Oleh: Aulia Rahmah

Masa pandemi membuat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia makin membumbung tinggi. Baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk membiayai hidup rakyat dikala pandemi. Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan ULN Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 Miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 Miliar dan sektor swasta temasuk BUMN sebesar USD207,8 Miliar.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada akhir April 2020 sebesar 36,5% sedikit meningkat dibanding rasio pada bulan sebelumnya sebesar 34,6%”, dilansir dari AsiaToday.id(15/6).

ULN bagi negara yang menganut Sistem Ekonomi Kapitalisme menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Termasuk Indonesia, walau ULN makin tinggi pemerintah menganggap wajar saja karena memang begitulah sistemnya.
ULN jika ditinjau dari frame Syariat Islam akan terlihat jelas bermasalah. Dari adanya unsur riba, adanya unsur gharar (penipuan) karena uang yang digunakan tidak didasarkan pada emas dan perak. Dan yang lebih parah, ULN akan menjadi jalan bagi orang-orang asing untuk menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Melalui tangan penguasa, kekuatan korporasi swasta maupun asing mewarnai ikim politik dan ekonomi dengan meproduksi Undang – Undang yang menjamin terpeliharanya kekuatan korporasi yang jelas terasa makin menekan rakyat, seperti Undang – Undang Minerba, Undang – Undang Tapera, dan terkini RUU HIP.
Negara diambang kegagalan dalam mengelola kekayaan alam untuk pemerataan karena sudah sangat wajar dalam sistem ekonomi Kapitalisme yang menjadi persoalan hanyalah produksi barang dan jasa semata. Negara tutup mata terhadap adanya kesenjangan sosial, atau adanya realitas kelompok masayarakat yang terhalang untuk mengakses kekayaan karena terjadinya bencana alam, minimnya pendidkan, kelemahan fisik/cacat, orang- orang lanjut usia dan anak- anak yatim piatu.
Akhirnya dengan makin melambungnya ULN, negara kehilangan potensi berpikir produktifnya karena menutup mata terhadap fakta dan meninggalkan kesepakatan bersama ralyat dalam membangun negara. Keadilan sosial dalam sila Pancasila gagal terwujud.

Riba telah mengantarkan negara ini seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah: 275, yang artinya :
Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan jiwa (gila). Hal itu karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan), sementara urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulanginya (mengambil riba) adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah juga memberi jaminan akan hilang keberkahan hidup bagi siapa saja yang terus menjalankan praktek ekonomi ribawy. Pasalnya, Allah sebagai pemilik alam aemesta dan kehidupan mengumumkan perang terhadapnya dengan FirmanNya;
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah semua bentuk riba jika kalian memang orang-orang mukmin. Jika kalian tidak melakukannya (meninggalkan semua bentuk riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat (dari mengambil riba) maka bagi kalian hanyalah pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak dianiaya” ( Tqs. Al Baqarah: 278-279).

Konsep Islam dalam Membangun Negara Bebas Hutang Riba
Sumber-sumber APBN Syariah dalam Baitul Mal sebenarnya sudah cukup untuk mengatur dan melayani kepentingan umat. Pajak dan bea cukai bukanlah pendapatan mutlak anggaran Baitul Mal, kecuali yang ditentukan Syara’. Pajak hanya dipungut untuk orang-orang yang menempati tanah kharajiyah (tanah yang menjadi bagian negara Islam melalui perjanjian damai maupun peperangan). Pajak dapat juga diambil oleh Baitul Mal ketika ada kekurangan untuk memenuhi kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat, itupun besaran tergantung dari kemampuan masyarakat.
ULN, apalagi dalam bentuk uang kertas tanpa standar logam mulia yang diribakan, sungguh bukan sistem yang manusiawi. Berlakunya sistem ULN yang semacam ini membuka peluang pada perbudakan modern. Jika negeri-negeri muslim tetap mengikuti resolusi asing maka selama itu pula negeri-negeri muslim gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya walau Sumber Daya Alamnya melimpah. Dengan mengikuti sistem kenegaraan Khilafah Islamiyah yagng dicontohkan para Khulafaur Rasyidin maka negeri-negeri muslim dapat terbebas dari hegemonib negara kafir. Dengan bersatunya negeri-negeri muslim dibawah imperium Khilafah Islamiyah yang memberlakukan sistem mata uang emas perak berakibat seluruh penduduk dunia secara merata dapat mengakses kekayaan yang saat ini gagal diwujudkan oleh negara adidaya dengan institusi PBBnya.
Dakwah khilafah sejatinya jalan keselamatan. Kita patut bangga dengan konsep Islam yang kita perjuangkan ini yang mengantarkan umat manusia pada kemerdekaan dan kesejahteraan hakiki di masa depan hingga mengantarkan kehidupan pada taraf yang manusiawi benar-benar akan terwujud sesuai denan janji Allah yang disabdakan oleh Rasul yang mulia, Muhammad Saw
” Pada zaman (pemerintahan) Al Mahdi, umat manusia ada yang taat dan ada pula yang jahat, hidup penuh sejahtera. Kesejahteraan ini belum pernah dinikmati oleh umat manusia manapun sebelumnya. Langit menurunkan hujan lebat, setiap rintiknya dapat menbuhkan tumbuh-tumbuhan dan setiap tumbuh-tumbuhan tersebut mendatangkan keuntungan” (HR. Hakim) Wallahu A’lam.