Oleh: Nurul Hariani
(Muslimah Dakwah Kampus UINSU)

Sejak pandemi virus corona mulai menginfeksi Indonesia pada awal Maret lalu, seluruh kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mulai beralih melalui daring atau online.Semenjak itu pula, beragam keluhan mulai dirasakan oleh para mahasiswa, baik dari efektivitas maupun fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Secara bergiliran, nama sejumlah kampus pun memuncaki tranding di media sosial Twitter dalam beberapa minggu terakhir.Mereka menuntut agar uang kuliah tunggal ( UKT) diturunkan dan mendapat fasilitas yang memadai saat kuliah daring, seperti subsidi pulsa bagi Mahasiswa.

Banyak dari mereka menganggap bahwa hak yang diterima mahasiswa selama pembelajaran daring tak sebanding dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan selama satu semester. Bahkan sepanjang Selasa (2/6/2020), Tagar MendikbudDicariMahasiswa pun tranding di Twitter dengan 21,7 ribu twit hingga pukul 20.00 WIB.
Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta agar pemerintah bisa menggratiskan UKT pada mahasiswa di semestar ganjil mendatang.
“Bebaskan saja UKT untuk PTN pada semester ini, yang dipersoalkan kan pasti yang akan masuk bulan Juli atau semester ganjil. Karena kuliahnya juga tidak jelas ya lebih baik dibebaskan,” kata Darmaningtyas saat dihubungi, Selasa (2/6/2020). Menurut dia, UKT pada prinsipnya digunakan untuk menambah biaya operasional pendidikan kampus. Apabila proses pembelajaran berlangsung jarak jauh, dalam hal ini yang terbebani adalah mahasiswa dan dosen.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti soal pelaksanaan kuliah daring yang dinilainya kurang efektif. Sebab dengan alasan menghemat pulsa, banyak mahasiswa yang mematikan video ketika sedang kuliah, sehingga dosen tidak mengetahui apakah materi yang disampaikan benar-benar didengar. “Ketika kamera dimatikan itu kan enggak tahu (mahasiswa) mendengerkan beneran atau enggak,” kata dia. Apabila memungkinkan, dia berharap agar pihak kampus tetap menggelar pembelajaran secara offline, meski hanya berlangsung seminggu sekali. Menurutnya, pembelajaran dengan tatap muka tidak akan bisa digantikan oleh media apa pun, meskipun sudah termasuk era digital. “Pembelajaran tatap muka itu tidak bisa digantikan, terutama untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu kan keseluruhan,” ungkapnya. (Dikutip dari Berita Harian KOMPAS.COM)

Dari beberapa Pernyataan Tersebut Memang Benar Tapi solusi yang diberikan pengamat pendidikan sangat tidak relevan walaupun dibebaskan hanya 1 semester saja. karena apa? pasalnya kita tidak pernah tahu entah sampai kapan Wabah ini berlangsung dan entah kapan berakhirnya. kita lihat saja, sudah berapa solusi yang diberikan Pemerintah tapi tak kunjung tuntas, karena apa? karena Pemerintah plinplan memberikan penanganan wabah .yang membuat, Masyarakat bingung. dan faktanya sekarang tak sedikit pula korban terus berjatuhan. buka berkurang malah terus menambah. dari orang tua sampai anak anak sekalipun.
Tak hanya Biaya Pendidikan dan UKT semakin mahal saat Wabah , Selama masa pandemi ekonomi masyarakat juga semakin menurun disebabkan banyaknya masyarakat yg terkena PHK akibat covid-19, sedangkan kebutuhan hidup butuh untuk dipenuhi jika tidak masyarakat bisa meninggal bukan karen covid melainkan karena kelaparan.

Di tengah sulitnya ekonomi dimasa pandemi, tuntutan pendidikan terus berlangsung biaya pendidikan yg terus berjalan menjadi kontraversi dimasyarakat sebab anak-anak diminta belajar di rumah namun biaya sekolah terus berjalan secara full. Sehingga wacana pengurangan biaya SPP atau pun UKT dikeluarkan oleh pihak DPRD kepada sekolah swasta Maupun negeri , namun wacana ini dinilai hanya sekedar wacana yg akan menjadi omong kosong belaka jika wacana ini tidak dijadikan sebagai peraturan yang mengikat bagi setiap sekolah.
Inilah ketika kita berada dalam sistem Kapitalisme-Liberal, dimana negara tidak akan menjalankan fungsi riayah kepada rakyatnya dengan baik dan benar. Dimana pendidikan yang menjadi kebutuhan publik yang menjadi hak rakyat tidak dijamin oleh negara dengan gratis, bahkan negara sebagai regulator menjadikan pendidikan sebagai peluang bisnis untuk mencari keuntungan. Sehingga ketika terjadi wabah seperti sekarang, negara mudah untuk lepas tanggung jawab, dan hanya bersifat mendorong.

Berbeda dengan islam, negara bertanggung jawab dalam memberikan pemenuhan pendidikan dengan gratis dan kualitas yang baik, tanpa membedakan antara sekolah umum maupun sekolah swasta (sebagai amal sholeh individu mendirikan sekolah), karena semuanya atas pengontrolan dan evaluasi negara dalam menjalankan sistemnya. Sehingga tidak dibebankan biaya sedikitpun kepada individu rakyat, termasuk dalam kondisi wabah sekalipun.