Oleh: Rela Dika Fitriah

Pandemi Covid-19 membawa imbas yang begitu besar bagi roda kehidupan manusia. Sektor yang paling terasa imbasnya adalah sektor perekonomian dan peribadatan, baik ibadah rutin bahkan ibadah tahunan yaitu haji. Akhir-akhir ini Kementerian Agama (Kemenag) membuat gelisah masyarakat dengan keputusan tidak akan memberangkatkan jamaah haji untuk tahun 2020. Keputusan tersebut berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berhaji dengan undangan atau visa khusus dari kerajaan Arab Saudi. (Tirto.id, 2/6/2020).

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat ke pemerintah Arab Saudi soal pembatalan calon jamaah haji asal Indonesia tahun 2020. Fachrul juga menyebutkan telah meminta pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa kunjungan dalam bentuk apapun bagi warga negara Indonesia di tahun ini. (Dikutip m.cnnindonesia.com, 9/2/2020).

Berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan, emerintah sebagai konektor soal haji terkesan terburu-buru menetapkan pembatalan haji 2020 di saat pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait ada atau tidaknya ibadah haji 1441 H tanpa memikirkan resiko jangka panjang akibat keputusan sepihak yang diambil yaitu berupa sanksi dari Arab Saudi berupa pengurangan kuota jamaah haji di tahun mendatang. Keputusan tersebut pun banyak menuai protes dari publik. Tak ketinggalan Komisi VIII DPR RI, memprotes pemerintah karena melakukan keputusan pembatalan haji tanpa berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat. Pemerintah seharusnya mengikutsertakan DPR membahas kesepakatan terkait pembiayaan penyelenggaran haji serta setoran calon jamaah haji sebelum memutuskan pembatalan.

Selain kekecewaan keputusan pembatalan haji 2020, publik juga dikejutkan karena dana untuk pembiayaan haji 2020 akan dialokasikan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Meskipun kabar tersebut dibantah oleh pejabat yang bersangkutan. Namun, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah kian menyusut bahkan hampir hilang melihat fakta beberapa kali dana haji memicu kasus korupsi.

Lemahnya rupiah disebabkan sistem ekonomi kapitalisme menjadikan uang sebagai komoditas seperti barang yang diperjual belikan bukan sebagai alat tukar. Nilai mata uang naik-turun mengikuti hukum demand dan suplay. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS adalah karena permintaan atau kebutuhan akan dolar AS di dalam negeri meningkat. Hal ini juga menjadikan permintaan terhadap dolar tinggi. Ditambah dengan politik anggaran negara (APBN) kita yang tergantung pada utang luar negeri. Sehingga utang ini semakin menambah kebutuhan atau permintaan terhadap dolar. Maka, sudah tentu pemerintah zalim, karena manfaatkan dana haji untuk stabilisasi kurs rupiah.

Tentu berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang tergambar dalam sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam secara komprehensif terdiri dari:
1. Mata uang syar’i berdasarkan emas/perak
Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang bukan yang lain. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak dengan nilai yang sama dan dapat ditukar saat ada permintaan. Sehingga uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh negara lain. Sebaliknya uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap dan tidak berubah.
2. Bebas Riba
Sistem keuangan Islam secara tegas melarang riba dana penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam mengharamkan berbagai sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh kapitalisme dengan klaim kebebasan kepemilikan.
3. Bertumpu pada ekonomi sektor riil
Sistem ekonomi Islam selalu mendahulukan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat secara riil, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi saja.

Itulah gambaran ketangguhan sistem keuangan Islam yang pernah diterapkan lebih dari 1200 tahun lamanya dan tidak pernah mengalami krisis ekonomi yang signifikan sehingga sistem keuangan ini sangat layak dijadikan alternatif pengganti sistem ekonomi kapitalisme yang rusak. Sistem keuangan ini hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam bukan yang lain. Sehingga tidak ada namanya meminjam dana haji untuk perkuat stabilitas nilai tukar rupiah, seperti yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalisme saat ini.

Dari sisi peribadatan, sejarah telah mencatat pada zaman Khilafah Utsmani yang belum mengenal transportasi udara secanggih saat ini sudah bisa menangani dan mengelola haji yang luar biasa baik pada keadaan normal maupun ditengah wabah,

Itulah gambaran negara yang bijak dalam menangani problematika kehidupan yang hanya bisa terwujud jika khilafah tegak. Khilafah merupakan negara yang menguatkan posisinya sebagai pelayan rakyat saat semua warga negara menghadapi musibah. Hal ini merupakan harapan yang harus terus-menerus ditumbuhkan dan dipupuk pada jiwa orang-orang beriman bersamaan dengan perjuangan untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah.