Oleh : Siti Aminah

Jika ditanyakan pada anak-anak, hewan apa yang terkenal bijaksana? Maka banyak yang menjawabnya “si kancil” meskipun sebuah dongeng, Kancil itu dikenal sangat baik, suka menolong hewan- hewan lainnya. Ia juga dikenal sebagai hewan yang cerdik dan bijaksana.

Ia selalu membantu permasalahan hewan lainnya dengan senang hati dan tanpa pamrih. Termasuk ketika hewan lain hendak menyeberangi danau yang yang dijaga oleh buaya- buaya yang besar dan kuat. Giginya tajam siap memangsa siapapun yang melewati danau. Tapi karena Sang Kancil hewan yang cerdik dan bijaksana, dan suka menolong, hewan- hewan lainnya tetap bisa menyeberang dengan selamat. Karena itu, ia disenangi hewan lainnya dan setiap temannya memiliki masalah, si kancil lah harapan mereka, tempat meminta solusi. Meskipun ia bukanlah sebagai raja hutan.

Ternyata kebijakan Sang Kancil ( meskipun sebatas dongeng) yang tidak berakal ini bertolak belakang dengan kebijakan Sang Raja di negeri +62. Bagaimana tidak, jika kebijakan Sang Kancil masuk akal, bisa diterima hewan lain, dan menyelamatkan, tapi kebijakan Sang Raja ini tak masuk akal bahkan untuk menyelamatkan rakyatnya, terlebih ditengah wabah seperti ini. Sang Raja membuat peraturan yang aneh, yakni memberikan denda 100 juta bagi masyarakat yang nekat mudik, padahal tidak 100% masyarakat salah ketika melakukan mudik, karena Sang Raja pun gagal mendefinisikan mudik dengan pulang kampung. Kalau Raja saja salah mengartikan bagaimana dampak di masyarakat??

Sang Raja melarang rakyatnya mudik, sementara sebanyak 500 WNA China bakal masuk Sulawesi Tenggara(Sultra) mulai pekan ini secara berangsur-angsur di masa pandemi virus corona atau covid -19. Ratusan TKA asal tiongkok itu sejatinya sudah masuk 22 april 2020 lalu. (POJOKSATU.id. 29/4/2020)

Memang benar mudik menyebabkan kerawanan penyebaran virus ke daerah- daerah namun pelarangan mudik seharusnya juga diberlakukan pada pelarangan orang asing masuk ke Indonesia. Sangat banyak contoh nyata peraturan pelarangan hanya berlaku pada masyarakat lokal bukan untuk internasional. Contoh nyata bandar domestik ditutup dan kendaraan dipaksa putar balik. Sedangkan para TKA bisa dengan mudah masuk tanpa harus disuruh putar balik ke negara asalny. Semua peraturan hany berlaku pada orang lokal.

Di kutib dari KONTAN.CO.ID Pasca pencegahan gelombang mudik di delapan titik pengecekan yang ada di kawasan Jawa Timur sejak 24 April 2020 sampai Minggu, 26 April 2020 sudah ada 1.170 kendaraan luar Jawa Timur yang diminta untuk putar balik. Salah satu titik pengecekan yang paling banyak dijadikan akses strategis pemudik masuk ke Jatim adalah di jalan tol Ngawi-Sragen-Mantingan. (26 april 2020)

Padahal jelas virus masuk ke Indonesia disebabkan peraturan “gila” yang memberikan diskon tiket pesawat, promosi ugal-ugalan pariwisata hingga menggelontorkan milyaran rupiah untuk membayar influencer. Menurunnya angka kunjungan pariwisata domestik membuat pemerintah Indonesia akhirnya memberikan insentif tiket pesawat ke 10 destinasi wisata. Tak hanya itu, insentif juga akan diberikan lewat subsidi bahan bakar pesawat serta pengelolaan pesawat di bandara.

Pemerintah menyediakan dana tunai sebesar lebih dari Rp500 miliar yang akan diberikan diskon kurang lebih 30% kepada semua penerbangan dari Jakarta ke 10 destinasi wisata dan mungkin akan bertambah apabila ada peningkatan penumpang,” ujar Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi di APSpace Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 29 Februari 2020. ( okezone.com 1 maret 2020)

Pemerintah memiliki dua wajah yang saling bertolak belakang. Bagaimana tidak dengan masyarakat lokal pasang muka galak. Namun dengan para TKA bermuka lemah lembut, yakni dengan mempersilahkan 500 TKA masuk ke dalam negeri lewat Sulawesi Tenggara. Siapa yang tak geram?

Meskipun pemerintah daerah dan masyarakat disana memprotes dan menolak kedatangan TKA cina, namun apalah daya. Suara rakyat terbuang percuma pihak imigrasi tak melarang, pihak menteri ketenagakerjaan pun tak melarang, pak presiden pun tak melarang apalagi Luhut menteri segala urusan yang kekuasaannya diatas presiden dengan tegas mengatakan bahwa TKA dibutuhkan di Indonesia. Bukankah dengan itu sangat jelas kepada siapa pemerintah berpihak?

Kedatangan para TKA Cina menjadi momok, selain sumber penyebaran virus. Sekaligus sumber malapetak bagi politik ekonomi Indonesia. Merusak sendi- sendi kehidupan masyarakat. Di tengah gelombang PHK pemerintah dengan tega mendatangkan TKA. Seperti inikah pemerintah yang dihasilkan dari pilihan rakyat?

Mengapa kebijakan Sang Raja kalah dengan kebijakan Sang Kancil hewan yang tak berakal? Ataukah ingin manusia disamakan dengan hewan? Tentu saja tidak kan? Karena manusia dilebihkan oleh Allah dengan akal? Lalu apa sebabnya?
Demokrasi sistem rusak yang merusak, yang menempatkan manusia sebagai pembuat aturan.

Demokrasi merupakan sistem yang mahal, butuh modal besar untuk melakukan PHP dan pencitraan supaya rakyat memilihnya. Dan modal tersebut berasal dari taipan. Sehingga ketika mereka berkuasa maka harus memberikan jalan hidup ke para taipan. Pemerintah harus berterimakasih kepada Cina yang telah memberikan banyak utang ribawi untuk modal pencitraan infrastruktur dan ibu kota sehingga konsekuensi TKA asal Cina tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Hutang, bunuh diri politik.

Suatu negara yang berhutang kepada luar negri merupakan bunuh diri politik. Jebakan hutang telah sering dilakukan untuk mengatur kebijakan politik ekonomi negara penghutang. Dan Indonesia berada dalam jebakan hutang itu semakin dalam. Sudah saatnya terlepas dari hutang ribawi, menjadi negara merdeka tanpa hutang dan tekanan politik luar negeri. Hutang ada yang diperbolehkan ada yang tidak. Hutang yang diperoleh dari domestik maupun asing voleh dilakukan asalkan bebas riba. Hutang yang diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’ juga tidak boleh, misalnya dengan konsensi penguasaan hak milik umum tertentu kepada pihak pemberi hutang.

Jika hutang tersebut sah secara syar’i, maka boleh. Dan sebaliknya. Tetapi keduanya harus dibayar, karena pembayaran ini merupakan pengembalian hak kepada pemberi hutang dan menjadi kewajiban bagi penerima hutang. Allah mewajibkan kita, baik individu maupun penguasa dalam khilafah untuk selalu terikat dengan berbagai transaksi atau akad tersebut selama tidak melanggar hukum islam. Allah SWT berfirman :” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” ( QS Al Maidah (5) :1).

Disamping itu, khilafah ketika baru berdiri harus memperhatikan konstelasi politik internasional. Dalam hal ini khilafah harus menciptakan imej di tengah masyarakat internasional sebagai negara yang adil bertanggungjawab dan berusaha dengan meraih dukungan masyarakat internasional untuk menghadapi negara-negara besar yang memusuhi dan memerangi. Salah satu yang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat internasional adalah dengan tetap membayar hutang pokok sebelumnya.

Lalu bagaimana cara khilafah membayar hutang tersebut? Dan dari mana uang untuk membayar hutang tersebut diperoleh? Untuk menyelesaikannya, ada beberapa yang harus dilakukan:

  1. Harus dipisahkan antara hutang yang dilakukan oleh swasta ( individu maupun perusahaan) dan negara. Ini menyangkut siapa yang memiliki kewajiban membayarnya.

2.sisa pembayaran hutang hanya mencakup hutang pokoknya saja, tidak termasuk bunganya. Karena Islam melarangnya. Allah berfirman : ” Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkankan sisa riba ( yang belum dipungut) jika kalian orang beriman.” ( QS Al Baqorah (2):278).
Ayat ini mengharuskan khilafah, individu maupun perusahaan untuk membayar hutang pokoknya saja, diharamkan menghitung bunga dan membayar nya.

  1. Meskipun diwajibkan untuk membayar hutang luar negeri, tetapi khilafah juga harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam membayar. Bisa dilakukan lobi untuk pemutihan. Jika langkah ini berhasil, berarti tidak menjadi beban negara untuk membayarnya. Jika langkah ini gagal, untuk mengurangi beban yang pembayaran nya jangka waktu pendek, bisa minta untuk pembayaran yang leluasa waktunya.
  2. Hutang sebelumnya akan dibayar oleh negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh rezim sebelumnya beserta kroni- kroni nya.
  3. Hutang yang dilakukan oleh swasta baik itu individu maupun perusahaan maka dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Baik sengan menyita ataupun menjual aset yang mereka miliki. Jika kurang, maka khilafah bisa mengambil paksa kekayaan dan deposito yang mereka miliki.
    Penyelesaian ini tanpa menggunakan harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Hal ini memberikan kepercayaan kepada umat islam bahwa khilafah mampu mandiri dengan kekayaan yang dimiliki. Hal tersebut hanya bisa dilakukan tatkala khilafah telah berdiri. Sebab saat ini tidak ada satu negeri islam pun, atau penguasa islam pun yang berani dengan tegas memutus rantai hutang luar negeri.
Itulah khilafah penguasa muslim yang dilahirkan dari sistem islam, dan yang menggunakan akal yang diberikan Allah untuk kemashlahatan rakyatnya, sehingga kebijakannya pun mensejahterakan rakyat.

Wallahu’alam bishshowab.