Oleh: Ummu Dinar

Akhirnya pemerintah kembali mematangkan rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pada tanggal 20 Mei 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. (KOMPAS.com, 07/06/2020)

Adapun gaji yang harus dipotong untuk iuran ini sebesar 3 persen dengan alokasi 2,5 persen pekerja dan 0,5 persen untuk pemberi kerja.

Rencananya iuran ini diadakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendirikan hunian. Namun, tidak hanya kemudahan fasilitas membuat rumah, Tapera pun diperuntukkan bagi yang sudah memiliki rumah pribadi.

Solutifkah program ini diambil ditengah kondisi masyarakat yang masih terpuruk akibat pandemi covid-19? Banyak pakar menilai bahwa PP Tapera ini justru semakin membebani pengusaha dan pekerja, padahal saat ini bisnis sedang terpuruk.

Iuran Tapera akan semakin menambah daftar iuran bersama yang ditanggung perusahaan dan pekerja. Sebelumnya, pemerintah juga menetapkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian beralih nama menjadi BPJamsostek.

Selain itu Tapera juga merupakan dana yang paling sedikit memberi manfaat kepada para pekerja. Karena jangka waktu iurannya sangat panjang. Dan tidak ada kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana tersebut. Misalkan bagi karyawan yang kena PHK.

Seperti yang diungkapkan pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, ia meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Jangan sampai, iuran ini justru membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas juntrungnya.

“Misalnya, kalau karyawan di-PHK, putus iuran di tengah jalan, dananya bagaimana? Sekarang, kalau peserta sudah punya rumah tetap wajib dipotong atau bagaimana?” katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Bukan hal yang mustahil bahwa Ketentuan PP Tapera ini semakin menegaskan bahwa pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak banyaknya dana dari masyarakat. Hal ini tidak mustahil terjadi dalam negara yang menerapkan sistem Kapitalisme.

Karena dalam sistem Kapitalisme pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Kebijakan yang diambil bukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan para kapital atau pemilik modal.

Selain kurang menguntungkan bagi para pekerja, kejanggalan PP Tapera ini juga terletak pada transparansi pengelolaan dana. Pastinya akan sangat banyak sekali uang yang tertimbun. Jangan sampai yang yang jumlahnya sangat banyak itu hanya dijadikan bancakan bagi oknum-oknum tertentu.

Bukannya menaruh prasangka buruk pada pemerintah, namun ketika berkaca kepada kebijakan yang lalu seperti Iuran BPJS kesehatan yang pengelolaannya begitu semrawut dan simpang siur.

Belum lagi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS. Isu korupsi yang dilakukan oknum pengelola dan lain sebagainya patut menjadi pertimbangan kita dalam menyikapi kebijakan ini. Bisa saja hal ini akan terjadi pada PP Tapera.

Padahal masih banyak dari gaji pegawai Negeri maupun swasta level bawah yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari yang harganya kian melambung tinggi. Mulai dari sandang, pangan, listrik, biaya pendidikan anak, biaya berobat dan lain-lain.

Sebagai seorang yang beriman tentunya kita harus mengambil solusi terbaik dan paling tepat hanya dari Islam. Bagaimana Islam memandang hal ini?

Islam telah menempatkan penguasa sebagai periayah atau pelayan urusan umat. Sehingga mereka akan berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka dalam melayani rakyat.

Dalam negara Islam ada kas negara yang disebut Baitul Mall yang mana memiliki tiga pos utama. Pos pertama adalah Pos Pemasukan Negara, yang kedua Pos Kepemilikan Umum dan yang ketiga adalah Pos Sodakoh. Setiap pos tersebut memiliki alokasi masing-masing sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat Islam.

Dana untuk menggaji ASN akan diambil oleh Khalifah dari Pos Pemasukan Negara, yang berasal dari ghanimah, anfal, fa’i dan khumus, kharaj, tanah unwah, tanah ‘usyriyah, as shawafi’, jizyah dan dharibah.

Adapun untuk menjamin kebutuhan pelayanan publik Khalifah akan mengambil dari Pos Kepemilikan Umum. Yang bersumber dari hasil pengelolaan SDA yang meliputi minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang gembalaan.

Inilah jaminan Khalifah kepada rakyatnya dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan berdasarkan hukum syariat yang mengaturnya.

Wallahualam’ bishaawab.