Oleh : Risma Aprilia (Aktivis Muslimah Majalengka)

Pemerintah akan memberlakukan New Normal Life, yakni sebuah istilah dimana manusia menjalankan aktivitas kesaharian yang baru dari sebelumnya. Bahkan Pemerintah sudah merilis beberapa skenario New Normal Life untuk pekerja seperti PNS, BUMN dan Perusahaan.

Melihat dari beberapa negara yang sudah memberlakukan New Normal Life, Pemerintah Indonesia pun ikut memberlakukan hal yang sama, dengan dalih demi memperbaiki kondisi ekonomi yang kacau. Karena selama masa pandemik Covid-19 semua negara termasuk Indonesia mengalami keterpurukan di berbagai sektor, khususnya ekonomi.

Namun untuk saat ini, di Indonesia sendiri wabah Covid-19 masih merebak bahkan belum mencapai puncaknya, sepertinya kurang bijak jika Pemerintah akan memberlakukan New Normal Life. Melihat belum adanya kesiapan dari pihak masyarakat, negara bahkan sarana prasarana penanganan wabah yang masih serba kekurangan.

“New Normal Life ini banyak pra syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal.” Ujar Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra. (www.merdeka.com, 25/5/2020)

Sesungguhnya upaya dalam perbaikan ekonomi ini jika tidak dibarengi dengan persiapan dalam penanganan wabah dari aspek kesehatan, maka hanya akan berjalan sia-sia. Tidak akan mampu mencapai apa yang diharapkan. Ditambah Pemerintah belum memiliki peta jalan dalam New Normal Life.

Pemerintah hanya mengikut tren global, tanpa diiringi dengan persiapan perangkat yang memadai agar tidak menjadi masalah baru. Hanya modal nekat yang dimiliki, sama saja dengan menjadikan masyarakat korban. Dimana masyarakat dibiarkan hidup normal seperti biasa di tengah wabah ganas yang beredar.

Alih-alih ingin memperbaiki kondisi ekonomi, justru memicu datangnya wabah gelombang kedua. Inilah fakta bobroknya sebuah negara dalam sistem Kapitalisme, hanya mementingkan ekonomi dibanding kemaslahatan masyarakat.

Berbeda dengan Islam dimana setiap permasalahan ada solusinya, tidak perlu dengan membebek tren internasional, begitu pula dalam hal penangan wabah serta keteraturannya dalam mengelola keuangan negara agar ketika terjadi wabah negara tidak kelabakan mencari suntikan dana.

Dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu,”.

Merujuk pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, inilah langkah awal negara Islam dalam penanganan wabah, sehingga wabah benar-benar tidak akan merebak luas, hanya melanda daerah dengan cakupan yang kecil. Tidak seperti saat ini, dimana akses keluar masuk warga China ke Indonesia masih dibiarkan, padahal China adalah negara sumber dari adanya wabah Covid-19.

Begitu pula dalam penanganan keuangan negara, dalam Islam sumber daya alam seutuhnya dikelola oleh negara untuk kebutuhan masyarat, mulai dari kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan-pemenuhan hajat hidup rakyat. Tidak dikelola oleh individu kaya seperti saat ini dalam sistem kapitalisme, yang membuat negara akhirnya kembali berhutang.

Hanya Islam yang mempunyai solusi tuntas untuk setiap permasalahan, dalam bingkai aturan Islam Kaffah. Semua dijalankan atas dasar takwa pada perintah Allah SWT bukan hawa nafsu, serta demi kemaslahatan masyarakat seluruhnya bukan sebagian elite politik saja. Wallahu’alam bishawab