Oleh : Umi Rizkyi (Komunitas Setajam Pena)

Hampir tiga sampai empat bulan terakhir ini, kegiatan sekolah dilakukan secara daring. Belajar dari rumah, dengan sistem daring. Hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Tidak masalah jika orang tua mendukung anak-anaknya untuk belajar dengan jarak jauh atau daring, baik sarana atau prasarana yang mendukung berjalannya sistem belajar secara daring ini.

Dilansir dari bisnis.com(28/05/2020)_ Jakarta, pada tahun ajaran baru 2020/2021 metode pembelajaran jarak jauh atau daring masih akan berlaku di daerah berstatus zona kuning dan merah terkait dengan paparan Covid-19.

Sedangkan daerah berstatus zona hijau dijalankan melalui pembelajaran tatap muka. Namun demikian, semua diserahkan kepada masing-masing daerah. Apakah akan menerapkan pembelajaran tatap muka atau tidak.

Dalam hal ini, maka untuk pembukaan sekolah dan pembelajaran tatap muka di daerah yang berstatus zona hijau, seperti yang dijelaskan oleh Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Hamid Muhammad melalui video konferensi Kamis 28/05/2020.

Sesungguhnya kebijakan diserahkan kepada masing-masing provinsi, tetapi juga harus mendapatkan ijin dari gugus tugas. Dia pun menjelaskan bahwa membuka sekolah bukan kewenangan Kemendikbud. Kemendikbud hanya memberikan syarat-syarat dan ketentuan seperti apa nanti untuk pembukaan sekolah kembali. Meskipun demikian, tetap yang menentukan dibuka atau tidaknya sekolah adalah gugus tugas.

Sesungguhnya, kebijakan terkait mengakhiri BDR di tahun ajaran baru telah disampaikan oleh Kemendikbud, mamun kemudian dirinci lagi dengan persyaratan mengikuti protokol kesehatan dan sosial distancing. Hal ini justru membuat skakehoider pendidikan bingung dan ragu apa langkah yang seharusnya diambil dan menyikapi kebijakan tersebut.

Dari fakta dan data di atas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki arah yang jelas tentang target pembelajaran sekolah serta tidak adanya integrasi kebijakan dengan new normal life yang dijalankan. Akibatnya, kesulitan menetapkan secara tegas, apakah perlu BDR atau bisa tatap muka.

Beginilah jika negara menganut sistem Kapitalisme-sekulerisme, segala macam kebijakan dan peraturan harus diukur dengan materi. Dengan untung rugi yang didapat. Membuat dan menjalankan peraturan yang berasal dari manusia itu sendiri. Padahal, sesungguhnya justru hal itu akan mengakibatkan keburukan dan kerusakkan semata. Baik bagi pemerintahanya terlebih lagi bagi rakyatnya.

Hal ini akan jauh berbeda, jika sistem yang diterapkan sebuah negara adalah sistem Islam. Sistem Islam, meletakkan pendidikan sebagai salah satu pintu kecerdasan anak bangsa. Dan juga pintu pembinaan ketaqwaan menuju generasi berkepribadian Islam. Islam sangat menjaga dan pemikiran manusia.

Begitu pula dengan adanya media, media akan menyuguhkan tayangan-tayangan yang menceritakan umat. Menjadikan media sebagai jaringan daqwah dan syiar Islam. Islam sanagt peduli dengan nasib rakyatnya. Mewajibkan muslim belajar, menuntut ilmu dan berijtihad. Hal ini justru akan mengasah dan meningkatkan intelektual manusia. Hal semacam ini pula yang menjadikan pertimbangan seorang kholifah/negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, tanpa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Inilah sesungguhnya yang dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh generasi muda muslim saat ini. Anak-anak adlaah aset dan konstruktor peradaban dunia. Di tangan generasi mudalah nasib dan kemajuan negara didapatkan. Jangan biarkan generasi penerus ini punah, lenyap sebelum waktunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini dan didukung oleh kesemrawutan dalam penanganan Covid-19 ini. Semoga dengan kembali kepada hukum Allah dan penerapan aturan dari Allah, pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir. Sehingga kita akan selayaknya dilahirkan kembali karena terselesaikan perang melawan Covid-19 ini. Aaamin ya robbal alamin.