Oleh: Ulul Ilmi

Adanya kebijkan otonomi daerah betul – betul menjadikan daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan pemasukan besar dalam waktu cepat. Hal ini dilakukan, karena tuntutan dari pemerintahan pusat dan juga tentu saja untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Pemasukan dari pemerintah pusat jelas terbatas, tidak akan mampu membiayai semua kebutuhan daerah.

Selain itu, adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintahan pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi demikian maka, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan menjadii pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikianlah yang terjadi, adanya UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melahirkan kebijakan demikian. Nampak sekali peran pemerintahan pusat perlahan tapi pasti mulai pudar. Dan daerah diarahkan untuk mandiri mengatur wilayahnya, berusaha maksimal untuk mencari sumber – sumber keuangan daerah, termasuk mengundang para investor pun harus dilakukan. Tak peduli meski rakyat yang akhirnya merugi.

Sebagimana diberitakan MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Warga Desa Ngampel, Mejayan, kabupaten Madiun, menuntut janji PT Global Way Indonesia (GWI). pabrik sepatun itu diminta menyelesaikan pembangunan irigasi sebagaimana yang telah disepakati.

Desakan itu muncul karena sering terjadinya banjir setelah pabrik beroperasi. Selasa (12/5) perwakilan warga mendatangi kantor desa setempat menyampaikan tuntutan tersebut.” warga itu tidak muluk-muluk, solusi dilapangan agar segera diselesaikan,” kata Tarum HadiPurnomo, salah satu warga

Tarum menyebut, sedikitnya lima rumah warga yang kebanjran. Banjir juga merendam area persawahan setempat. Pemicunya, saluran irigasi saat ini tidak sanggup menampung debit air hujan. “belakangan sudah tiga kali banjir masuk rumah. Sebelum-sebelumnya tidak pernah banjir di daerah sini,” ungkapnya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun Danny Yudi Satriawan mengatakan, pembangunan irigasi sudah menjadi kesepakatan awal PT GWI dengan warga. Termaktub dalam kontrak perjanjian,”Tapi hingga kini belum terealisasi,” ujarnya.

Mengundang Investor Untung, Rakyat Buntung

Kebijakan pemda untuk mempermudah masuknya investasi sudah berjalan beberapa tahun silam. Kab. Madiun (Caruban) memang disiapkan sebagai wilayah pabrik hal ini terbukti dengan adanya tol, harga tanah murah bahan baku murah, dan tenaga kerja juga murah. Faktor – faktor ini yang akhirnya membuat para inverstor ngiler untuk segera mengambil kesempatan emas tersebut.

Tujuan dimudahkannya investor masuk supaya PAD meningkat dan terbukti PAD naik signifikan. Namun dibalik naiknnya PAD kualitas kehidupan masyarakat disekitar pabrik malah sebaliknya. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir menjadi banjir. Sawah dan rumah terendam. Hal ini sangat merugikan rakyat karena mata pencaharian pokok masyarakat bukan sebagai buruh pabrik tapi sebagai petani . Apalagi madiun juga menjadi salah satu lumbung pangan di wilayah Jatim.

Jadi wajar jika masyarakat geram, padahal dalam perjajian awal pabrik baru beroperasi setelah irigasi selesai namun faktanya sebelum irigasi selsai pabrik suadah beroperasi. Jelas hal ini melanggar perjanjian. Kasus seperti ini sebenarnya tidak terjadi di pada satu atau dua daerah saja. Kalau kita masih ingat dengan film dokumenter sexy killer, kerusakan alam akibat penambangan batu bara sangat mengerikan. Sama seperti tambang di freeport juga sama, siapa lagi yang dirugikan kalo tidak rakyat.

Selalu rakyat terus yang dirugikan oleh pihak kapital, amdal selalu disepelekan oleh pemilik modal. Para kapital hanya dibebani oleh CSR yang sebenarnya tak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian masyarakat dan alam.

Sebelum adanya RUU omnibuslaw saja kerusakan alam sudah parah apalagi jika RUU ini sudah disahkan. Pasalnya RUU omnibuslaw sangat melonggarkan masalah amdal, para investor tidak memiliki tanggung jawab dalam mengurusi limbah pabrik yang mereka dirikan. Bisa kita bayangkan apa jadinya Indonesia yang terkenal dengan zamrud khatulistiwanya?

Sungguh sangat jelas kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Perkawinan antara penguasa dengan pemilik modal menghasilkan undang – undang yang hanya memperkaya kehidupan mereka sedangkan rakyatnya yang akan menanggung dampak kerusakannya. Betul – betul aturan dzalim!

Pengaturan Pabrik Dalam Islam

Islam Agama sempurna mencakup semua sisi kehidupan. Allah swt sang pencipta dengan Maha Pengasih dan PenyayangNya memberikan jalan bagaimana menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Tentu solusi yang diberikan adalah solusi yang solutif, bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas. Bukan seperti penyelesaian ala kapitalis saat ini, menyelesaikan masalah justru malah memunculkan masalah baru.

Termasuk penanganan terkait pendirian pabrik. Tidak dipungkiri bahwa kapan pun dan di negara dimana pun, senantiasa ada pabrik. Karena adanya pabrik tersebut merupakan kebutuhan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan dan pengaturan pabrik itu tetap harus didasarkan pada hukum syara’. Kenapa demikian?

Karena Islam adalah aturan hidup, bukan sekedar agama yang mengatur ibadah ritual semata. Islam sebagai aturan hidup, tidak akan nampak kebaikan dan keberhasilannya jika tidak ada penerapan. Disamping itu, bahwa apa yang dilakukan manusia semua akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah swt, kelak di akherat.

Terkait dengan pembangunan pabrik, ada perbedaan dalam sistem kapitalis dengan sistem Islam. Di dalam sistem Islam, ketika mendirikan pabrik dan juga industri ada beberapa ketentuan yakni terkait dengan:
Barang yang diproduksi. Maka, dalam hal ini halal atau haram itu yang menjadi standar pasti. Ketika haram jelas dilarang. Kalau halal, harus mengikuti kebijakan- kebijakan yang ditetapkan khalifah.
Lokasi pabrik. Lokasi tempat pendirian pabrik jelas kepemilikannya, tidak boleh menzalimi pihak lain. Tidak boleh merebut atau memaksa membeli lahan milik masyarakat dengan harga rendah. Karena itu merugikan pihak pemilik tanah dan merupaka bentuk kezaliman.

Khalifah juga akan membuat peraturan yang jelas dan tegas dalam masalah pembangunan pabrik, industri dan penambangan. Khalifah akan mempertimbangkan limbah yang dihasilkan, kondisi wilayah cocok atau tidak, kondisi kesehatan masyarakat sekitar dan lain sebagainya.

Khalifah akan mempertimbangkan dengan sedetail-detailnya jangan sampai salah satu pihak dizolimi oleh pihak lainnya. Sehingga dengan demikian akan memunculkan kehidupan yang harmonis antara pihak pabrik, masyarakat dan khalifah sebagai pengendali negara.

Catatan terpenting adalah bahwa adanya industri dan pabrik-pabrik dalam Islam bukan dalam rangka mencari keuntungan untuk pemasukan baitul mal. Karena sebenarnya sumber – sumber pemasukan baitul sudah jelas.

Adanya industri dan pabrik-pabrik adalah dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Menunjang kebutuhan hidup masyarakat dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Hal demikian hanya akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai khilafah. Ketika sistem Kapitalis yang diterapkan, jangan berharap untung, kecuali kerugian yang akan didapatkan fiddunya wal akhirat.

Wallahu’alam bishawab