Oleh: Novianti
(Praktisi Pendidikan)

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi roji’un. Inilah kalimat yang pantas diucapkan mengiringi keputusan terkait kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Bagi siapapun yang masih memiliki nurani, rasa keadilannya terkoyak. Bagaimana tidak? Setelah menunggu proses yang berjalan sangat lambat, publik berharap ada balasan yang adil bagi pelaku yang mengakibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengalami cacat mata permanen.

Namun, publik tercengang kerena kedua pelaku yang merupakan anggota Polri, hanya diganjar hukuman 1 tahun. Alasannya, pelaku hanya berniat memberikan pelajaran tapi tidak sengaja mengenai mata korban. Mereka membenci Novel yang dianggap mengkhianati institusi Kepolisian Negara Republik Indonesi (Polri).

Kontan keputusan ini menyentak rasa keadilan masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan penderitaan yang harus dialami Novel Baswedan. Karenanya, berbagai kalangan melontarkan kritikan.

Ahli Hukum Pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Putra Zenno menyampaikan kedua terdakwa seharusnya dituntut pidana maksimal karena perbuatannya termasuk kategori penganiayaan berat (Cirebon.com Pikiran Rakyat, 14/6/2020).

Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai telah terjadi pembohongan publik yang besar. Indonesia telah dibohongi oleh pengadilan yang mengada-ada sehingga master mind peradilan tidak terungkap (Tempo.Co, 14/6/2020).

Bahkan, Direktur Yayasan Lokataru Haris Azhar menganggapnya dangdutan ringan. Persidangan sangat kental dengan rekayasa. Banyak kejanggalan dan dakwaan jaksa terkesan ala kadarnya. Penyiraman air keras hanya berdasarkan pengakuan tanpa dibuatkan bukti forensik apapun. Sehingga wajar jika kejahatan kejam hanya dituntut rendah karena pelaku hanya boneka (idtoday.co, 13/6/2020).

Bahkan ada upaya mengkambinghitamkan pihak lain. Sebagaimana yang disampaikan tim pengacara dari Divisi Hukum Polri yang mewakili dua terdakwa, kerusakan pada mata Novel Baswedan merupakan “kesalahanan penanganan” dan “bukan akibat penyiraman” (BBC Indonesia, 15 Juni 2020).

“Kerusakan mata yang dialami saksi korban ini [Novel Baswedan] sesungguhnya bukan akibat langsung dari tindakan penyiraman yang dilakukan terdakwa, melainkan kesalahan penanganan yang dilakukan pihak-pihak tertentu,” sebut tim pengacara kedua terdakwa.

Tim pengacara menambahkan bahwa yang dilakukan terdakwa bukan tindakan yang direncanakan melainkan tindakan spontanitas terdakwa yang memiliki sifat impulsif. Terdakwa gelap mata sehingga tidak memikirkan segala resiko yang terjadi akibat perbuatannya.

Pembelaan yang sangat mencederai akal sehat hingga Bintang Emon, seorang komedian ikut bersuara. Videonya yang viral mengritik penanganan kasus Novel menuai pro dan kontra menunjukkan keputusan kasus ini menyita banyak perhatian masyarakat.

Keputusan yang seolah menggunakan jurus mabuk karena mengacaukan logika manusia. Ini makin menegaskan memori kolektif masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

Keadilan menjadi barang mahal yang sulit dijangkau. Aroma penegakkan hukum yang diskriminatif sangat menyengat jika pelaku dekat dengan kekuasaan. Prosesnya berbelit-belit dan berjalan lambat, tidak jarang ujungnya berhenti begitu saja. Sementara jika pelaku adalah orang yang kritis atau masyarakat kecil, perkaranya diproses sangat cepat.

Sebagai contoh kasus pencurian oleh masyarakat kecil yang mendapat tekanan hukum yang begitu kuat. Sementara hukum begitu lemah pada kasus pencurian uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar dan merugikan negara.

Kasus Jiwasraya, Asabri yang dikategorikan megakorupsi, hingga kini tidak terdengar kelanjutannya. Kasus pelecehan Rasulullah sholalloohu ‘alaihi wassalam oleh Sukmawati dan Muwafiq contoh lainnya. Penangkapan kembali Bahar Smith dikarenakan telah melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sementara pelanggaran dalam konser virtual oleh BPIP, tidak ada penindakan.

Hukum yang semestinya memberikan perlindungan dan keadilan pada masyarakat hanya menjadi slogan. Akrobat permainan peradilan datang silih berganti dalam setiap kepemimpinan.

Bukan hal yang aneh sistem peradilan saat ini begitu compang camping. Pasalnya, apa yang menjadi landasan hukum merupakan produk akal manusia. Akal manusia terbatas dan bersifat subyektif. Terlebih akal tanpa bimbingan wahyu pasti akan memutuskan sesuai hawa napsu. Alhasil, hukum cenderung melindungi kelompok tertentu.

Inilah konsekwensi dari penerapan sistem sekuler demokrasi. Sistem yang memberlakukan aturan termasuk peradilan dalam ruang hampa agama. Kedaulatan hukum ada di tangan manusia. Karenanya tak heran, perkara diputuskan suka-suka. Berharap keadilan dari sistem yang cacat adalah utopia belaka

Keadilan adalah salah satu pilar bangunan masyarakat. Jika ketidakadilan merajalela, masyarakat akan hancur. Hukum bisa dibeli dan memihak pada yang bayar. Masyarakat kecil menjadi korban kejahatan yang dilegalkan.

Wajar jika apatisme terhadap penegakan hukum kian meluas. Masyarakat menjadi enggan berurusan dengan pengadilan karena tidak yakin akan ditanggapi dan memperoleh keadilan.

Keadilan adalah Misi Islam
“Sesungguhnya umat sebelum kalian celaka karena jika yang mencuri dari kalangan bangsawan mereka membiarkannya. Namun jika yang mencuri dari golongan masyarakat biasa mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, jika seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah).

Inilah perkataan Rasulullah menanggapi permintaan Bani Makhzum untuk meringankan hukuman terhadap salah seorang kaumnya yang melakukan pelanggaran. Dari riwayat tersebut kita mendapati betapa tegasnya Rasulullah SAW mensikapi upaya lobi terkait masalah peradilan.

Rasulullah menegaskan bahwa keadilan adalah milik semua orang tanpa pandang bulu. Masyarakat biasa, bangsawan, miskin ataupun kaya, haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah sampai menjamin jika sekiranya Fathimah yang melakukan pencurian, beliau sendiri yang menjatuhkan hukumannya.

Rasulullah juga mengingatkan bahwa ketidakadilan bisa menjadi sumber kerusakan dalam masyarakat. Ketika hukum hanya berpihak pada kelompok elite dan menindas kalangan bawah, masyarakat tersebut sudah berada di ambang kehancuran.

Mewujudkan keadilan adalah salah satu misi Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Dengan demikian keadilan akan terwujud ketika sesuatu ditempatkan pada tempat yang seharusnya.

Standar adil mustahil disandarkan pada manusia. Karena itulah, Islam menempatkan Allah sebagai penentu standar keadilan yang hakiki. Allah Dzat Pencipta, Dzat Maha Tahu dalam mengatur urusan mahlukNya. Syariah Islam yang telah Allah SWT turunkan adalah aturan yang terbebas dari berbagai kepentingan manusia.

Syariah islam melindungi aqidah, akal, harta, dan jiwa seluruh manusia. Tanggung jawab pelaksanaannya dibebankan pada seorang khalifah. Ia harus memutuskan perkara diantara manusia dengan bersumber dari hukum syara’.

Islam mensyariatkan untuk mewujudkan keadilan secara umum di tengah-tengah masyarakat. Secara lebih khusus Islam pun mensyariatkan agar keadilan diwujudkan dalam dunia peradilan dan pengadilan suatu perkara. Penyelesaian suatu perkara, diputuskan menurut hukum syariah yang telah Allah SWT turunkan. Sebab hukum Allah SWT adalah hukum yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik dari hukum-Nya:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin?” (TQS al-Maidah [5]: 50).

Sanksi Tindakan Kriminal dalam Islam
Islam memberlakukan sanksi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberlakuan sanksi (uqubat) memiliki dua fungsi yaitu sebagai pencegahan (zawajir) dan penebus (jawabir). Sanksi mencegah orang-orang melakukan tindakan dosa dan kriminal. Selain itu, bagi pelaku sebagai penebus dosa untuk menggugurkan sanksi di akhirat.

Diriwayatkan oeh Bukhari dari Ubadah bin Shamit ra berkata:

“Kami bersama Rasulullah Saw. dalam suatu majelis dan beliau bersabda, ‘Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina,’ kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barangsiapa diantara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau (mungkin) mengazab.”

Sanksi dalam Islam digolongkan menjadi 4, yaitu hudud, jinayat, ta’zir, dan mukhalafat. Masing-masing memiliki kriteria dan sanksi sendiri-sendiri.

Terkait kasus Novel Baswedan yang mengakibatkan cacat permanen, Islam mengkategorikannya sebagai perbuatan kriminal. Pelakunya mendapat sanksi jinayat. Jinayat merupakan tindakan pencederaan terhadap jiwa hingga hilangnya nyawa.

Sanksi yang diberikan adalah hukum qishash.

“Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Islam sangat melindungi nyawa manusia. Rasulullah bersabda, ” Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai)

Seseorang yang tahu bahwa hukuman bagi seorang pembunuh adalah dibunuh, dia akan merasa takut dan berpikir ulang untuk melakukan pembunuhan. Inilah makna yang dimaksud dalam qishash ada jaminan hidup bagi jiwa manusia. Dengan kata lain uqubat (sanksi) ini berfungsi sebagai pencegahan karena dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pelaku terbebas jika keluarga korban memaafkan. Hakim pun tidak bisa memberikan sanksi sementara pelaku diwajibkan membayar diyat. Diyat adalah penyerahan sejumlah harta kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas pencederaan badan atau timbulnya kematian. Diyat kematian sejumlah 100 unta atau 1000 dinar. Diyat untuk pencederaan badan, nilainya disesuaikan dengan kerusakan pada organ atau anggota badan yang kehilangan fungsi.

Inilah hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama termasuk para imam mazhab. Sehingga seorang qodhi (hakim) wajib berkedudukan sebagai ulama karena ia harus memutuskan perkara dari sumber hukum islam yaitu Al Quran, Sunnah, Ijma sahabat dan Qiyas.

Dalam memutuskan perkara, seorang qadhi harus ingat dengan hadits:

“Qâdhi (hakim) itu ada tiga. Dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran itu, dia di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak memutuskan dengan kebenaran itu dan bertindak jahat dalam hukum (putusan), dia di neraka. Seseorang yang tidak mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan untuk masyarakat tanpa ilmu, dia pun di neraka.” (HR al-Baihaqi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

Seorang qâdhi bertanggung jawab di dunia, juga di akhirat di hadapan Allah SWT. Ia harus memutuskan perkara dengan adil, termasuk perkara yang melibatkan penguasa atau kepala negara sekalipun. Ia harus tunduk pada kebenaran karena akan berhadapan dengan ancaman Allah SWT di akhirat kelak jika tidak memutuskan perkara dengan adil.

Penerapan sanksi dalam hukum islam yang dijalankan oleh para qadhi hanya dapat diterapkan secara maksimal ketika negara menerapkan sistem Islam secara kaffah. Dimana baik sistem ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, politik dalam negeri maupun luar negeri menggunakan sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah Rasyidah.

Karenanya, bagi siapapun yang menginginkan terwujudnya keadilan, tidak ada cara lain selain berjuang untuk menerapkan syariah Islam kaffah. Menyadarkan masyarakat akan keagungan syariat Islam. Kedzaliman pengadilan sistem sekuler demokrasi hanya bisa diakhiri dengan mengganti sistemnya secara keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah karena adil itu lebih mendekatkan pada ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Mahatahu atas apa saja yang kalian kerjakan (TQS al-Maidah [5]: 8).