Oleh: Nurmawilis Nasution

Masa ini masyarakat dunia maya maupun dunia nyata dihebohkan dengan tagihan listrik pascabayar yang membengkak dari sebelumnya, naiknya tagihan listrik ini bahkan ada yang mencapai 4x lipat dari biasanya. Tidak tanggung-tanggung beban hidup masyarakat kian melalarat dengan naiknya harga kebutuhan domestik. Direktur Human Capital Managemen PT PLN (Persero), Syofvi Roekman menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan manipulasi dalam perhitungan tarif. Perhitungan dilakukan berdasarkna hasil meteran. Perhitungan dilakukan berdasarkna hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri. “Prinsipnya kami tidak pernah melakukan adjustment terhadap tariff karena itu domainya pemerintah, dan bukan domain PLN, ujarnya melalui video conference, sabtu (6/6/2020).
Disamping itu, Diektur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan, perhitungan dilakukan secara transparan. Sehingga masyarakat yang mengalami kenikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif melainkan karena pembatasan sosial.
“Bob juga memaparkan kenaikan tagihan ini disebabkan selama covid 19 masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dirumah baik kegiatan bekerja hingga sekolah. Dimana tidak hanya orangtua tetapi anak dan anggota keluarga lainnya harus dirumah. Sehingga menyaebabkan kenaikan pada bulan selanjutnya,” jelasnya. (cnbcindonesia.com)
Maka peran pemerintah harusnya hadir ditengah kesulitan hidup masyarakat dimasa wabah seperti saat ini. Dengan cara meringankan kebutuhan hidup masyarakat. Tetapi pemerintah tidak memperdulikan kesusahan rakyat. Rakyatlah yang harus berpikir keras agara hidup bisa berlangsung. Pada dasarnya bukankah pemerintah hubungan pemerintah dengan rakyat itu seperti ayah dengan anak. Sebagaimana fungsi seorang ayah pasti akan memberikan rasa aman, bertanggung jawab penuh dengan anaknya. Namun saat ini fungsi itu telah hilang.
Didalam islam sendiri, listrik sebagai bahan bakar termasuk dalam kategori api (energi) yang merupakan milik umum. Berdasarkan sabda rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam,”kaum muslim berserikat dalam tiga hal padang rumput (kebun/hutan), air, dan api (energy).“ (HR. Ahmad). Sehingga haram pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta maupun asing. Pemerinthalah yang harus mengelola hal tersebut untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Kemudian disalurkan kepada rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Untuk seluruh rakyat, tanpa memandang kaya atau miskin maupun muslim atau non muslim.

Begitulah sempurnanya dalam mengurusi kebutuhan hajat rakyat baik primer maupun sekendur sesuai dengan tatanan syariat. Masihkan kita mau bertahan hingga bertahun-tahun hidup dengan sistem saat ini, dimana sesungguhnya ada sistem yang lebih sempurna (islam).