Oleh : Dewi Humairah (Aktivis Muslimah Milenial Ponorogo dan Member AMK)

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Di tengah wabah virus corona atau Covid-19, ratusan tenaga medis dipecat. Diketahui, ratusan tenaga medis dipecat saat wabah virus corona tersebut terjadi di RSUD Ogan Ilir.

Namun, pihak RSUD Ogan Ilir berikan penjelasan mengenai ratusan tenaga medis dipecat saat wabah Covid-19. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni sebanyak 109 orang karena melakukan mogok kerja sejak Jumat (15/5/2020) lalu.

Direktur RSUD Ogan Ilir dr Roretta Arta Guna Riama, ia membenarkan informasi pemecatan tersebut.
“Ya keputusan di tangan bupati, SK TKS (tenaga kerja sukarela) yang menerbitkan bapak bupati, jadi yang bisa memecat bapak bupati,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/05/2020).

Dr Roretta mengungkapkan SK pemecatan para peserta aksi mogok bahkan sudah keluar, hanya saja sampai saat ini belum diserahkan ke yang bersangkutan.
“Sudah (dikeluarkan), tapi belum (diberikan), baru ditandangani beliau (Bupati Ogan Ilir), nanti pihak kepegawaian yang menyampaikan,” katanya.

Semakin banyak korban yang gugur saat menangani wabah, karna tidak mendapat perhatian yang memadai. Jangan kan memberikan perlindungan utuh dengan kebijakan terintegrasi agar pasien covid tidak melonjak, bahkan proteksi finansial juga tidak di berikan.

Sebagian tidak mendapatkan tunjangan bahkan THR perawat honorer di potong sampai ada yang dirumahkan karna pihak Rumah Sakit daerah kesulitan dana. Padahal gugur nya tenaga atau pemecatan sama dengan berkurang nya prajurit di garda terdepan dalam medan tempur

Para tenaga medis melakukan mogok pasti ada alasan nya. Selama ini mereka lah yang berada di garda terdepan dalam menangani covid-19, tapi penguasa kita tak begitu memperhatikan keselamatan mereka. Kurang nya APD, fasilitas yang kurang lengkap. Untuk mendapatkan APD saja mereka mendapat sumbangan dari rakyat. Lalu di mana kepedulian penguasa?

Sejak awal pemerintah enggan mendengarkan saran dari para ahli terkait kedatagan virus covid-19 yang akan menerjang ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia ini. Sangatlah nampak bahwa pemerintah lebih mementingkan perekonomianvdi bandingkan nyawa rakyat nya.

Berbeda sekalu dengan sistem Islam (Khilafah) yang pasti akan segera menerapkan lockdown sebagaimana yang pernah di lakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Semua akses di luar wilayah akan di tutup agar wabah tak meluas. Baik akses transportasi maupun akses publik lain nya.

Biaya hidup rakyat di tanggung oleh baitul mal (kas negara) dengan seperti maka tenaga medis tidak akan kewalahan dalam menangani pasien yang terus bertambah secara massif karna sejak awal sudah di berlakukan lockdown.

Segala fasilitas seperti APD, masker, tenaga kesehatan profesional wajib di sediakan oleh negara. Negara wajib membangun sekolah kedokteran, perawat, apoteker, apotek, Rumah Sakit, dan sebagai nya, yang mendukung pelaksanaan kesehatan secara layak kepada masyarakat tentu nya.

Negara juga membangun pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obat tan. Pelayanan akan di berikan secara gratis tanpa memandang status kaya atau miskin. Negara membangun fasilitas yang bisa mendukung percepatan penyembuhan terhadap penyakit.

Tenaga kesehatan tentu nya akan mendapatkam jaminan pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik ketika ada wabah ataupun tidak karna dalam kondisi normal pun kesejahteraan mereka harus tetap di perhatikan oleh negera apalagi di saat wabah melanda.

Semua biaya akan di ambilkan dari kas negara (baitul mal) dengan berbagai pemasukaan nya bukan dari pajak atau utang. Subhanallah