Oleh: Erna Ummu Arfa

Berbagai kebijakan yang bertolak belakang yang dikeluarkan pemerintah sering kali menuai banyak kritikan, diantaranya berupa pelonggaran aturan terkait PSBB di kala pandemi corona dalam trend naik, banyak kalangan terutama kalangan medis menyayangkan hal tersebut. Kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, misal larangan untuk mudik, tapi ternyata ada pelonggaran. Pelonggaran aturan yang tidak konsisten seperti ini justru dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus corona di Indonesia.

Bahkan viral di media sosial foto di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis pagi 14 Mei 2020 yang menunjukkan kerumunan calon penumpang yang antre tanpa jaga jarak, mereka bertumpuk tanpa memperhatikan jarak aman di posko pemeriksaan dokumen perjalanan, seakan-akan tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona yang memang membingungkan karena inkonsistensi kebijakan pemerintah.
Pemerintah juga mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu. Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek. (Kompas.com, Rabu 6/5/2020)

Kebijakan kartu pra kerja yang dianggap masyarakat berpotensi korupsi dan abuse of power tetap dijalankan, padahal di sisi lain ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti tambahan honor untuk petugas kesehatan yang sudah menyabung nyawa di garis depan, kebutuhan APD petugas medis kebutuhan masker untuk masyarakat, kebutuhan sembako/pangan masyarakat. Idealnya sembako semua warga disupply pemerintah demi membatasi mobilitas masyarakat. Akhirnya karena kekurangan anggaran justru Pemerintah menaikkan lagi iuran Jamsostek yang sebelumnya telah dibatalkan MA. Padahal masyarakat sedang menunggu-nunggu kapan harga BBM diturunkan seperti di negara lain. Di sini terlihat jelas Pemerintah tidak memahami esensi dari pembatalan MA ini. Juga tidak memahami esensi dari masalah besar saat ini yang dihadapi kebanyakan warga.

Hastag “Indonesia Terserah!!! Suka-suka kalian saja” datang dari kalangan medis dan warganet sempat menjadi trending di jagad media sosial, hal itu menunjukkan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal menanggulangi wabah covid-19.
Tagar tersebut populer dilontarkan warganet lantaran warga kini seolah tak lagi peduli dengan upaya pembatasan untuk menekan persebaran virus corona.
Kebijakan yang terkesan main main dan tidak konsisten seperti ini justru dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus corona di Indonesia, sungguh nyawa rakyat yang merupakan hak mendasar di pertaruhkan.

Berbeda dengan Islam yang memperhatikan manusia dengan pandangan jernih penuh kemuliaan dan pengagungan. Hal ini tertera dalam firman-Nya, ” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. “(Al-Israa’:70)
Pandangan ini menjadikan hak-hak manusia dalam Islam mempunyai kekhususan dan keistimewaan. Diantara yang paling penting adalah kesempurnaan hak-hak yang meliputi politik dan ekonomi, masyarakat dan pemikiran, sebagaimana hal itu merupakan hak umum pada setiap orang, baik Muslim maupun non Muslim, tanpa membedakan antara warna, jenis dan bahasa.

Rasulullah dalam sabda beliau, mengagungkan urusan jiwa manusia secara umum, sehingga memeliharanya merupakan hak tertinggi, yaitu hak untuk hidup.
Meletakkan sesuatu sesuai hak merupakan karakteristik syariat Islam yang tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan buatan manusia, tidak pula perjanjian-perjanjian yang berhubungan tentang hak-hak manusia. Islam menunaikan hak secara penuh. Tujuannya adalah agar setiap individu bisa mendapatkan kehidupan yang terjaga di atas sistem Islam.