Penyebaran virus Corona alias COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi banyak negara, termasuk diantaranya Indonesia. Tak heran jika kemudian otak atik kebijakan selalu dilakukan oleh penguasa agar ekonomi tak turut ambruk ditengah gempuran wabah.
Dilansir oleh detikFinance 13/5, kebijakan terbaru terkait ekonomi adalah disetujuinya peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU) oleh DPR Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR. Dengan keputusan itu, maka DPR menyetujui langkah pemerintah melebarkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% terhadap PDB

Namun siapa sangka, sumber yang sama tertanggal 28/5, defisit tersebut justru melebar ke level 6,27% atau setara dengan Rp 1.028,5 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB)
Kemudian untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp 990,1 triliun. Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh detikcom, pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 420,8 triliun hingga 20 Mei 2020.
Sudah menjadi hal laten, penganut ideologi neo-liberal kapitalis menggantungkan diri pada lembaga ekonomi asing dan mengandalkan utang sebagai solusi atas problem defisit anggaran. Bahkan bisa dikatakan, utang adalah pemasok APBN terbesar kedua setelah pajak. Badan Usama Milik Negara (BUMN) yang amat diharapkan mampu untuk menopang ekonomi negara pun, ternyata juga dikabarkan memiliki pinjaman hutang.
Ironisnya, negeri ini seolah tidak memiliki kekhawatiran akan dampak buruk yang menyertai. Padahal di jaman kapitalis seperti sekarang, ketika untung besar dijadikan progress kehidupan, mustahil negara negara pemasok hutang tidak mengambil dan memanfaatkan celah tersebut. Bahkan dengan senang hati dana akan digelontorkan mengingat besarnya bunga dan kesempatan melakukan hegemoni ke calon negara jajahan. Reformasi ekonomi seperti : penghapusan campur tangan pemerintah, penyerahan ekonomi Indonesia ke swasta, liberalisasi kegiatan ekspor impor, serta penguasaan hutan dan perkebunan adalah segelintir sub dari sekian banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak penghutang.
Bila perilaku konsumtif tersebut masih diteruskan, bukan tak mungkin fundamental ekonomi, kemandirian dan kedaulatan bangsa jadi bahan taruhan di masa depan.

Dalam perspektif Islam, sejatinya aktivitas hutang menghutangi adalah sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan nihil bunga. Sayangnya, hal tersebut sulit terwujud di tengah-tengah gaya hidup kapitalis sekarang ini.

Untuk Indonesia sendiri, hutang sejatinya bisa terblack list dari deretan solusi masalah apabila ekonomi politik (sistem ekonomi) yang meliputi kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi dijalankan sebagaimana tuntunan Islam. Adapun terkait hal ini (red: pemenuhan hajat hidup orang banyak dan anggaran negara), maka fokus pengelolaan serta distribusinya hanya dibatasi pada kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang membutuhkan proses pengolahan, maka negara adalah satu satunya pihak yang berhak mengelolanya untuk kepentingan rakyat tanpa campur tangan asing/swasta sedikitpun. Dengan langkah ini, doktrin ekonom neolib bahwa Indonesia tidak mampu berdikari tanpa hutang dipastikan dapat terpatahkan. Lihat saja kekayaan emas, tambang gas alam dan mineral yang dimiliki. Semua itu melimpah ruah. Terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa langkah besar ini hanya bisa diambil ketika Indonesia berani berlepas diri dari jerat kapitalisme dan menjadikan Islam sebagai asas/ideologi dalam berkehidupan, termasuk didalamnya bernegara dengan naungan khilafah. Dengan khilafah, tak hanya kepemilikan umum yang dikelola dengan benar sebagaimana tuntunan syara’, namun juga pos kepemilikan negara yang berasal dari kharaj, fa’i, ghanimah dll.

Adapun terkait pendistribusian harta/alokasi anggaran, selain pos zakat, maka otoritas tersebut sepenuhnya ada di tangan Khalifah menurut pandangan dan hasil ijtihadnya dalam berbagai urusan negara dan rakyat. Seperti halnya menciptakan keseimbangan finansial di tengah masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, keamanan) masyarakat, hingga menjaga stabilitas domestik dikala terjadi bencana alam/pun pandemi.


Dari sini jelaslah bagaimana pentingnya menyadarkan umat dari keterbuaian mereka selama ini. Mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan Islam, mendakwahkan Islam dan bersama sama mengupayakan tegaknya hukum Islam secara kaffah. Karena selain untuk mewujudkan kekuatan politik yang disegani, penerapan Islam kaffah (khilafah) merupakan tajul furudh (mahkota kewajiban) yang dengannya sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, hukum/peradilan bisa terlaksana dengan sempurna. Pun kewajiban mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dan memimpin umat dalam jihad fii sabilillah.