Oleh: Irayanti
(Aktivis Muslimah Kendari)

Wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus menyebar dengan cepat ke hampir semua negara di dunia. Di Indonesia, laju kontaminasi Covid-19 masih berlangsung dengan masif di berbagai wilayah. Indonesia juga disebut-sebut tidak luput dari ancaman krisis pangan. Apalagi sebagai negara agraris, Indonesia dinilai belum mampu menciptakan daulat pangan dan masih ketergantungan dengan negara awal sang virus Covid-19 (baca:China)

Impor Menggila

Dirilis dari kumparan.com, ekonom senior INDEF Faisal Basri, saat ditemui usai Diskusi BEM KM IPB mengatakan impor pangan Indonesia dari China cukup besar. Jangankan untuk bahan pangan pokok seperti beras, Faisal membeberkan Indonesia juga impor sayur dan buah dari China. Bahkan menurut Faisal, hampir 67,5 persen sayur yang ada di Indonesia impor dari China.

Fenomena tersebut terlihat timpang sebab Indonesia hanya mengekspor kekayaan alam dengan nilai tambah yang minim, namun melakukan impor pada hampir semua sektor termasuk pangan, manufaktur hingga alat kesehatan. Di tengah pandemi pun impor tetap menggila.

Jeratan Kapitalis

Derasnya impor tersebut disebabkan karena banyak proyek Indonesia yang merupakan investasi (bentuk halus utang) dari China. Sehingga proyek tersebut menggunakan bahan baku bahkan pekerja dari sana. Lonjakan impor terjadi saat wabah dalihnya pemerintah mengklaim bahwa produksi lokal turun. Dan juga karena adanya pelonggaran syarat impor. Jeratan utang ini yang akan mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi serta politik yang diambil pemerintah.

Kebijakan rezim selama pandemi pun cenderung menguntungkan para kapitalis. Dari tidak inginnya lockdown, impor alkes (alat kesehatan) yakni rapid tes yang hasil dari tes ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi Covid-19 melainkan hanya memeriksa antibodi. Yang kemudian PCR lah yang bisa menghasilkan pemeriksaan seseorang terinfeksi corona ataukah tidak. Bukan hanya itu impor pangan pun dilakukan yang notabenenya masih bisa mengandalkan petani lokal.

Ini bukan urusan rasis tapi masalah ketergantungan yang kalau ada apa-apa di China kita bisa babak belur jika tetap ketergantungan. Jeratan kapitalisme memang menjadikan suatu negeri yang masuk jeratannya untuk terikat keinginannya.

Kementerian perdagangan dan pertanian pun berbeda sikap dalam soal impor di masa wabah. Hal Ini menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada/kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh kementerian perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor. Inilah bobroknya sistem kapitalisme, rakyat dinomorduakan.

Ketahanan Pangan dalam Islam

“Kontrol minyak maka Anda akan kendalikan negara. Kontrol pangan maka Anda akan mengendalikan rakyat.”
Kalimat di atas dilontarkan oleh salah satu tokoh politik AS, Henry Kissinger. Saking pentingnya pangan ia lebih utama dari pertahanan militernya. Ini karena lemahnya ketahanan pangan dapat membuat rakyat kelaparan dan tidak terpenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Yaitu melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati, optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian baik melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni. Semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara.

Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penipuan, penimbunan, praktik ribawi, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga serta tentunya akan ada pengawas pasar yang akan mengawasi sesuai syariat.

Dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. Inilah kesempurnaan Islam jika diterapkan oleh negara, sehingga suatu negara tidak dilema dalam kekangan negara lain yang menjajah lewat utang (investasi). Hanyalah negara Islam (khilafah) yang dapat mewujudkannya.

Wallahu a’lam bi showwab