Oleh: Anggi Setiyaningsih

New normal life telah menjadi trend Internasional dalam berdamai dengan virus corona yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Indonesia pun salah satu negara pembebek tengah bersiap untuk menerapkan new normal, yaitu dengan membuka kembali aktivitas masyarakat dengan penerapan protokol Covid-19.
Padahal kurva epidemi di Indonesia saat ini masih menunjukan adanya penambahan kasus Covid-19 per hari. Bahkan, platfrom LaporCovid19 masih terus menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus-kasus baru hingga kematian pasien dalam pengawasan (PDP)di daerah yang belum melakukan tes PCR. Pakar epidemiologi menyebut pelonggaran PSBB dengan menerapkan protokol new normal ditengah angka Covid-19 yang terus meningkat dan minimnya fasilitas kesehatan hanya membawa resiko kematian yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan WHO, penerapan new normal bisa dilakukan ketika suatu negara atau daerah berhasil mengendalikan angka penyebaran covid-19. Selain itu, memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni, dan resiko lonjakan kasus yang ditempat rentan dapat di minimalisir. WHO juga menyarankan pencegahan Covid-19 di tempat kerja diberlakukan pemantauan yang ketat penularan dari wilayah lain dan masyarakat harus dilibatkan untuk memberi pendapat dan masukan dalam transisi menuju new normal.

Jika dilihat dari perkembanganya, Indonesia belum saatnya menerapkan new normal, karena secara umum kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia belum diketahui puncaknya. Selain itu fasilitas kesehatan yang disediakan pun belum mumpuni dan belum adanya pengawasan yang ketat.
Kesan terburu-buru pemerintah dalam menetapkan new normal ini tak lain karena ingin menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhenti karena kebijakan PSBB, tak dapat di pungkiri skenario new normal ialah demi keuntungan korporasi besar. Merekalah orang-orang di belakang layar yang bermain-main dengan kebijakan negara dan nyawa rakyat. Tak ada sedikit pun rasa perikemanusiaan di hati dan jiwa mereka selain hitung-hitungan materi semata. Telah nampak bagaimana bobroknya sistem yang diterapkan negara saat ini.

Negara seharusnya berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan tampil sebagai pelayan kapitalis. Negara selayaknya juga melayani dan mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar rakyat selamat dari wabah, serta menjamin kebutuhan dasar hidup mereka. Sebab kerugian ekonomi akibat wabah bisa dipulihkan namun kehilangan nyawa rakyat tidak tergantikan.
Berbeda dengan Islam yang sangat menjaga dan menjamin hak hidup setiap warganya sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. NasaiTirmidzi).
Dimasa Rasulullah saw, pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Sebagai kepala negara Rasulullah saw segera bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan untuk rakyat agar tidak mendekati penderita kusta bahkan mereka dilarang untuk melihatnya. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan melockdown, serta mengisolasi para penderita virus ditempat isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk.

Tentunya dalam pengambilan kebijakan ini negara harus bersedia menanggung segala kebutuhan dasar hidup rakyat selama masa wabah, memberi dukungan materi dan spiritual kepada rakyatnya baik yang terinfeksi maupun yang tidak. Meski dalam keadaan krisis ekonomi, negara tetap hadir sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Sebagaimana di masa kepemimpinan Umar bin Khattab ra. Pernah terjadi krisis ekonomi. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat dan tepat. Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.
Pemempin Islam sangat sadar akan tanggung jawabnya dan bahwasanya segala kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Pemimpin yang taat pada Allah hanya diperoleh dalam sistem Islam. Wallahu a’lam bi shawab