Oleh: Muliawati
(Member of Revowriter)

Tambahan pungutan dari pemerintah ditengah wabah dan menggeliatnya ekonomi rakyat menambah beban bagi rakyat. Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong untuk iuran Tapera tersebut. Pasal 15 dalam PP tersebut tertulis: “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri”. (Viva.co id).

Tapera untuk apa?

Dikutip dari Antara, Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro, mengatakan program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. “Dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta,” kata dia lagi. (money.kompas.com).

Dana Tapera ini termasuk yang paling sedikit memberi manfaat pada pekerja karena jangka waktu iurannya yg sangat panjang dan tidak ada kemudahan bagi peserta utk lakukan klaim pengambilan dana tersebut.
Dari pernyataan tersebut ketetapan PP Tapera makin menegaskan pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin keuntungan dari masyarakat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yg sedang kesulitan akibat wabah. Mengambil keuntungan atas nama kesejahteraan.

Ketidak percayaan rakyat dengan belajar dari pengalaman pelayanan kesehatan BPJS yang awalnya dielu-elukan sebagai solusi kesehatan yang mencerminkan jati diri indonesia dengan alasan gotong royong, malah membuat sempoyong rakyatnya dalam membayar iuran perbulan.

Dengan PP tapera ini maka resmilah pemerintah kapitalis memalak rakyatnya. Ditengah kebutuhan pokok yang melejit, PHK dimana-mana, listrik naik dengan ‘ajaib’. Potongan kredit yang menunggak. Dan seabrek masalah yang belum terselesaikan. Semua ditumpuk lalu dibiarkan rakyat untuk menyelesaikan dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Solusi kapitalisme penuh ilusi dan absurd. Bahkan makin jelas menunjukkan keburukannya.

Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini?


Pemimpin atau Khalifah fungsinya adalah pengurus dan junnah umat.

Hadist rasulullah mengatakan,
Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Dan di hadist lain rasulullah mengatakan:
Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Kehadiran khalifah sebagainya pemimpin/ kepala negara khilafah, betul-betul menggunakan langkah nyata dalam mensejahterakan rakyatnya. Melakukan tugasnya dengan dasar ketakwaan, seorang khalifah menyadari bahwa amanah yang diembannya suatu saat akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab.
Landasan dalam menjalankan kepemimpinannya menggunakan alquran dan sunnah. Yang terbukti keshohihannya, karena berasal dari sang Pencipta yaitu Allah ‘azza wa jalla.

Dalam sistem Islam, khalifah menjamin terpenuhinya sandang pangan dan papan rakyatnya. Dalam hal penyediaan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan primer bagi rakyat. Rumah merupakan tempat melakukan kegiatan sehari-hari, tempat beraktivitas antara anggota keluarga, menikmati kehidupan yang nyaman, beristirahat, dan tempat berkumpulnya keluarga.
Maka dengan menggunakan regulasi Islam maka akan dipermudah dalam kepemilikan,baik transaksinya, bisa tunai atau dengan cicilan yang ringan tanpa ada transaksi riba, atau bahkan di berikan secara gratis bagi orang yang tidak mampu.

Adapun, kebutuhan dasar lainnya yaitu kesehatan dan pendidikan merupakan tanggungan sepenuhnya negara. Sehingga rakyat tidak perlu memikirkan biaya kesehatan dan pendidikan. Semua tanpa dipungut biaya.
Dalam tata kelola keuangan, maka kas baitul mal digunakan dengan merata dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya. Betapa kesejahteraan melimpah meliputi seluruh alam di bawah naungan aturan Islam kaffah. Wallahu a’lam bishawab.