Oleh: Ita Mumtaz

Sempurna sudah penderitaan kaum gajian. Di tengah penghasilan pas-pasan dan mendesaknya kebutuhan harian, pemerintah mengemis iuran. Sungguh keterlaluan.

Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2020 tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) telah disahkan Presiden. Konon Tapera ini digunakan untuk memudahkan kepemilikan rumah bagi rakyat.

Di dalam Pasal 15 disebutkan bahwa skema tabungan dilakukan dengan gotong-royong iuran. Para pekerja akan dipotong 2,5 persen dari gajinya setiap bulan. Sedangkan pengusaha dibebani iuran 0,5 persen. Yang dimaksud pekerja di sini adalah pegawai negeri maupun pegawai swasta.

Bagaimana logika pemerintah tentang hal ini? Sungguh di luar nalar sehat. Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat. Sudah selayaknya pemerintah menyediakan hunian yang layak bagi warga negara. Bukan malah melimpahkan tanggung jawabnya ke sebagian masyarakat. Sementara untuk pembiayaan proyek ibukota baru saja bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Padahal pindah ibukota di tengah kondisi prihatin bukanlah sesuatu yang urgen. Bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya penurunan jumlah penduduk yang terdampak wabah Corona. Alangkah baiknya jika pendanaan yang tidak penting itu dialihkan ke penyediaan perumahan rakyat Sehingga tidak membuat beban rakyat lain semakin berat. Ibarat rakyat itu sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Dengan dalih gotong royong, rakyat pekerja dipaksa untuk membantu pemerintah memenuhi amanahnya sebagai seorang pemimpin. Pemalakan negara kepada rakyat telah dilegalisasi di bawah naungan Peraturan Pemerintah. Dari sini sudah nyata-nyata terbukti bahwa jalannya pemerintahan saat tidak di dalam koridor kemaslahatan rakyat. Tapi berada di bawah bayang-bayang para konglomerat. Mereka berkolaborasi dengan penguasa memperalat rakyat, membuat berbagai macam aturan culas demi meraup keuntungan dunia.

Sudahlah rakyat terjepit dengan kondisi wabah pandemi, diiringi dengan naiknya harga listrik, iuran BPJS, juga harga kebutuhan pokok yang lain. Masih ditambah lagi dengan keharusan membayar iuran Tapera.

Kebutuhan Rakyat adalah Prioritas Utama

Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yang meliputi sandang, pangan dan papan. Demikian juga kebutuhan rakyat atas keamanan, pendidikan dan kesehatan. Semua kebutuhan asasi itu merupakan amanah yang dibebankan pada pemimpin negara.

Kebutuhan pokok rakyat, baik kebutuhan individu maupun komunal wajib untuk diprioritaskan. Sebab demikianlah salah satu fungsi keberadaan negara. Hadirnya negara mestinya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Apalagi dalam situasi genting, rakyat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Jika rakyat ingin membantu di antara mereka, maka hukumnya sunah. Negara tidak berhak memaksa selama masih ada anggaran negara yang bisa direlokasi. Dari yang kurang prioritas menuju yang lebih mendesak untuk diutamakan.

Andai sudah diupayakan namun tetap belum mampu mencukupi, maka negara boleh memungut pajak dari para aghniya sesuai kemampuan. Namun penarikan pajak tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Kebolehannya hanya bersifat temporer, yakni ketika terjadi kondisi genting dan terpaksa. Karena pajak bukanlah pemasukan utama dalam negara Khilafah. Sangat berbeda dengan negara kapitalis demokrasi yang memeras rakyat dengan bermacam pungutan pajak.

Pemasukan kas negara berasal dari sumber yang pasti, di antaranya adalah kepemilikan umum seperti kekayaan alam, kepemilikan negara seperti tanah mati dan lainnya, harta zakat, fai, infaq dan shodaqoh, ghanimah (harta rampasan perang), harta rikaz, tanah usyur dan kharaj serta pendapatan lainnya.

Bandingkan dengan kondisi negeri ini. Limpahan kekayaan alam yang dianugerahkan Sang Pencipta bagi rakyat telah dikeruk oleh para imprealis melalui mesin politik, yaitu penguasa. Walhasil, kita semua merindukan sebuah negeri yang diatur oleh tatanan syariah Islam agar sejahtera dan penuh keberkahan. Wallahu a’lam bish-shawwab.