Oleh: Yeni Marlina, A.Ma
(Pemerhati Kebijakan Publik dan Aktifis Muslimah)

Di tengah berkelindannya masalah yang mendera kehidupan berbangsa saat ini, pemerintah mengeluarkan sebuah wacana yang menambah sesak di dada.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin peribahasa itu memang cocok untuk kondisi saat ini. Sudahlah menghadapi pandemi, naik turun ekonomi melumpuhkan ribuan nyawa tak berdaya.

Ribuan orang di-PHK, yang masih bekerja pun gaji tak utuh. Apalagi yang punya usaha, jalannya tersendat, pendapatan ngadat, dan harus berpikir gaji karyawan pula. Harus melunasi berbagai tagihan, sekolah, iuran kesehatan, utang, pajak dan lain-lain.
Kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa ditunda demi bertahan di masa pandemi. Semua merasakan dampak dan penderitaan yang sama.

Menyempurnakan penderitaan rakyat negeri +62 ini, menambah lagi beban baru bagi rakyat. Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 ini sukses menggenjot keuangan rakyat.

Pasalnya, tabungan ini akan diwajibkan bagi PNS, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, serta karyawan swasta. Besaran tabungan yang diambil dari gaji sebanyak 3%, dengan alokasi 2,5% pekerja dan 0,5% pemberi kerja. (Kompas, 5/6/20)

Rencananya program ini diadakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendirikan hunian. Namun, tidak hanya fasilitas kemudahan membuat rumah. Tapera pun diperuntukkan bagi yang telah memiliki rumah pribadi.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjekaskan mereka dapat mengajukan pinjaman renovasi. Di mana pinjaman tersebut dapat diperoleh dari pengajuan bank atau lembaga keuangan lainnya. (cnbcindonesia, 5/6/20)

Menuai pro dan kontra, terutama penolakan dengan berfikir secara logis. Jika harapan perolehan rumah dari tabungan yang disisihkan mungkinkah bisa terealisasi?, mengingat labilnya nilai tukar mata uang yang ada sekarang untuk masa yang akan datang. Dipastikan harga rumah semakin hari akan semakin mahal. Walhasil penolakan datang dari para pakar perumahan, para pengusaha mereka telah menyampaikan keberatan atas PP ini. Tapera justru dianggap semakin membebani pengusaha dan pekerja. Apalagi bisnis saat ini sedang terpuruk. Bahkan mengusulkan PP ini dicabut saja.

Jika program ini benar-benar berjalan, lantas ke mana pengelolaan keuangannya? Akankah tabungan ini akan disimpan begitu saja? Atau ada motif lainnya? Atau inikah yang dimaksud sebagai pemalakan halus penguasa atas rakyat. Mengingat kondisi keuangan nasional saat ini sedang lesu.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar ekonomi dunia maupun nasional. Akibatnya, negara pun perlu cari suntikan dana sana sini untuk menutupi defisit anggarannya. Setelah sebelumnya ada wacana penggunaan dana haji untuk menutupi kesulitan keuangan. Apakah nantinya ada jaminan Tapera tidak digunakan? wallahu alam.

Berbagai macam kemungkinan bisa terjadi saat ini. Bahkan di negeri yang korupsinya nomor 4 di Asia Tenggara ini, tidak bisa menjamin Tapera akan aman-aman saja. Karena tidak ada dana aman tanpa korupsi. Jadi bisakah rakyat percaya 100% pengelolanya akan amanah?

Jika Tapera diwajibkan untuk semua kalangan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka baik yang sudah punya rumah maupun belum punya akan dikenakan potongan yang sama.

Bagi mereka yang telah punya rumah, tentu mereka bisa tetap mengajukan pinjaman untuk merenovasi. Pinjaman ini lewat bank. Meskipun penawaran suku bunganya rendah, tetap yang diuntungkan pihak tertentu. Mereka para kapitalis.

Hanya Islam yang Meriayah (mampu mengurus),
situasi semacam ini pastilah membebani dompet rakyat. Beginilah jika aturan dibuat sesuai kebutuhan dan kepentingan. Atas nama kesejahteraan rakyat, justru mereka yang dikorbankan. Sudahlah harus membayar pajak A-Z, ditambah Tapera yang belum ada kepastiannya menguntungkan rakyat.

Sangat berbeda dengan Islam. Islam menjadikan kepemimpinan sebagai periayah (pengurus) urusan rakyat. Amanah itu harus dijalankan karena tanggungannya dunia dan akhirat. Seorang pemimpin yang bertakwa tak akan menyalahi tugasnya. Ia bahkan tak akan berani membebani rakyat dengan beban sekecil apa pun.

Mereka akan mengelola keuangan sesuai dengan pandangan Islam. Tak akan berani bermain-main dengan riba yang sudah jelas beban dosanya. Apalagi menjerumuskan rakyatnya pada dosa besar itu. Pemimpin yang beriman akan mencari uang dengan cara halal. Ia akan mendapatkan pemasukan utama dari mengelola SDA yang ada.

Pengelolaan keuangan negara diatur dengan rapih dalam kas negara yang dikenal dengan “baitul maal”. Baitul maal akan merekap pemasukan dan pengeluaran pendanaan sesuai dengan yang disyariatkan. Pemasukan baitul maal di tetapkan dalam pos masing-masing baik dari fa’i dan kharaj seperti ghanimah, jizyah, kharaj, fa’i, status kepemilikan tanah, dari bagian harta kepemilikan umum seperti tambang, hutan, sumber daya alam lainnya serta pemasukan dari dana sadaqah. Bukan dengan mengandalkan pajak (dhoribah) sebagai pemasukan utama. Bahkan pungutan pajak tidak akan di ambil jika cadangan kas baitul maal mencukupi kebutuhan pengeluaran. Itupun secara insidental hanya untuk kalangan masyarakat yang berkemampuan (kaya).

Itulah kepemimpinan Islam. Yang hanya bisa dimiliki saat sistem Islam yang dipakai. Atas dorongan takwa kepada Allah. Dalam sebuah kepemimpinan bernama khilafah. Bukan atas nama kepentingan dan kekuasaan.

Lalu sistem kepemimpinan kapitalis bekerja untuk siapa? jelas bukan untuk rakyat jika berbagai kebijakan sarat dengan penderitaan rakyat. Termasuk kebijakan potongan gaji yang di tekan untuk kebutuhan tempat tinggal. Memang benar tempat tinggal (papan) sebagai bagian dari kebutuhan pokok. Hanya saja apakah harus dipaksa untuk memiliki dengan membeli disaat tidak siap dengan pendanaan. Lagi-lagi justeru dalam sistem Islam negara yang akan tampil memberi jalan untuk memudahkan masyarakat memenuhi tempat tinggal dengan layak. Saatnya umat menyatukan sikap untuk bersiap kembali kepada syariat Islam yang mampu mensejahterakan tanpa membebani rakyat. Aamiin.