Oleh: Yudia Falentina (Pemerhati Sosial dan Lingkungan)

Rakyat Indonesia sepertinya tak pernah luput dari aneka pajak dan pungutan. Baru-baru ini presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. PP ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Program ini nantinya akan menyediakan perumahan bagi karyawan dengan cara memotong gaji pekerja untuk membayar iuran kepesertaan. Anggota Tapera ini terdiri dari PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta.

Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa besar simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji atau upah. Sebesar 2,5 persen diambil dari gaji pegawai dan 0,5 dibayarkan pemberi kerja. Kepesertaan Tapera akan berakhir pada saat pensiun yaitu mencapai usia 58 tahun bagi pekerja, pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut (cnn.indonesia.com,2/6/2020).

Kebijakan yang Tuai Kritikan

Pasca dikeluarkan PP ini terjadi kritikan dari berbagai pihak. Pengamat Tata Kota dan Perumahan Universitas Trisaksi Yayat Supriyatna mengkritik program ini. Menurut Yayan, program ini tidak menjamin peserta memiliki rumah, meskipun peserta membayarkan iuran. Setelah masa pensiun nanti tidak terdapat kepastian bahwa para peserta nantinya akan mampu membeli rumah atau tidak, karena harga property dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk itu Yayan mendesak pemerintah merevisi PP 25/2020 atau menerbitkan aturan teknis dari PP terkait (cnn.indonesia, 4/6/2020).

Selain itu, Yayan juga menyebut UU Tapera bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada UU No 1 di dijelaskan bahwa negara wajib mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara pada PP dan UU Nomor 4 tentang Tapera, sepertinya pemerintah hendak berlepas tangan dari tanggung jawab sebagai penyedia dana perumahan bagi rakyatnya (cnn.indonesia, 4/6/2020).

Ditambah lagi dengan adanya wabah covid-19 ini, beban masyarakat sudah semakin sulit. Perekonomian semakin morat marit, kini ditambah pula menyetorkan 2,5 persen gajinya untuk tabungan perumahan.

Bagi pekerja, kebijakan ini justru semakin memperburuk keadaan. Karena akan menambahkan pengeluaran perbulannya. Jika PP diterapkan nantinya dipastikan pengeluaran ASN dan pekerja semakin bertambah.

Misalkan saja seorang pekerja mempunyai gaji 5 juta rupiah, gaji ini akan dipotong dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT) dan pensiun, iuran Tapera.

Iuran Tapera sebesar 2,5 persen perbulan, dari gaji 5 juta dibayarkan 125 ribu rupiah. Untuk BPJS Kesehatan, pekerja membayar satu persen dari total lima persen iuran per bulan. Hal ini sesuai dengan sesuai Perpres nomor 64/2020 tentang BPJS Kesehatan. Jadi dari gaji 5 juta rupiah ASN harus mengeluarkan 50 ribu rupiah.

Ditambah lagi dengan iuran Jaminan Hari Tua sebanyak 2 persen dari gaji perbulan. Dalam sebulan ASN mengeluarkan 100 ribu rupiah. Sedangkan untuk program jaminan pensiun, pekerja penerima upah diwajibkan membayar tiga persen dari upah bulanan. Dua persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan satu persen dibayarkan oleh pekerja. Sehingga, pekerja harus membayar Rp50 ribu per bulan.

Total sebulan iuran yang harus dikeluarkan 125 ribu Tapera + 50 ribu BPJS + 150 ribu JKN dan pensiun dengan total 325 ribu rupiah. Ini belum termasuk iuran lainnya yang musti dibayarkan juga. Misalkan iuran koperasi, angsuran bank pekerja atau ASN. Nah terbayang kan bagaimana pengeluaran yang mesti ditanggung pekerja dan ASN perbulan.

Pemerintah sebagai Penyedia Dana Perumahan Rakyat

Ditengah himpitan ekonomi yang kian dirasakan rakyat, tidak sepatutnya pemerintah menambah beban rakyat dengan kebijakan dana Tapera ini. Karena pungutan ini memakan waktu yang lama dan hanya bisa dicairkan saat pensiun saja. Sementara saat pensiun nanti belum bisa dipastikan dana tersebut mencukupi buat membeli perumahan, karena harga property mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Padahal, negara seharusnya menyediakan dana perumahan bagi rakyatnya sesuai dengan UU No 1 tahun 2011. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa negara wajib mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejahtera dalam Naungan Islam

Pemimpin dalam sistem islam amat berbeda dengan zaman kapitalisme. Dalam kapitalisme semua diukur dari azas manfaat, selagi ada manfaat akan diambil tanpa peduli merugikan rakyat ataukah tidak. Termasuk dalam kebijakan pungutan Tapera ini, terbukti sangat merugikan rakyat/pekerja nantinya.

Dalam Islam seorang pemimpin berfungsi sebagai pelayan rakyat, yang mengurusi segala urusan rakyat. Pemenuhan kebutuhan rakyat dilaksanakan atas ketakwaan pada Allah SWT, didukung dengan anggaran yang leluasa besarnya.

Sistem islam mempunyai baitul mal atau kas negara yang mampu penuhi kebutuhan rakyatnya. Berasal dari pengelolaan SDA negara, seperti tambang, gas, laut, hutan dan sebagainya. Juga berasal dari sadaqah, infak dan zakat rakyatnya. Sehingga dipastikan keuangan negara akan selalu stabil, tak mengandalkan utang luar negeri dan pajak dari rakyatnya.

Pemenuhan sandang, pangan dan papan rakyat Indonesia diberikan secara tidak langsung. Dengan cara menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyatnya. Sehingga rakyat tak kesusahan dalam hal materi, semua kebutuhan rakyat terpenuhi dengan sempurna.

Sistem Islam mampu sejahterakan rakyat, sementara sistem buatan manusia hanya menyengsarakan saja. Sudah saatnya kembali pada sistem yang sempurna, yang berasal dari Allah aza wa jalla. Wallahu alam bisshowab.

Padang Aro, 15 Juni 2020