Oleh : Maya A/Gresik

Keluhan tentang melonjaknya tagihan listrik oleh para pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih terus disampaikan. Melalui media sosial Twitter, seorang warganet mempertanyakan kenaikan drastis tagihan listriknya pada bulan Juni ini.

“Min @pln123. Punya saya mohon di cek , meret260 rb, April 270rb, Mei 460 rb, Juni 1.026,000. Juni belum dibayar. Rata2 18 kwh/hari, 1.470hrga/kwh daya 3.500 va. Harusnya hanya 700rbuan,” tulis akun lainnya. (Kompas 11/6)

Keluhan keluhan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak Mei lalu. Bahkan menurut lansiran CNN Indonesia 6/5, PLN telah menerima hampir 900 keluhan lewat pelayanan telepon dan berbagai platform sosial media untuk periode April 2020.

Menanggapi hal itu, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PT PLN (Persero) I Made Suprateka menjelaskan bahwa bengkaknya tagihan listrik disebabkan oleh perubahan mekanisme perhitungan tagihan listrik. Dimana PLN sendiri menunda pencatatan dan pemeriksaan meteran listrik pelanggan demi mencegah penyebaran wabah virus corona sehingga tagihan diambil dari rata rata konsumsi 3 bulan sebelumnya. Alasan lain adalah naiknya konsumsi listrik yang meningkat selama penerapan PSBB.

Buntut dari masalah ini, khalayak mulai mengira adanya kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau kebijakan subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Namun opini tersebut akhirnya dibantah pula oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril yang mengatakan PLN tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif listrik. PLN juga memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, karena stimulus diberikan oleh Pemerintah.

Entah fakta seperti apa yang benar, tapi yang pasti rakyat Indonesia harus kembali bersabar menikmati kedzaliman demi kedzaliman di tengah krisis wabah sekarang ini. Bagaimana tidak, di saat pemasukan seret dan korban gelombang PHK massal berjatuhan, rakyat seperti dipaksa memikul banyak beban. BBM yang tak kunjung turun, iuran BPJS yang naik per Juli mendatang, bantuan yang tak tepat sasaran dan mekanisme yang berbelit, serta polemik bengkaknya tagihan listrik PLN adalah secuil dari sekian banyak jeritan yang selalu diabaikan.

Bukan hal baru sebenarnya. Konsep yang diusung oleh kapitalisme memang mengharuskan negara mereduksi keterlibatannya dalam mengurusi urusan rakyat. Seolah cuci tangan dan juga mencari posisi aman, pihak pemerintah melalui staf khususnya Angkie Yudistia pun hanya menepis tuduhan naiknya tarif diam-diam dan menjadikan aktivitas selama PSBB sebagai alasan.

Tak hanya merenggut hak rakyat akan kewajiban negara, kapitalisme liberal juga berhasil merenggut sumber energi primer (batubara) yang jumlahnya melimpah ini. Fakta liberalisasi bahan bakar pembangkit listrik tersebut terbukti dengan getolnya pembahasan RUU Minerba hingga akhirnya disahkan meski ditengah pandemi. Padahal didalam UU tersebut terdapat pasal yang dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sehingga jangan heran bila di masa yang akan datang, tarif listrik makin menanjak tajam mengingat bahan bakarnya saja dibiarkan dikuasai swasta/asing.
Ya, lagi lagi rakyat yang harus jadi korban pengesahan RUU yang merupakan jaminan (bailout) keselamatan dari pemerintah untuk elit korporasi.

Fakta lainnya yang harus pula dibongkar adalah peran negara yang hanya sebagai regulator dan fasilitator semata. Sementara pengelolaan diserahkan pada mekanisme bisnis. Bahkan, alih alih menjadikan PLN selaku BUMN sebagai satu satunya pihak pengelola ketenagalistrikan, kewenangan tersebut diberikan pada pihak swasta. Hal ini terealisasi dalam proyek pembangunan tenaga listrik berdaya total 36.585 mega watt (MW) pada 2015 lalu. Dimana swasta mendapat porsi penyediaan sebesar 25.904 MW sementara sisanya sebesar 10.681 MW oleh PLN. (Republika 17/4/15)

Problematika kelistrikan yang terus berlarut ini harusnya menjadi PR besar bagi negeri yang konon katanya kaya akan sumberdaya alam. Segala potensi yang ada harusnya bisa dikelola dengan benar untuk kemakmuran rakyat. Sehingga yang terjadi, listrik bukan lagi jasa yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan laba, namun bagian dari bentuk pelayanan negara yang diberikan secara cuma-cuma. Atau bisa jadi tetap memungut tarif sebatas sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi.

Namun perlu digarisbawahi, harapan ini rasanya terlalu mustahil bisa diwujudkan oleh kapitalisme yang notabene tegak di atas dasar keuntungan materi. Yang dengan asas tersebut, segala rambu kehidupan berani diterabas tanpa memikirkan konsekuensi yang ada.

Oleh karenanya, sudah saatnya umat ini berhenti melihat Islam sebagai agama parsial yang hanya mengatur urusan ibadah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengemban risalah Islam yang sempurna dan paripurna dalam mengatur seluruh urusan manusia termasuk didalamnya urusan bernegara dalam naungan khilafah.

Maka terkait tenaga listrik, Islam telah menetapkan bahwa ia merupakan bagian dari kepemilikan umum. Ketetapan ini mengacu pada fakta sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik adalah batubara. Sehingga tidaklah diperkenankan bila asing/swasta dilibatkan dalam pengelolaannya. Haram pula bagi negara untuk menjadikannya sebagai ladang bisnis yang berorientasi pada untung karena otoritas negara hanya sebagai pengatur proses produksi dan distribusi semata.

Dengan konsep sempurna yang dibawa oleh Islam ini, dua fungsi negara sebagai raa’in (pengatur/pengurus) dan junnah (penjaga) dipastikan dapat terlaksana dengan sempurna pula. Masing masing pihak, baik rakyat maupun negara akan paham mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga dengan modal ini, sinergitas untuk membangun peradaban mulia, agung dan adidaya lebih mudah untuk diwujudkan. Terpenting dari kesemuanya itu adalah umat Islam dapat menjalankan seluruh syariat Islam secara kaffah sebagai wujud ketaatannya sebagai hamba kepada Sang Pencipta.