dan mengabaikan keselamatan rakyatnya, seolah nyawa ini sangat tidak penting.

Inilah tampang buruk rupa dari sistem rusak bernama kapitalisme. Borok politik kapitalisme kian terbuka lebar. Tampak sekali, babak baru kebijakan para rezim jebolannya yang berubah-ubah tercium kuat aroma keengganan pemerintah pada pengurusan rakyat secara totalitas, mereka telah kehilangan rasa empati yang hanya mementingkan kehidupan duniawi sehingga tak pernah terlintas di kepalanya bahwa hal ini menyakiti hati rakyat. Wajar dalam sistem kapitalisme, visi para kapitalis tetap berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya. Konsep negara kapitalis benar-benar telah gagal memunculkan sosok pemimpin yang tulus merangkul rakyat dengan sepenuhnya.

Secara kasat mata memang pandemi virus Covid-19 telah menelanjangi kegagalan sistem kapitalisme dalam mengelola pengurusan rakyat di negeri ini. Buktinya, sangat jelas terindera dalam ketidakberdayaannya mengatasi permasalahan yang ada, mulai dari keterpurukan perekonomian, permasalahan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial bahkan pemerintahan semakin karut marut menangani masalah di tengah pandemi ini. Solusi minimalis pun berhamburan, dengan menjadikan rakyat sebagai arena banjakan, sumber pendapatan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, sehingga rakyat yang hidup dalam kungkungan sistem ini, senantiasa akan dirundung masalah yang tak akan ada habisnya, suasana sejahtera dan adil pun semakin tabu.

Islam Sebagai Solusi Kesehatan

Islam bukan sekadar agama. Lebih dari itu, Islam adalah pandangan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dimana mekanismenya secara langsung dipenuhi oleh negara. Sebab, dalam Islam negara berfungsi sebagai pengatur dan pemimpin sebagai pelaksana negara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas kepemimpinannya.

Negara menjadi garda terdepan dalam menjamin kehidupan rakyatnya termasuk kebutuhan atas pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas seperti rumah sakit, klinik, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan oleh umat Muslim dalam berobat, baik itu dalam keadaan menghadapi wabah ataupun tidak. Rakyat pun tidak boleh dimintai sepeserpun uang sebagai iuran kesehatan, melainkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara dengan pembiayaannya bersumber dari pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya. Hal ini karena pemimpin dalam Islam memandang bahwa amanah kekuasaan tak hanya berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akhirat. Sehingga mereka akan senantiasa melaksanakan dengan sungguh-sungguh kewajibannya menjadi pengurus sekaligus pelindung rakyatnya.

Rasulullah SAW pernah mencontohkan ketika beliau sebagai kepala Negara, menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR. Muslim).

Begitupula, ketika masa Khulafa ar Rasyidin, peradaban Islam sepeninggal Rasulullah Saw. salah satunya masa pemerintahan Umar bin al-Khattab ra. juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR. al-Hakim).

Lebih dari pada itu, sejarah membuktikan penerapan paradigma Islam yang sahih tentang kesehatan, fungsi negara, dan pembiayaan serta pelaksanaan sistem kehidupan Islam secara total dalam bingkai pemerintahan benar-benar meri’ayah umat dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama kurang lebih 13 abad bagi setiap umat manusia. Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara Kaffah atau menyeluruh. Wallahu a’lam bi showwab.