Oleh : Titi Ika Rahayu, A.Ma.Pust.

Indonesia, negara dengan potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, lautan terhampar luas. mirisnya, dengan potensi yang sangat besar itu ternyata negara tak mampu mewujudkan ketahanan pangan rakyatnya. Untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan, Indonesia belum bisa terlepas dari jeratan impor.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS). Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri (Kompas.com 25/5/2020)
Mungkin lautan kita juga tidak lagi asin, karena tidak hanya impor sayuran yang meningkat, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tahun 2020 impor garam mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta ton. Sebelumnya, tahun 2019 kebutuhan impor garam sebanyak 2,6 juta ton. Kenaikan impor garam di tahun ini mencapai 300.000 ton (Kompas.com 31/1/2020).

Sementara itu, dalam masa pandemi ini Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor untuk bawang putih dan bawang bombai. Diketahui jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton. 20 ribu ton memakai Persetujuan Impor (PI) dan 28 ribu ton tanpa PI. Hal ini menandakan importasi bawang putih begitu mudah dilakukan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan kebijakan impor tersebut tak akan merugikan petani dalam negeri. Menurutnya, importasi bawang hanya berlaku hingga 31 Mei 2020.

Sedangkan di sisi lain, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah tak akan membatasi ekspor pertanian. Ekspor dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan petani. Di antara ekspor tersebut berupa tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan tropis serta hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao dan teh.
Sungguh membingungkan komunikasi dan kebijakan pemerintahan Jokowi , impor dan ekspor dalam waktu yang bersamaan di tengah pandemi. Ekspor pertanian, tapi impor pangan. Dua kebijakan bertolak belakang dari dua kementerian.Kementan ingin Indonesia meningkatkan produksi ekspor dengan mengurangi impor. Sedangkan kemendag justru menderaskan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Perbedaan sikap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam soal impor di masa wabah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada/kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh Kementerian Perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor
Ekspor pertanian akan menjadi sia-sia manakala impor pangan masih besar. Ketahanan pangan nasional inilah yang tidak menjadi prioritas kebijakan. Pemerintah hanya berpikir pertumbuhan ekonomi ketimbang kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi.

Sangat berbeda dengan negara Khialafah, Khalifah akan menjamin kedaulatan pangan Negara. Memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Hal utama yang di yang akan dilakukan oleh Khilafah dalam rangka untuk menjaga kedaulatan pangan adalah bertanggung jawab dalam menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan. Khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya seperti kemudahan akses bibit terbaik,teknologi pertanian terbaru menyalurkan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian dan menyelenggarakan riset riset pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Distribusi dan pembentukan harga dalam pandangan Islam mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi pemerintah Khilafah. Khiafah hanya mengawasi jika terjadi kondisi yang tidak normal. saat terjadi kondisi yang tidak normal Khilafah akan menghilangkan penyebab distorsi pasar seperti penimbunan dan kartel serta menjaga keseimbangan supply dan demand (permintaan). tanggung jawab penuh dari hilafah akan menjamin pemenuhan pangan rakyat secara merata,mencukupi dan harga terjangkau. dukungan total Khilafah dalam berproduksi tentu akan menggairahkan petani dalam bertani. Begitu pula distribusi yang dikawal oleh Khilafah akan menciptakan pasar yang sehat sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri dikelola dengan baik, maka kebutuhan impor pangan akan hilang dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud. Sehingga dengan ketahanan pangan yang kuat, negara akan mampu menghadapi situasi adapun, baik saat terjadi wabah atau tidak. Waallahu’alam