Oleh : Kiki Nadia Wati

Setelah beberapa minggu diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini pemerintah menggaungkan tatanan hidup baru yaitu New Normal. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Hal ini tentu menimbulkan kontroversi, baik dalam tatanan pemerintahan maupun masyarakat.
Jelang New Normal, justru masyarakat dikejutkan dengan laporan Polri mengenai lonjakan angka kriminalitas. Angka kriminalitas dikabarkan naik menjelang pemberlakuan New Normal diawal Juni 2020.

Seperti yang telah dikutip di CNN Indonesia, Jakarta — Polri mencatat kenaikan angka kriminalitas sebesar 38,45 persen pada pekan ke-23 dan ke-24 di 2020 atau awal periode adaptasi new normal pada Juni.
Rinciannya, sebanyak 4.244 kasus pada minggu ke-23, dan pada minggu ke-24 sebanyak 5.876 kasus.
“Atau mengalami kenaikan sebanyak 1.632 kasus,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan, Selasa (16/6).
Pada periode ini, Polri mencatat ada lima kasus besar yang termasuk dalam jenis kejahatan konvensional. Pertama, pencurian dengan pemberatan meningkat sebanyak 282 kasus atau 68,61 persen. Kedua, kasus penggelapan naik sebanyak 421 kasus atau 42,71 persen. Ketiga, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua naik sebesar 98,25 persen atau sebanyak 226 kasus. Keempat, kasus narkotik naik 94 kasus atau sebesar 14,48 persen. Kelima, kasus perjudian meningkat sebanyak 104 kasus atau sebesar 100 persen.
Fakta diatas, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah di era kapitalisme ini sama sekali tidak memberikan solusi yang komprehensif bagi masyarakat. Pemerintah terkesan abai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akibat dampat covid-19.

Dari beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas, kasus yang sering terjadi adalah pencurian. Kebutuhan masyarakat sehari-hari, menjadikan mereka orang-orang yang tak bernurani. Rela merampas, bahkan menghilangkan nyawa orang lain demi kelangsungan hidupnya.
Semua ini bukanlah sepenuhnya kesalahan mereka. Minimnya lapangan pekerjaan, naiknya harga sembako, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat membuat mereka gelap mata.

Tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan selama masa PSBB dan banyaknya pekerja lokal yang di-PHK menjadi unsur utama kasus ini melonjak. Ditambah beberapa waktu lalu pemerintah memberikan program asimilasi bagi para napi dengan alasan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hal ini jelas menambah masalah baru ditengah badai ujian.
Karena itu tidak lain solusinya hanyalah syariat islam. Dengan syariat islam wabah akan lebih mudah diatasi dan dikendalikan. Wilayah yang terjangkit wabah akan di karantina dan kebutuhannya selama masa karantina akan dijamin oleh Khalifah. Sehingga, tidak ada lagi orang-orang yang beralasan untuk melakukan tindak kriminalitas demi kelangsungan hidupnya. Demikian wilayah yang tidak terjangkit wabah, mereka tetap bisa beraktivitas dengan normal, sehingga roda ekonomi tetap berjalan dan produktif.

Dengan prosedur sesuai petunjuk syariat itu, nyawa dan kesehatan rakyat tetap bisa dijaga. Agama dan harta (ekonomi) juga tetap terpelihara. Kebijakan seperti itulah yang semestinya diambil dan dijalankan sekarang ini. Apalagi penerapan syariat Islam memang bertujuan untuk memelihara agama, nyawa, dan harta manusia. Allahu’Alam.