Oleh: Nanik Farida Priatmaja

Kesemrawutan pandemi corona masih terus berjalan. Begipula dengan kejutan naiknya tagihan listrik yang tak pernah diprediksi. Padahal bulan sebelumnya masih ada yang mengaku dapat subsidi.

Kejutan kenaikan tarif listrik tak terduga ini seolah bikin rakyat kesetrum. Tak sedikit yang langsung mendatangi kantor PLN demi meminta penjelasan atas naiknya tarif listrik yang tak wajar. Misalnya pada bulan April tagihan listrik sekitar 200 ribu, kemudian di bulan Mei merangkak naik 800 ribu bahkan ada yang berlipat-lipat hingga jutaan.

Kenaikan tarif listrik ini diperkirakan banyak pihak akibat terjadinya subsidi silang yang telah dilakukan pemerintah untuk menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA dan subsidi sebagian pelanggan 900 VA . Sehingga dibebankan pada pelanggan diatas 900 VA. Namun terkait subsidi silang tersebut ternyata ditepis PLN dengan memberikan beberapa alasan kenaikan tarif listrik.

Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono mencatat 4,3 juta pelanggan yang tagihan listriknya mengalami kenaikan. Sebanyak 258.000 pelanggan atau 6% dari 4,3 juta, mengalami kenaikan hingga 200%. Sisanya mengalami kenaikan 20-50%.
Yuddy juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa tagihan listrik bisa naik. Padahal PLN tidak ada menaikkan tarif, katanya. Pertama, karena ada kebijakan WFH di bulan Maret. Selama WFH konsumsi listrik jelas meningkat karena di rumah saja.

Kedua, bulan Mei Ramadhan. Biasanya sebagian besar pelanggan memulai aktivitas lebih awal. Sehingga konsumsi listrik pun lebih panjang. Ketiga, terjadinya penumpukan tagihan yang belum dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya (kompas.com, 08/06/2020).

Sehingga PLN menyatakan tidak ada subsidi silang, serta membantah telah menaikkan tarif listrik secara diam-diam dan tanpa meminta persetujuan DPR dan pemerintah.

Di masa kegaduhan pandemi ini ternyata memang tidak ada keinginan negara untuk menggratiskan listrik rakyat. Karena utang PLN 48 triliun pun masih belum terbayar. Serta utang PLN jatuh tempo ke Bank bulan April masih sebesar 35 triliun.

Pemerintah seharusnya menyediakan energi bagi rakyatnya. Meskipun memiliki BUMN sejenis PLN namun seolah tak ingin memaksimalkan kinerja pemasok listrik tersebut. Hal ini karena para penguasa telah menganut sistem kapitalis yang menjadikan pelayanan publik (termasuk listrik) diserahkan pada pihak swasta. Sehingga ketersediaan listrik bukanlah hal pokok yang ditanggung negara namun sebagai barang yang dijual oleh penguasa kepada rakyat dengan harga yang dianggap mampu menguntungkan tanpa memperhatikan kondisi rakyat.

Jika mengacu pada UUD 45 pasal 33 ayat 3, segala sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun ternyata batu bara sebagai bahan bakar listrik telah dikuasai swasta asing. Sehingga PLN harus membeli ke pihak swasta. Di hilir sudah dikuasai kapital, di hulu pelan-pelan akan diambil alih pula oleh swasta. Jika swasta yang mengelola, pastinya orientasi keuntungan yang dikedepankan bukan kesejahteraan rakyat.

Negara penganut sistem kapitalis tak akan memahami terkait kepemilikan umum yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat. Penguasa kapitalis hanyalah sebagai pembuat kebijakan yang pastinya dipengaruhi oleh para pemilik kapital sehingga mampu menguasai seluruh sektor termasuk sektor energi atau listrik.

Sistem Islam kaffah satu-satunya sistem yang mengembalikan peran negara untuk mengurusi rakyatnya. Dengan sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem ini mampu menyediakan fasilitas publik secara murah bahkan gratis dan memuaskan.

Kesempurnaan pengaturan sebuah negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya hanya terdapat pada negara yang menganut sistem Islam. Islam benar-benar mengatur kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu secara tepat.

Ketersediaan energi listrik termasuk kepemilikan umum yang seharusnya dijamin negara dan diberikan kepada rakyat dengan gratis ataupun murah. Sehingga terjaminlah kesejahteraan rakyat. Hadits Rasul: “kaum muslimin berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut memberikan perintah kepada negara untuk mengelola sumber energi atau listrik. Sehingga hukumnya haram ketika diserahkan atau dijual kepada pihak swasta.