Oleh: Umi Rizkyi (Komunitas Setajam Pena)

Dilansir dari cnnindonesia (13/05/2020)_ Jakarta, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi (KemenkoMarves) mengatakan terjadi kenaikan kebutuhan garam di 2020. Yang awalnya hanya 3juta-4,2 juta ton garam kini menjadi 4,5 ton garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (KemenkoMarves) Safri Burhanuddin mengatakan ” Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam melakukan swasembada garam” Target produksi garam sebesar 3 juta ton -4,5 juta ton. Indonesia berhasil 3,5 juta ton. Artinya Indonesia sudah bisa memenuhi target produksi.

” Kalau kita bicara swasembada, kita sudah capai target. Hanya saja, sekarang kebutuhan produksi meningkat ” Kata Safri dalqm video conference Minggu 31 Mei 2020.

Selain garam, Indonesia saat ini juga mengimpor bawang putih. 28 ribu ton bawang putih masuk Indonesia tanpa ijin. Kementerian perdagangan memastikan kebijakan impor bawang putih tanpa ijin sementara, tidak akan merugikan petani lokal.

Kementerian perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara, untuk bawang putih dan bawang bombai. Catatan dari Direktur Jendral perdagangan luar negeri industri Wisnu Wardhana, sebesar 28 ribu ton bawang putih yang masuk di Indonesia tanpa persetujuan impor (PI). Total semua impor bawang putih 48 ribu ton, 20 ribu ton dengan persetujuan impor dan sebesar 28 ribu ton tanpa ijin persetujuan impor.( Jakarta Kamis 23/04/2020 ) dalam rapat kerja komisi VI DPR. Kemudahan importasi ini hanya berlaku samapai 31 Mei 2020.

Dengan adanya relaksasi impor bawang putih dan bawang bombai yang masuk ke tanah air dilakukan oleh badan karantina pangan kementerian pertanian. Pencatatanya dilakukan setelah pemeriksaan dokumen kesehatan di border.

Dengan data yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa klaim produksi lokal menurun. Hal ini merupakan, kecerobohan dan langkah yang tidak seharusnya dilakukan. Tidak seharusnya pemerintah merendahkan diri dihadapan luar negeri bahkan dunia.

Pelonggaran syarat impor kementerian perdagangan pertanian berbeda sikap dalam soal impor dimasa pandemi wabah yang sedang merajalela. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi pangan rakyat.

Kurangnya rencana swasembada/kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh kementerian perdagangan dan kepentingan pembisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor. Situasi wabah yang masih dalam masa pandemi di jadikan alasan mendorong pelonggaran syarat impor.

Beginilah sistem kapitalisme, walaupun ditengah pandemi sekalipun hanya bisnis dan keuntungan yang ingin diraihnya. Tanpa memperhatikan dan mementingkan urusan rakyatnya.

ini sungguh sangat amat berbeda dengan sistem Islam. Di mana segala macam Kebijakan yang diambil oleh kholifah, akan dipertanggungjawabkan dan mementingkan urusan rakyatnya itu yang utama. Tanpa menghiraukan lagi kerugian atau dampak dari kebijakan yang diambilnya, selama urusan rakatnya terpenuhi dan mampu menyejahterakan rakyatnya.

Apalagi akan mengambil relaksasi impor, yang justru akan merugikan petani lokal. Hal ini merupakan kedzoliman kepada rakyat yang nyata. Telah jelas bahwa adanya relaksasi impor ini akan mengakibatkan tekor bagi negeri ini, itulah fakta yang terjadi saat ini. Adanya kebijakan yang tidak rekevan dan terintegrasi mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk dan dlosor semakin menurun dihadapan luar negeri bahkan dunia.