Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Di tengah wabah yang masih mengancam di negeri ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyatakan, Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan tetap dilaksanankan pada 13 Juli 2020. Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti meminta agar Kemendikbud dan Kemenag terus mengkaji langkah tersebut. Langkah pembukaan sekolah ini dikhawatirkan akan mengancam kesehatan anak karena penyebaran virus Covid-19 belum menurun.

Retno mengungkapkan, dari data Kementerian Kesehatan (23/5) terdapat sekitar 831 anak yang terinfeksi Covid-19. Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun. Lebih lanjut, data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 129 anak meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan yang menyedihkan 14 anak meninggal dengan status positif Covid-19 (http://nasional.okezone.com, 27/5/2020).

Wabah Covid-19 Mengintai Anak di Lingkungan Sekolah

Kendati kurva kasus Covid-19 yang masih membumbung tinggi, pemerintah Indonesia justru memilih untuk menerapkan new normal. Dalih utamanya adalah untuk menggerakkan lagi roda perekonomian yang nyaris mati suri karena digulung badai wabah ini. New normal ini digaungkan sebagai upaya agar masyarakat bisa tetap produktif, namun dengan menerapkan berbagai peraturan baru yang konon katanya agar masyarakat aman dari penularan virus ini. Salah satu sektor yang juga menyesuaikan diri dengan kebijakan ini adalah sektor pendidikan yang juga tidak lain sebagai upaya memulihkan kondisi sosial-ekonomi.

Di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memastikan tahun ajaran baru 2020/2021 untuk sekolah dasar dan sekolah menengah kembali dimulai 13 Juli 2020 mendatang (http://kompas.tv, 30/5/2020).

Terkait hal ini, sejumlah pihak angkat suara. Pasalnya, pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk membuka sekolah kembali tatkala serangan virus Covid-19 tengah berkecamuk. Misalnya, Anggota DPD RI yang juga pemerhati pendidikan dan anak Fahira Idris, meminta agar kebijakan pembukaan kembali sekolah diperhatikan secara matang. Menurutnya, apapun skenario pembukaan sekolah, misalnya dengan menerapkan physical distancing, tidak akan efektif dan tetap berisiko selama pandemi ini belum bisa dikendalikan.

“Untuk pembukaan sekolah, saya sangat memohon kepada semua para pengambil kebijakan untuk benar-benar memikirkan secara matang. Selama penyebaran virus ini belum bisa kita kendalikan dan suasana belum kondusif dan aman, jangan coba-coba membuka kembali aktivitas belajar di sekolah,” ujar Fahira dalam keterangan resminya, Jumat (29/5).

Demikian pula, Epidemiolog dr. Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand) Global Health Security juga menyarankan agar tidak membuka sekolah hingga situasi benar-benar baik. “Sekolah sebaiknya ditunda sampai situasi pandemi betul-betul terkendali,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, membuka sekolah sangat berisiko, termasuk ada kemungkinan akan memunculkan gelombang kedua virus Covid-19 yang pertama kali diidentifikasi di Cina ini.

Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lystiarti meminta agar pemerintah berkoordinasi dengan para epidomiolog dan ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebelum memutuskan membuka kembali sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021.

“IDAI sebagai ahli harus didengar dan digunakan rekomendasinya terkait rencana Kemendikbud dan beberapa dinas pendidikan daerah membuka sekolah kembali,” kata Retno dalam siaran resminya (26/5).

Menurut Retno, demi melindungi anak-anak Indonesia dari penularan Covid-19, pemerintah pusat dan daerah harus ekstra hati-hati dan cermat dalam memutuskan pembukaan kembali sekolah.

“Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak,” ujarnya.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengemukakan fakta bahwa tingkat penularan virus Covid-19 pada anak-anak di Indonesia tergolong cukup tinggi. IDAI mencatat, setidaknya terdapat 3.324 anak yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sampai 18 Mei 2020 yang lalu dan dari jumlah tersebut sebanyak 129 orang meninggal dunia. Sementara itu, 584 anak dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, 14 anak di antaranya meninggal dunia. Tak hanya sampai disitu, saat dihubungi ABC pada Selasa (2/6), Ketua Umum IDAI, dr. Aman B. Pulungan mengatakan, jumlah kematian anak pasien Covid-19 di Indonesia per 1 Juni 2020 telah naik menjadi 26 orang. IDAI mengatakan, angka tersebut menunjukkan tingkat kematian anak akibat Covid-19 yang paling tinggi di antara negara-negara di kawasan Asia tenggara (http://m.detik.com, 4/6/2020).

Memang, saat ini kasus Covid-19 yang terus menanjak untuk setiap harinya menjadi suatu hal yang tak terhindarkan, termasuk anak-anak. Namun, sungguh ironi ketika banyak dari mereka yang rentan terpapar virus Covid-19, pemerintah justru nekat membuka sekolah saat kurva belum melandai. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak, khususnya orangtua siswa. Mereka khawatir untuk membiarkan anak-anaknya kembali belajar di sekolah, bertemu dengan guru dan teman sebayanya dengan risiko terburuk anak dapat tertular Covid-19. Tentu saja, kekhawatiran ini bukanlah hisapan jempol belaka, mengingat selama ini pemerintah kerap kali tidak jelas arah dalam menangani wabah. Buktinya, meski telah dilakukan PSBB kasus yang terpapar virus semakin membludak bahkan merembes hingga kemana-mana, tidak terkecuali anak-anak.

Meski begitu, dilansir dari pontianak.tribunnews.com, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan bahwa daerah yang berstatus zona hijau dapat kembali membuka pengajaran secara tatap muka di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Artinya, sekolah tersebut dapat kembali buka untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan waktu penerapannya menunggu keputusan dari Mendikbud, Nadiem Makarim.

“Hanya sekolah di zona hijau yang dapat membuka sekolah dengan tatap muka. Tanggal pastinya menunggu pengumuman Mendikbud,” ujar Hamid saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6/2020).

Hamid pun menegaskan kembalinya siswa ke sekolah akan disertai dengan penerapan protokol yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mengatur jumlah siswa per kelas maksimal 15 sampai 18 orang dan sebagainya. Pasalnya hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Namun, perlu dipahami pula bahwa ini bukanlah jaminan jika anak-anak akan terbebas dari ancaman wabah Covid-19, sebab kebijakan social distancing dan physical distancing selama ini belum terlaksana secara maksimal.

Adapun, jika pembukaan sekolah hanya akan berlaku bagi daerah-daerah yang berzona aman, data yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat kerap kali membingungkan, berbeda-beda dan tak senada, sehingga dampak dan risiko dari kebijakan ini pun sangatlah besar. Patut dipikirkan, membuka kembali sekolah tanpa diiringi dengan penanganan wabah secara serius demi kesehatan masyarakat akan berakibat sangat fatal. Apalagi, anak-anak sebagai objek dalam kebijakan ini memiliki tingkat kesadaran terhadap bahaya penularan virus Covid-19 yang masih minim. Ditakutkan jika kebijakan ini tetap dipaksakan, tidak menutup kemungkinan jika sekolah akan menjadi pemantik klaster baru penyebaran kasus Covid-19.

Dari sini kita bisa melihat bagaimana negeri ini tidak memiliki peta jalan yang jelas dan tepat dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak sebagai generasi bangsa. Walhasil, aneka kebijakan dan narasi yang digaungkan selama ini hanya berujung pada kegagalan total atas penerapannya dan nyawa manusia semakin banyak yang berjatuhan.

Sejatinya, inilah watak asli rezim pengemban sistem kapitalisme yang memang tidak pernah mengedepankan keselamatan masyarakat, terlebih anak-anak melainkan hanya memperjuangkan sektor perekonomian bagaimanapun caranya. Bagi mereka, jika pendidikan berjalan, interaksi sosial berjalan, roda ekonomi dapat berputar, tetapi generasi pun pasti hancur secara sistematis. Miris, disaat rakyat tengah kelimpungan menghadapi serangan wabah, bukannya memberi solusi pemerintah justru berlepas tangan atas tangggungjawabnya. Seharusnya, penanganan pandemi menjadi prioritas di atas kepentingan apapun. Namun jauh panggang dari api, alih-alih memperhatikan nyawa rakyat, mereka lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang tamak akan keuntungan materi.

Berbagai sepak terjang rezim pengemban kapitalisme ini menunjukkan bahwa ia hanya memfokuskan diri untuk membangkitkan aspek ekonomi tetapi tidak pada rakyat dan anak bangsanya sendiri. Hal ini tergambar dari karut-marut dan tarik ulur kebijakan selama ini yang terkesan prematur. Demi hasrat materi, mereka enggan untuk berpikir panjang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa rakyat hingga akhirnya ribuan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Maka, berharap keselamatan bagi rakyat di negeri para kapitalis ini hanyalah fiktif belaka.

Islam Menjamin Keselamatan Anak-anak dan Manusia Seluruhnya

Tentang Islam, ia bukan sekedar agama. Lebih dari itu, Islam adalah pandangan hidup yang apabila diterapkan keseluruhan ajarannya. Islam hadir menawarkan solusi yang menyelesaikan permasalahan dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan manusia. Syariat Islam memandang keselamatan dan kesehatan rakyat menjadi prioritas utama.

Islam memerintahkan agar negara melayani seluruh kebutuhan warga negaranya yang mencakup kebutuhan pokok dasar (pangan, sandang, papan dan kesehatan) termasuk pendidikan. Di bidang pendidikan, negara wajib mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Tentu saja, bukan hanya persoalan kurikulum, metode pembelajaran dan sebagainya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan tersebut dapat diperoleh anak secara mudah apalagi dimasa wabah.

Anak sebagai generasi masa depan sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin keselamatannya. Di tengah wabah, selain menjamin pendidikannya penjagaan Islam juga diwujudkan melalui beberapa hal. Di antaranya dimasa seperti saat ini, negara akan tetap melanjutkan tindakan karantina total sebagaimana telah dicontohkan oleh syariat agar anak-anak tidak terancam nyawanya ataupun tertular. Selain itu, segala bentuk pelayanan kesehatan seperti stimulus, deteksi dan sebagainya pun dipenuhi negara secara optimal. Sejatinya, jika pengaturan Islam ini dilirik oleh pemimpin negeri ini, niscaya bukan hanya menyelamatkan anak-anak dari ancaman wabah, tetapi juga rakyat keseluruhan termasuk tenaga pendidik (guru).

Tentu saja, hal ini tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalisme seperti dianut baik oleh negeri ini, melainkan hanya dapat terwujud dalam naungan sistem Islam sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yakni sistem Khilafah Islamiyyah yang menerapkan syariah Islam secara Kaffah. Dari sinilah urgensi perjuangan penegakannya, sebab hanya dengan sistem ini ajaran Islam diterapkan secara totalitas. Sehingga, kehadiran sistem ini adalah kebutuhan yang mendesak bagi negeri ini dan dunia. Ketika itu, negara menjadi garda terdepan dalam sistem pelayanan, pendidikan, kesehatan bagi umat dan ketika negara menjamin hak seluruh rakyatnya. Wallahu a’lam bish showwab.