Karya: Warjianah
(Pemalang, Jawa tengah)

Penderitaan rakyat belum selesai setelah PHK terjadi dimana, sulit mendapatkan pekerjaan, dan sulit membayar tagihan listrik. Sebelumnya masyarakat di buat senang dengan kabar, adanya subsidi listrik bagi pengguna daya 450 VA dan 900VA (finance.detik.com,7/6/20). Namun ternyata rakyat di permainkan, walupun hal ini di bantah PT PLN, Direktur Niaga dan Menejeman pelanggan PLN Bob Saril memastikan tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. Maka masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif, melaikan karena efek pembatasan sosial.

Kini kesulitan harus ditelan rakyat akibat janji palsu pemerintah. Lantas apa yang seharusnya di lakukan pemerintah dalam hal ini, sebagai tanggung jawab atas kesulitan yang di alami rakyat.

Islam mengatur tata cara negara berperan dalam mengatur produksi dan distribusi energi( listrik) untuk kepentingan rakyat, negara tidak akan mengambil keutungan karena ini merupakan kepemilikan umum yang harus di kelola dan di berikan kembali kepada rakyat. Seperti yang di sabdakan Rasullah SAW, ” Manusia bersekutu( memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: padang gembalaan, air, dan api”.(HR. Ibnu Majah)