Oleh : Umi Rizkyi (Komunitas Setajam Pena)

Ramadhan telah usai, lebaran pun telah berlalu. Kini orang-orang yang telang dipanggil Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang terakhir di ambang pintu. Tapi sungguh sangat disayangkan, adanya pembatalan Pemberangkatan haji tahun 1441 H oleh Kemenag. Kemudian, di manakah letak pemenuhan hak untuk rakyat, terutama bagi calon jamaah haji 1441 H?

Dilansir dari detikNews (3/6/2020)_ Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, turut mempertanyakan pembatalan Pemberangkatan haji 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Padahal pemerintah Arab Saudi belum memutuskan haji 2020 batal atau tidak.

Ungkapnya ketika di kantor PBNU, Jakarta Rabu 3/6/2020. Mendadak kemarin Kemenag membatalkan haji tanpa menunggu rapat. Padahal Saudi Arabia belum memutuskan haji terselenggara atau tidak, tahu-tahu Kemenag sepihak membatalkan, katanya sampai batas akhir Mei ini mendesak. Menurutnya, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu hendaknya pemerintah harus menyiapkan perencanaan dalam pelaksanaan haji sekalipun dalam kondisi yang mendesak/pandemi sekaligus. Itu dikarenakan pelaksanaan umroh/haji merupakan agenda tahunan.

Ketua Satgas Covid-19, DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sedang berkunjung di kantor PBNU menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji di tengah pandemi akan menjadi sulit. Biayanya pun menjadi membengkak karena perlu physical distancing antar jamaah haji yang satu dengan yang lainnya.

Dia bersama Menteri BUMN telah membahas itung-itungan dari persiapan haji normal dan dalam kondisi Covid-19 berbeda. Misalnya, penggunaan transfortasi menggunakan pesawat sampai pada 2 hari. Sebelum Menteri Agama mengumumkan, permohonan maaf. Karena kami yang mendorong setelah mendengar beberapa paparan pesawat, yang seharusnya bisa diisi 150 penumpang, dengan adanya pysical distancing harus diisi hanya 100 penumpang saja.

Dengan adanya data di atas, maka ini menunjukkan bahwa pemerintah nampak sangat terburu- buru menetapkan pembatalan Pemberangkatan haji tahun 2020. Di mana, saat itu pemerintah Saudi Arabia belum belum memutuskan ada tidaknya pemberangkatan haji di musim haji yang akan datang ini. Hal ini akan berdampak besar baik bagi tertunda berangkatnya jamaah yang daftar tunggunya makin panjang, hal ini juga bisa mempengaruhi sanksi dan kuota yang akan diberikan pemerintah Saudi Arabia diwaktu yang akan datang.

Bahkan DPR, tokoh masyarakat dan ormas mempertanyakan apa yang menjadi alasan pembatalan Pemberangkatan haji tahun ini secara terburu-buru. Mungkinkah pemerintah tidak mau ‘repot’ dengan konsekuensi melayani jamaah dimasa pandemic (dengan protokol yang lebih berat) atau malah ingin mengambil untung dari dana masyarakat yaitu para calon jamaah haji yang tertahan karena tidak jadi berangkat? Beginilah jika sistem yang digunakan sistem kapitalisme, tidak memberikan solusi dari permasalahan justru menambah masalah baru.

Hal ini sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam, pelaksanaan ibadah haji akan mudah bukan nasional stat. Maka rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap rakyatnya lebih besar. Sekat nasional stat membuat masalah ibadah haji begitu kompleks dan ruwet. Hal ini tidak akan muncul jika diurus oleh negara setingkat khilafah.

Di zaman khilafah Utsmani sebelum mengenal transportasi udara secanggih saat ini, telah mampu menangani dan mengelola haji yang luar biasa. Dengan pengelolaan yang baik, antara lain:
1) Sistem centra di beberapa titik dengan pengawalan dandistribusi logistik yang memadai.
2) Membuka jalur kereta api dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah.
3) Hukum administrasi dalam haji dan umrah sebagai bentuk pengaturan merupakan dasivasi dari hukum Syara’. Ditetapkan Kholifah dengan sederhana.
4) Eksekusi cepat dan ditangani oleh orang-orang yang profesional.

Berdasarkan contoh kegemilangan khilafah di atas, maka ada beberapa kebijakan yang bisa ditempuh yaitu,
a) Membentuk departemen khusus yang mengurusi urusan haji dan umrah. Karena ini berkenaan dengan urusan administrasi maka masalah tersebut bisa di desentralisasikan sehingga memudahkan jamaah haji dan umrah. Terkait dengan persiapan, bimbingan, pelaksanaan hingga pemulangan ke daerah asal. Bekerjasama dengan departemen kesehatan, termasuk departemen perhubungan dan urusan transformasi masal.
b) Jika negara harus menetapkan kenaikkan biaya haji, maka besar dan kecilnya disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh pada jamaah haji. Berdasarkan jarak wilayah dengan jarak tanah haram (Makkah-Madinah) serta akomodasi selama pergi dan kembali ke tanah air. Dalam hal ini paradigma negara adalah mengurusi dan melayani urusan jamaah haji dan umrah bukan paradigma untung rugi, apalagi menggunakan dana haji untuk bisnis, investasi dan lain-lain. Seperti yang telah terjadi di Indonesia saat ini. Dana haji digunakan untuk bisnis.
c) Kholifah bisa membuka opsi rute darat, laut dan udara. Dengan masing-masing konsekuensi dana yang berbeda.
d) Pengaturan kuota haji dan umrah sehingga keterbatasan tempat tidak akan jadi kendala. Kewajiban haji dan umrah, berlaku hanya sekali seumur hidup.
e) Pembangunan infrastruktur Mekkah-Madinah telah dilakukan terus menerus. Sejak kekhilafahan pertama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi hingga pembangunan transportasi masal dan penyedia logistik jamaah haji dan umrah tanpa menghilangkan situs-situs sejarah.

Dengan demikian, sesungguhnya pemerintah terkesan tidak mau ‘repot’ dengan konsekuensi penyelenggaraan ibadah haji dimasa pandemi dengan protokol lebih berat tentunya. Padahal inij justru menegaskan bahwa negara tidak mampu memisahkan yang sakit dan yang sehat. Sehingga berujung adanya pelarangan pemberangkatan haji. Padahal sesungguhnya, masih ada upaya untuk memisahkan yang sakit dan yang sehat. Maka, dengan begitu maka yang sehat diijinkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Apalagi ini didukung oleh pemerintah Arab Saudi yang masih mempertimbangkan untuk memberikan simbolis untuk berhaji tahun ini. Kebijakan ini akan diambil dengan sejumlah perbatasan ketat termasuk larangan jamaah berusia lanjut melakukan pemeriksaan tambahan.

Demikianlah seharusnya pemerintah menjamin san dan mengirusi rakyatnya. Baik masalah individu, kelompok/jamaah, negara atau antar negara. Semoga kehidupan Islam akan kembali berjaya dan memimpin dunia. Aamiin